RADARNTT, Kupang – Menurut Pakar Hukum Tata Negara Dr. Yohanes Tuba Helan, M.Hum sungguh memalukan dua mantan presiden masuk jajaran dewan penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sudah jabat presiden harusnya tidak perlu lagi terima jabatan seperti ini, memalukan. Mantan presiden harusnya jabat jabatan internasional seperti Sekjen PBB, WHO, dll,” tegas Tuba Helan, Rabu (26/2/2025) petang.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang yang belum genap sebulan pensiun itu mengatakan, seharusnya negara memberikan kesempatan kaum profesional di bidangnya dan independen agar bekerja lebih giat dalam mengoptimalkan peran lembaga Danantara.
“Dari segi ekonomi harusnya lembaga Danantara diisi oleh kaum profesional independen, tidak berafiliasi politik dengan kekuatan politik tertentu agar bekerja profesional dan bertanggungajawab kepada negara,” tandas Tuba Helan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk para pimpinan BPI Danantara yang diluncurkan pada Senin (24/2/2025).
Struktur Organisasi BPI Danantara terdiri dari Pembina dan Penanggung Jawab adalah Presiden Prabowo Subianto. Sementara Dewan Penasihat diisi dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Badan Pengawas dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir, dibantu Wakil Ketua Badan Pengawas, Muliaman D. Hadad.
Badan Pelaksana yaitu Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO), Rosan Roeslani. Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO), Dony Oskaria Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO), Pandu Patria Sjahrir.
CEO Rosan Roeslani juga merangkap Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Kabinet Merah Putih, dia adalah mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. (TIM/RN)
