Oleh: Matheus Tnopo
Merah Putih di Tengah Kegelisahan
Setiap 17 Agustus, Indonesia berubah menjadi panggung kegembiraan. Bendera merah putih berkibar di jalan, gang, sekolah, kantor, dan rumah-rumah. Anak-anak mengikuti lomba, masyarakat mengadakan kerja bakti, upacara digelar, dan berbagai kegiatan meriah memenuhi ruang publik. Pada 17 Agustus 2026, semarak itu kembali hadir untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
Semua itu tentu layak dirayakan. Kemerdekaan adalah anugerah sejarah yang diperoleh melalui pengorbanan panjang para pendiri bangsa. Namun, di balik semarak tersebut, ada pertanyaan yang lebih mendasar: merdeka untuk siapa? Apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan asing, atau juga berarti bebas dari kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, ketimpangan, ketakutan, dan kesewenang-wenangan?
Pertanyaan ini penting karena Indonesia hari ini tidak hidup dalam ruang kosong. Di satu sisi, pembangunan ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan industrialisasi terus bergerak. Di sisi lain, masih ada rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak yang menghadapi keterbatasan pendidikan, petani yang bergantung pada musim, buruh yang bergulat dengan kesejahteraan, serta masyarakat di berbagai daerah yang merasa belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
Semarak Kemerdekaan dan Realitas Indonesia Kemerdekaan Jangan Berhenti pada Seremonial
Masalah pertama adalah kecenderungan menjadikan kemerdekaan sebagai ritual tahunan. Kita memasang bendera, menyanyikan lagu nasional, mengikuti lomba, lalu setelah Agustus berlalu semuanya kembali seperti biasa.
Nasionalisme akhirnya mudah berubah menjadi dekorasi. Kita dapat berteriak “Merdeka!” dengan suara keras, tetapi diam ketika korupsi terjadi. Kita dapat menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, tetapi tidak peduli ketika orang miskin diperlakukan tidak adil.
Kemerdekaan semestinya bukan hanya sesuatu yang dirayakan, tetapi sesuatu yang terus diperjuangkan.
Indonesia Maju, tetapi Apakah Semua Merasakan Kemajuan?
Indonesia memang mengalami banyak perubahan. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, industrialisasi, ekonomi digital, dan transisi energi. Indonesia bahkan sedang berusaha membangun kapasitas industri kendaraan listrik nasional.
Namun, pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui gedung tinggi, jalan raya, investasi, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih manusiawi adalah: apakah rakyat kecil hidup lebih baik?
Jika pembangunan menghasilkan pertumbuhan tetapi memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin, maka kita perlu bertanya kembali: pembangunan itu sebenarnya untuk siapa?
Kemajuan yang tidak menyentuh kehidupan manusia kecil berisiko menjadi kemajuan yang kehilangan wajah kemanusiaannya.
Demokrasi yang Harus Terus Dijaga
Kemerdekaan juga berarti kebebasan untuk berpikir, berbicara, berkumpul, mengkritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Namun, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan korupsi, kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, ketimpangan, dan penggunaan kekuasaan harus terus menjadi perhatian.
Laporan Freedom House 2026 masih menempatkan Indonesia sebagai negara “Partly Free”. Sementara Human Rights Watch menyoroti sejumlah persoalan terkait kebebasan sipil, hak asasi manusia, konflik Papua, lingkungan, serta perluasan peran militer dalam ranah sipil.
Karena itu, mencintai Indonesia bukan berarti selalu mengatakan bahwa pemerintah benar. Justru kritik yang jujur adalah salah satu bentuk cinta kepada bangsa. Negara yang sehat bukan negara yang tidak memiliki kritik, melainkan negara yang mampu mendengarkan kritik tanpa menganggapnya sebagai ancaman.
Ketika Suara Rakyat Menjadi Kebisingan
Media sosial hari ini menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan. Kritik terhadap pemerintah, ketidakadilan, korupsi, dan berbagai persoalan sosial dapat menyebar dalam hitungan detik.
Fenomena gerakan “17+8” pada 2025 memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat tidak dapat terus dianggap sebagai kebisingan media sosial. Di balik berbagai kritik terdapat tuntutan terhadap transparansi, reformasi institusi, representasi politik, dan keadilan.
Pemerintah dan masyarakat harus belajar bahwa demokrasi bukan sekadar memenangkan suara dalam pemilu. Demokrasi juga berarti mendengarkan suara mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
Penjajahan Baru yang Tidak Memakai Senjata
Indonesia memang telah bebas dari penjajahan kolonial. Tetapi bentuk penjajahan dapat berubah.
Korupsi dapat menjadi penjajahan terhadap uang rakyat. Ketimpangan dapat menjadi penjajahan terhadap orang miskin. Politik uang dapat menjadi penjajahan terhadap kebebasan memilih. Manipulasi informasi dapat menjadi penjajahan terhadap pikiran. Eksploitasi alam dapat menjadi penjajahan terhadap generasi mendatang.
Karena itu, tugas generasi sekarang bukan hanya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar, tetapi juga membebaskan Indonesia dari berbagai bentuk penjajahan baru yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri.
Merdeka Harus Berarti Manusiawi
Semarak 17 Agustus 2026 hendaknya tidak berhenti pada merah putih, lomba, upacara, dan pesta. Semua itu penting sebagai ekspresi syukur dan persatuan. Tetapi di balik kegembiraan itu harus ada keberanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap perjalanan bangsa.
Kita perlu bertanya: apakah Indonesia semakin adil? Apakah rakyat semakin sejahtera? Apakah hukum semakin berpihak kepada kebenaran? Apakah orang kecil semakin didengar? Apakah demokrasi semakin sehat?
Sebab kemerdekaan bukanlah keadaan yang selesai pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah pekerjaan setiap generasi. Maka, barangkali pada 17 Agustus 2026 kita perlu mengubah sedikit cara meneriakkan “Merdeka!”.
Jangan hanya mengatakannya sebagai slogan. Jadikan ia sebagai komitmen.
Merdeka dari korupsi. Merdeka dari ketidakadilan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari politik uang. Merdeka dari kebohongan. Merdeka dari keserakahan. Dan akhirnya, merdeka untuk menjadi manusia yang bermartabat.
Sebab Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang merdeka secara politik. Indonesia harus menjadi bangsa yang merdeka secara manusiawi.
Pertanyaan terbesar pada 17 Agustus bukanlah “Sudah berapa tahun Indonesia merdeka?”, tetapi “Sudah sejauh mana kemerdekaan dirasakan oleh rakyat?”
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
