Setiap 1 Juni kita diingatkan akan kelahiran Pancasila—ideologi yang digali dari bumi Indonesia, lahir dari denyut hati rakyat, dan dimaksudkan sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa. Namun, tahun demi tahun, peringatan ini makin terasa hambar, bahkan sarkastik. Di balik upacara dan pidato yang indah, nilai-nilai Pancasila justru makin asing dalam praktik kekuasaan dan kehidupan publik. Pancasila seolah lahir setiap tahun, tapi nurani kita—terutama mereka yang duduk di tampuk kuasa—justru terus mati perlahan.
Kita bicara Ketuhanan, namun agama dijadikan alat politik dan pembenaran kekuasaan. Kita agungkan Kemanusiaan, namun kekerasan terhadap rakyat kecil terus terjadi, dari desa-desa yang digusur demi investasi hingga para buruh yang haknya dikhianati. Persatuan berubah jadi alat pembungkam perbedaan. Demokrasi direduksi menjadi transaksi, bukan musyawarah yang bijaksana. Dan Keadilan Sosial? Ia jadi lelucon pahit bagi jutaan rakyat miskin yang hidup tanpa jaminan, tanpa keadilan, tanpa suara.
Di balik gedung-gedung megah negara, korupsi menjadi ritual harian. Dari proyek fiktif hingga jual-beli jabatan, nurani tak lagi jadi penuntun. Kebenaran dikalahkan oleh kekuasaan, hukum ditundukkan oleh uang, dan rakyat hanya dijadikan penonton dalam sandiwara yang menguras kas negara. Ironi terbesar adalah ketika yang mengkhianati Pancasila justru yang paling fasih mengucapkannya.
Kini, 1 Juni tak lagi cukup dirayakan. Ia harus digugat. Harus dijadikan momen untuk menguliti kemunafikan kolektif kita. Pancasila tidak butuh seremoni; ia menuntut keberanian. Keberanian untuk berkata tidak pada kebusukan yang dilegalkan. Keberanian untuk membersihkan negara dari pengkhianat yang berbicara tentang moral, tapi hidup dalam skandal. Keberanian untuk menghidupkan kembali nurani—yang tak bisa dibeli, tak bisa ditukar, dan tak bisa dimatikan selama masih ada rakyat yang berani bersuara.
Tim Redaksi
