Oleh: Ismawati
Berkembangnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menempatkan teknologi sebagai salah satu pilar utama transformasi sosial di era Society 5.0, di mana manusia dan mesin bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan penyelesaian masalah sosial yang kompleks. Algoritma, sebagai inti dari AI, mampu memproses data dalam skala besar dan menghasilkan prediksi atau keputusan otomatis yang terlihat sangat akurat.
Namun, saya berpendapat bahwa kebenaran yang bermakna tidak dapat diukur hanya dari efisiensi algoritma atau akurasi statistik. Algoritma hanya menampilkan kemungkinan yang paling besar berdasarkan pola data sebelumnya, tetapi tidak dapat menilai moralitas, etika, atau dampak spiritual dari informasi tersebut. Dari perspektif filsafat, kebenaran harus diuji secara kritis, mempertimbangkan logika, relevansi, dan dampak moral. Agama menambahkan dimensi yang lebih tinggi: nilai, tanggung jawab, dan tujuan hidup manusia yang tidak dapat diwakili oleh angka atau kode algoritmik. Tanpa integrasi antara algoritma, filsafat, dan agama, teknologi cenderung mengarahkan manusia ke kebenaran semu yang tampak benar secara statistik tetapi berpotensi merusak kohesi sosial dan nilai kemanusiaan.
Fenomena nyata memperlihatkan urgensi perspektif ini. Analisis konten politik di Indonesia selama pemilu 2024 menunjukkan bahwa algoritma media sosial khususnya di platform X (Twitter), Facebook, dan Instagram memperluas jangkauan konten disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Dari 678.106 konten yang dianalisis, sekitar 26,9 persen termasuk kategori tersebut. Data ini menegaskan bahwa meskipun teknologi dapat mengelola data secara cepat, ia tidak menjamin kebenaran atau etika komunikasi publik. Opini saya tegas: algoritma tanpa kontrol moral atau refleksi kritis hanya akan memperkuat narasi manipulatif, memperlebar polarisasi, dan menciptakan krisis kebenaran yang nyata.
Kasus lain yang memperkuat opini ini terlihat pada penerapan AI di bidang kesehatan. Algoritma AI digunakan untuk diagnosa medis, mampu mendeteksi penyakit dengan akurasi tinggi hingga 90 persen dalam uji klinis. Namun, ketika hasil prediksi AI bertentangan dengan pertimbangan dokter manusia, yang memperhitungkan pengalaman klinis dan konteks pasien, muncul dilema etis. Hal ini menegaskan bahwa AI memang alat bantu yang efektif, tetapi kebenaran dalam konteks manusia tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mesin. Dalam hal ini, filsafat dan agama menjadi penyeimbang: filsafat mengajarkan refleksi kritis atas dasar dan batas pengetahuan teknologi, sedangkan agama menekankan tanggung jawab moral dan kemaslahatan manusia. Tanpa integrasi ketiganya, AI bisa menghasilkan keputusan yang tepat secara teknis tetapi salah secara moral atau destruktif secara sosial.
Di ranah spiritual, penggunaan AI oleh lembaga keagamaan untuk manajemen komunitas, chatbot moral, dan penjadwalan ibadah otomatis menimbulkan dilema etis yang signifikan. Data perilaku religius umat dianalisis untuk efisiensi pelayanan, tetapi agama menegaskan bahwa perilaku spiritual dan nilai moral tidak dapat dikalkulasi. Konsep maqāṣid al-syarī‘ah menekankan bahwa teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan umat: keadilan, amanah, dan kesejahteraan. Opini saya jelas: kebenaran sejati bukan hanya soal akurasi algoritma atau efisiensi teknis, tetapi harus memperhatikan kedewasaan moral dan tanggung jawab manusia. AI tanpa panduan moral hanya akan memperluas kesalahan sosial, memperlemah kepercayaan, dan merusak interaksi manusia.
Selain itu, krisis kebenaran yang dipicu algoritma telah terlihat dalam penyebaran deepfake dan konten manipulatif lainnya. Di Indonesia, kerugian akibat modus deepfake untuk penipuan mencapai sekitar Rp700 miliar, menunjukkan dampak nyata AI pada keamanan dan integritas masyarakat. Kasus ini memperkuat opini saya bahwa teknologi, tanpa refleksi filsafat dan pedoman agama, dapat menjadi alat destruktif. Algoritma yang memprioritaskan engagement dan efisiensi bisa menghasilkan narasi yang terlihat benar tetapi menyesatkan dan merugikan publik secara luas.
Lebih jauh, literasi digital yang rendah menjadi faktor penguat. Survei nasional 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen pengguna internet sulit membedakan konten yang benar dan salah, terutama di kelompok usia muda dan masyarakat pedesaan. Ini menunjukkan bahwa AI tidak bisa berdiri sendiri sebagai sumber kebenaran. Tanpa bimbingan filsafat untuk menilai validitas informasi dan agama untuk menanamkan nilai moral, masyarakat digital akan rentan terhadap disinformasi, manipulasi, dan krisis moral.
Dengan mempertimbangkan semua bukti ini, saya menegaskan bahwa pencarian kebenaran di era AI dan Society 5.0, kebenaran tidak bisa diperoleh dari satu ranah pengetahuan saja. Algoritma memberikan efisiensi dan data, filsafat menyediakan refleksi kritis dan batas logika, sedangkan agama menegaskan nilai moral dan tujuan etis. Sinergi ketiganya diperlukan agar teknologi tidak hanya mempermudah hidup manusia, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral, kedewasaan berpikir, dan pemahaman kebenaran yang utuh. Tanpa integrasi ini, AI berisiko menciptakan masyarakat digital yang cepat dalam informasi tetapi rapuh secara etis, memperlemah kohesi sosial, dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa algoritma harus dikawal filsafat, dan filsafat harus diiringi pedoman moral agama, sehingga kemajuan teknologi benar-benar berfungsi untuk manusia, bukan sekadar efisiensi semata.
Penulis adalah Mahasiswi Institut Bahri Asyiq Bangkalan Madura
