RADARNTT, Kupang – Upaya mewujudkan ketahanan pangan terus diperkuat Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui sinergi bersama berbagai lembaga pemerintah pusat maupun daerah.
Seperti koordinasi yang baru saja dilakukan Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA bersama dengan Kementerian Pertanian dan segenap Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta (5/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA yang juga menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, mengungkapkan bahwa koordinasi ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dan pertanian di wilayah yang selama ini masih menghadapi tantangan seperti NTT.
Andriko menyatakan kesiapan NFA dalam mendorong swasembada beras, jagung, daging, dan garam di NTT. Dengan memaksimalkan sumber daya lokal dan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, ia optimis NTT dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
“Melihat Provinsi NTT dengan potensi di sektor pertanian dan pangan, serta adanya penguatan sinergi bersama antara Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam lima tahun ke depan kita optimis angka kemiskinan di NTT dapat ditekan dari 20 persen menjadi di bawah 10 persen,” sebut Andriko.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat daya saing pangan lokal.
“Potensi pertanian di NTT terbilang besar, dengan sekitar 85 persen wilayahnya berorientasi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk mendukung pengembangan ini, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk fasilitasi, termasuk pemetaan lahan potensial, perbaikan irigasi, serta penyediaan alat dan sarana produksi pertanian.” jelas Amran.
Pada pertemuan tersebut seluruh Kepala Daerah Terpilih se-NTT, DPRD NTT serta unsur Forkopimda yang juga hadir turut menegaskan kesediaannya untuk bergerak cepat dalam mendukung jalannya program strategi peningkatan ketahanan pangan di daerah mereka. Sinergi ini mereka harapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
Yayasan PIKUL menyoroti kondisi kedaulatan pangan di NTT dan menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam memperkuat pangan lokal berbasis kearifan masyarakat. Hasil kajian terbaru PIKUL menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada pangan lokal memperdalam krisis ketahanan pangan POLICY MEMO PIKUL.
NTT menghadapi dampak serius perubahan iklim berupa kekeringan, gagal panen dan menurunnya hasil tangkapan laut. Petani tadah hujan dan nelayan tradisional menjadi kelompok paling terdampak. Laporan IPCC 2022 menekankan pentingnya adaptasi yang inklusif untuk melindungi kelompok rentan.
“NTT menghadapi dampak perubahan iklim berupa kekeringan, gagal panen, dan menurunnya hasil tangkapan laut. Petani tadah hujan dan nelayan tradisional, yang memiliki pengetahuan ekologi turun-temurun, kini semakin terpinggirkan. Lahan di NTT dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri jika tidak dipaksakan menanam padi,” tegas Manajer Advokasi dan Kampanye PIKUL, Dina Soro.
Strategi kemandirian pangan perlu melihat kembali keanekaragaman ekologi dan lingkungan di berbagai wilayah di NTT, serta perbedaan sikap/praktek/tradisi dalam proses produksi pangan. Kebijakan pada level provinsi oleh berbagai stakeholder sangat penting dalam merumuskan dan mendorong penganekaragaman pangan berbasis kearifan lokal.
Kebijakan dan program pangan di Indonesia menunjukkan adanya beberapa paradoks dalam implementasi kedaulatan pangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang menjadi momentum penting dalam penguatan kedaulatan pangan semua wilayah termasuk di NTT.
Perpres ini mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal melalui delapan strategi nasional: penguatan kebijakan, pengarusutamaan produksi-konsumsi, optimalisasi lahan, pengembangan industri UMKM, perluasan distribusi, edukasi masyarakat tentang B2SA (Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), pengembangan teknologi dan insentif, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
Melalui program utama gubernur baru “Dari Ladang dan Lautan: Efisien, Modern dan Aman”, PIKUL menegaskan bahwa hilirisasi pangan harus menjaga keragaman, bukan memonokulturkan produksi.
“NTT kaya dengan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim. Pemerintah baru harus memanfaatkannya,” tegas Dina Soro, dalam konferensi pers menyambut pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 20 Februari 2025. (TIM/RN)
