Kupang dan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur menyimpan jejak sejarah yang kerap luput dari perhatian: gua-gua peninggalan Jepang yang oleh warga
Polri di Bawah Kementerian Keamanan: Reformasi atau Kosmetik?
Wacana untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah suatu kementerian kembali mengemuka dalam diskursus reformasi kelembagaan keamanan nasional. Gagasan ini, yang
Efisiensi: Negara Berhemat Rakyat Sekarat
Efisiensi anggaran selalu hadir dengan bahasa yang menenangkan. Ia dibungkus sebagai keniscayaan teknokratis, sebagai pilihan rasional di tengah keterbatasan fiskal, dan sebagai
Negeri “Tabola Bale”: MBG 300 Triliun, Gaji Guru 300 Ribu
Jika keadaan negeri ini ingin dipahami tanpa harus membaca laporan anggaran yang tebal dan rumit, cukup menonton sinetron Dunia Terbalik. Dalam cerita
Audit Dulu, Baru Modal: Selamatkan BUMD dari Ilusi Penyertaan
Rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mengemuka di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah wacana itu, pernyataan anggota
Sabda yang Menjadi Gerakan: Warisan Arnoldus Janssen dan Denyut Profetis SVD di NTT
Sabda, ketika sungguh diterima dan dihidupi, tidak berhenti sebagai kata-kata. Ia menjelma menjadi gerakan, mengalir menjadi karya, dan berubah menjadi sejarah. Demikianlah
Kenaikan Harga dan Erosi Kepercayaan Publik
Tahun 2025 meninggalkan jejak yang jelas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT): harga bahan pokok naik, sementara daya beli tidak sepenuhnya mampu
Butuh Tes Massal HIV di Kota Kupang
Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang hingga tahun 2025 seharusnya dibaca sebagai alarm keras bagi kesehatan publik, bukan sekadar deretan angka dalam
Bahagia di Tengah Kekurangan: Paradoks Indonesia dan Ilusi Kesejahteraan
Berulang kali publik Indonesia disuguhi kabar yang terdengar menenangkan: warga Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia. Survei Ipsos Happiness Index 2025
Imperialisme Baru dan Kematian Kedaulatan Negara
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat—tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa proses hukum internasional yang sah, dan tanpa perang terbuka—menjadi salah
KUHP dan KUHAP Baru: Antara Reformasi Hukum dan Normalisasi Kekuasaan
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru terus dipromosikan sebagai tonggak penting reformasi
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- 20
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.