Minggu, 26 April, suasana misa di Katedral Tiga Raja Timika tidak sepenuhnya khidmat. Di hadapan umat, Pastor Paroki Amandus Rahadat menyampaikan teguran terbuka yang tidak biasa. Ia mengungkap adanya orang-orang tak dikenal yang rutin hadir dalam misa, mengambil posisi tersembunyi, dan memotret secara diam-diam—terutama saat Uskup memimpin perayaan. Beberapa hari sebelumnya, pada Sabtu malam, dilaporkan sebuah mobil asing masuk ke halaman gereja, berhenti sejenak untuk memantau, lalu pergi. Lebih jauh lagi, saat kunjungan pejabat negara, sejumlah aparat disebut masuk hingga ke ruang privat pastoran tanpa izin, bahkan ke area kamar tidur. Rangkaian kejadian dalam sepekan itu memuncak pada satu kesimpulan: ada praktik pengawasan yang melampaui batas kewajaran.
Apa yang diungkap Pastor Amandus bukan sekadar keluhan personal, melainkan peringatan serius tentang terganggunya ruang aman dalam kehidupan beragama. Ketika rumah ibadah—yang seharusnya menjadi tempat paling damai—justru disusupi rasa curiga, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan umat, tetapi prinsip dasar kebebasan sipil.
Negara memang memiliki mandat menjaga keamanan, terlebih di wilayah yang kompleks seperti Papua. Namun mandat itu tidak memberi lisensi untuk bertindak tanpa batas. Ketika aparat masuk ke ruang privat tanpa izin dan tanpa prosedur hukum yang jelas, tindakan tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai pengamanan. Itu adalah pelanggaran. Dalam negara hukum, setiap tindakan harus memiliki dasar legal, bukan sekadar asumsi atau kecurigaan.
Praktik pemantauan diam-diam dalam misa juga menimbulkan persoalan serius. Kehadiran orang tak dikenal yang memotret secara tersembunyi menciptakan atmosfer intimidatif. Ibadah yang seharusnya menjadi ruang hening berubah menjadi ruang yang diawasi. Umat kehilangan rasa aman, dan gereja kehilangan otonomi moralnya. Ini bukan hanya persoalan teknis keamanan, tetapi menyangkut martabat manusia dan kebebasan beragama.
Jika benar tindakan ini dilakukan oleh aparat atau unsur intelijen, maka yang terlihat adalah pendekatan keamanan yang keliru: tertutup, berbasis kecurigaan, dan mengabaikan komunikasi. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin dianggap efektif. Namun dalam jangka panjang, ia menghancurkan kepercayaan—modal utama dalam menjaga stabilitas sosial.
Papua selama ini memang kerap didekati dengan paradigma keamanan. Ancaman dari kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka sering dijadikan dasar untuk memperketat kontrol. Namun masalahnya, pendekatan ini kerap meluas tanpa batas yang jelas. Kritik moral disamakan dengan ancaman. Suara gereja dipantau seperti aktivitas mencurigakan. Ini adalah penyederhanaan yang berbahaya.
Dalam konteks ini, pernyataan Pastor Amandus bahwa “tugas pastor itu nabi” menjadi sangat relevan. Gereja memiliki fungsi profetik: menyuarakan kebenaran dan mengoreksi ketidakadilan. Ketika fungsi ini direspons dengan pengawasan diam-diam, maka yang terjadi adalah pembungkaman terselubung. Negara tidak lagi berdialog, melainkan mengawasi.
Situasi ini tidak boleh dianggap biasa. Jika hari ini ruang pastoran dapat dimasuki tanpa izin, besok ruang privat warga bisa mengalami hal serupa. Jika hari ini misa dipantau diam-diam, besok ruang publik lain akan diperlakukan sama. Pelanggaran yang dibiarkan akan selalu meluas.
Langkah gereja memperketat akses masuk adalah respons yang dapat dimengerti, tetapi sekaligus menjadi tanda bahaya. Ketika rumah ibadah harus menerapkan kontrol keamanan ketat, itu berarti rasa aman telah terkikis. Negara yang seharusnya memberi perlindungan justru dipersepsikan sebagai sumber kekhawatiran.
Catatan ini tidak menolak pentingnya keamanan. Ancaman nyata memang ada. Namun menghadapi ancaman tidak boleh mengorbankan prinsip hukum dan hak sipil. Profesionalisme aparat diuji justru dalam situasi seperti ini: apakah mampu menjaga keamanan tanpa melanggar batas?
Solusi yang dibutuhkan sebenarnya jelas. Aparat harus kembali pada prosedur hukum: transparan, akuntabel, dan menghormati ruang privat. Jika ada kepentingan pengamanan, lakukan secara terbuka dan melalui koordinasi resmi dengan pihak gereja. Dialog harus diutamakan, bukan pendekatan diam-diam.
Gereja, di sisi lain, perlu terus menjaga keberanian moralnya sambil membuka ruang komunikasi. Suara profetik harus tetap hidup, karena di sanalah nurani publik dijaga. Peristiwa di Timika ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Keamanan yang sejati tidak lahir dari pengawasan tersembunyi, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh jika negara tahu batas—dan bersedia menghormatinya.
TIM REDAKSI
