33 tahun telah berlalu sejak gempa bumi dan tsunami besar melanda Flores pada 12 Desember 1992. Meski waktu terus berjalan, peristiwa itu tetap menyisakan jejak dalam kehidupan masyarakat terutama di pesisir utara Flores. Banyak orang mungkin tidak lagi mengingat tanggalnya, tetapi mereka yang kehilangan keluarga, rumah dan lingkungan tidak pernah benar-benar melupakannya. Tragedi ini, sebagaimana banyak bencana besar lainnya, menjadi bagian dari ingatan kolektif.
Peringatan tahun ini mengajak kita kembali menengok ke masa lalu, mengajak kita memahami apa yang hendak diajarkan peristiwa itu. Bencana Flores 1992 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga membentuk kesadaran baru tentang hubungan antara manusia, negara dan alam. Di dalam kisah para penyintas, kita mendengar betapa cepatnya air naik, betapa kerasnya suara gelombang menghantam pantai, serta betapa sulitnya mencari orang yang hilang setelah semuanya berakhir. Kisah-kisah ini bukan sekadar kenangan, tetapi fondasi pengalaman kolektif yang membentuk cara masyarakat memandang risiko dan keselamatan.
Pada masa itu, ketika sarana komunikasi masih terbatas dan akses antardaerah cukup sulit, pertolongan tidak selalu datang pada waktu yang dibutuhkan. Banyak yang selamat dari hantaman gelombang pertama, tetapi tidak semua berhasil menghadapi gelombang kedua yang membawa puing dan arus kuat. Salah satu pelajaran penting dari masyarakat Pulau Babi dan wilayah pesisir lainnya adalah bahwa pengetahuan lokal sering kali menjadi pertahanan pertama. Banyak warga naik ke tempat tinggi bukan karena sirene atau peringatan resmi, melainkan karena mereka mengenali tanda-tanda alam. Pengetahuan yang lahir dari kedekatan dengan lingkungan telah menyelamatkan banyak nyawa.
Namun, kita juga diingatkan bahwa sebagian kehilangan terjadi akibat keterlambatan bantuan. Hambatan teknis memang tidak dapat dihindari dalam situasi bencana, terutama pada masa ketika infrastruktur belum memadai. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, keterlambatan itu diperparah oleh prosedur administratif yang lambat. Ada alat berat yang tidak segera digunakan karena izin belum diperoleh, ada logistik yang tersimpan lebih lama dari yang seharusnya, dan ada keputusan yang tertunda karena menunggu koordinasi formal. Kisah-kisah semacam ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tetapi untuk menegaskan bahwa penyelamatan nyawa membutuhkan kelincahan dan keberanian moral.
Pandangan Amartya Sen dapat menjadi cermin bagi kita semua. Menurutnya, demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum atau kebebasan berbicara, tetapi juga kapasitas negara untuk mencegah kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Dalam konteks bencana, hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk bertindak cepat dan tepat. Kehadiran negara yang terlambat dapat menimbulkan kerugian yang tidak perlu, baik secara fisik maupun psikologis. Refleksi ini sejalan dengan pemikiran Ignas Kleden yang menekankan bahwa negara harus peka terhadap penderitaan warganya: negara harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, dan apa yang harus dilakukan untuk menolong mereka.
Seiring waktu, Indonesia telah belajar dari berbagai bencana. Sistem mitigasi meningkat, peringatan dini diperkuat, dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih baik. Namun kemajuan teknis tidak otomatis menjamin kepekaan sosial. Pada banyak kesempatan, aparat di lapangan tetap dihadapkan pada dilema antara mengikuti prosedur atau bertindak cepat demi keselamatan. Ketakutan administratif kadang membuat keputusan tertunda, padahal setiap menit sangat berarti dalam keadaan darurat. Di sini, negara dituntut untuk menyeimbangkan tertib administrasi dengan kebutuhan kemanusiaan.
Ingatan masyarakat tentang Flores 1992 juga mengingatkan bahwa pendidikan kebencanaan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi dan sistem formal. Pengetahuan lokal yang terbukti menyelamatkan banyak nyawa perlu dihargai dan dirawat. Kesiapsiagaan bukan hanya persoalan alat dan protokol, tetapi juga kesadaran budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ingatan kolektif memiliki peran penting dalam membentuk kewaspadaan, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana alam.
Pada akhirnya, peringatan 33 tahun Tsunami Flores mengantar kita pada pertanyaan yang lebih luas: seperti apakah kehadiran negara yang kita harapkan dalam situasi krisis? Bagi masyarakat, negara bukanlah struktur abstrak. Negara adalah petugas yang datang membawa obat-obatan, perawat yang memeriksa luka, relawan yang membagikan makanan, dan pemimpin daerah yang hadir untuk menguatkan. Negara adalah kehadiran yang memberi rasa aman pada saat orang kehilangan pegangan. Ketika kehadiran ini tertunda, yang hilang bukan hanya bantuan fisik, tetapi juga kepercayaan.
Yang kita rindukan bukan negara yang sempurna, tetapi negara yang peka. Negara yang memahami bahwa prosedur penting, tetapi keselamatan manusia jauh lebih mendasar. Negara yang tidak selalu harus menang dalam urusan administratif, tetapi tidak boleh kalah dalam urusan kemanusiaan. Inilah pelajaran yang terus disampaikan oleh tragedi Flores 1992, pelajaran yang tetap relevan meskipun tiga dekade telah berlalu.
Tragedi itu mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya diuji pada hari pemilihan, tetapi juga pada hari-hari ketika rakyat menghadapi bencana. Demokrasi tidak hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi tentang bagaimana negara melindungi warganya pada saat paling genting. Ketika negara mampu bergerak cepat, bersikap empatik, dan mengutamakan keselamatan, kita dapat percaya bahwa demokrasi hadir dalam bentuk yang paling nyata.
Tiga puluh tiga tahun setelah peristiwa itu, kita mengenang mereka yang pergi, menghargai ketangguhan mereka yang bertahan, dan meneguhkan komitmen untuk terus belajar. Ingatan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang arah yang hendak kita tempuh. Selama kita menjadikan kemanusiaan sebagai pusat dari setiap kebijakan dan tindakan, kita sedang membangun masa depan yang lebih aman, adil dan manusiawi.
Tim Redaksi
