Tahun 2025 meninggalkan jejak yang jelas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT): harga bahan pokok naik, sementara daya beli tidak sepenuhnya mampu mengejar. Kenaikan ini bukan sekadar cerita, melainkan realitas sehari-hari yang hadir di meja makan keluarga, kios kecil, pasar tradisional, dan dompet rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat inflasi tahun-ke-tahun (year-on-year) Desember 2025 sebesar 2,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen berada pada angka 108,94. Secara teknis, angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun di lapangan, yang dirasakan masyarakat adalah naiknya harga beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang, telur, daging ayam, dan kebutuhan pokok lain yang membentuk sebagian besar pengeluaran rumah tangga.
Sepanjang 2025, tren harga kebutuhan pokok menunjukkan pola konsisten. Pada Agustus, inflasi NTT bergerak di kisaran 2,7 persen, didorong terutama oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Oktober dan November tetap memperlihatkan tekanan pada kelompok pengeluaran yang sama. Artinya, yang naik bukan barang sekunder, melainkan kebutuhan hidup paling dasar.
Di sisi lain, pendapatan masyarakat tidak tumbuh secepat kenaikan harga. Upah minimum Provinsi NTT masih berada di kelompok terendah nasional. Sebagian besar rumah tangga bergantung pada pekerjaan informal—pertanian subsisten, perdagangan kecil, buruh harian, dan jasa—dengan penghasilan yang fluktuatif dan tanpa jaring pengaman. Akibatnya, ketika harga pangan naik, penyesuaian pertama yang terjadi adalah perubahan pola konsumsi: porsi belanja pangan membesar, sementara belanja pendidikan, kesehatan, rekreasi, hingga tabungan terpaksa dipangkas. Daya beli melemah secara pelan, senyap, tetapi nyata, sering tidak tercatat dalam statistik resmi, melainkan dalam pilihan sederhana sehari-hari: membeli beras atau membayar pulsa, membeli lauk atau menunda iuran sekolah.
Di tengah situasi itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan secara bertahap sepanjang 2025 dan berlanjut pada 2026 membawa konsekuensi ganda. Dari sisi tujuan, program ini dirancang untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan kelompok rentan—sebuah agenda sosial yang jelas mulia. Namun dari sisi pasar, implementasi MBG mendorong lonjakan permintaan terhadap komoditas tertentu seperti telur, ayam, beras, sayur, dan minyak goreng dalam waktu relatif singkat.
Di daerah seperti NTT, di mana kapasitas produksi lokal terbatas dan ketergantungan pada pasokan luar daerah tinggi, kenaikan permintaan tanpa kesiapan pasokan dengan cepat diterjemahkan menjadi kenaikan harga. Mekanisme sederhana ekonomi bekerja: ketika permintaan meningkat lebih cepat daripada produksi, harga terdorong naik. Karena itu, dampak MBG tidak bisa dibaca hanya sebagai kebijakan bantuan sosial. Ia juga bekerja sebagai penggerak pasar yang berpotensi menambah tekanan inflasi pangan jika tidak diimbangi penguatan pasokan.
Di wilayah kepulauan seperti NTT, persoalan logistik memperparah keadaan. Barang dari Jawa dan Makassar harus melintasi laut, berpindah kapal, berpindah truk, mencapai Flores, Sumba, Timor, Alor dan pulau-pulau kecil lainnya. Setiap mata rantai distribusi menambah ongkos, dan ongkos itu akhirnya dibayar konsumen di pasar. Ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat NTT berada pada posisi paling rentan terhadap gejolak harga nasional maupun global.
Pandangan ahli ekonomi memperkuat kegelisahan ini. Ekonom senior INDEF, Aviliani, menegaskan bahwa perlindungan daya beli rumah tangga merupakan kunci keberlanjutan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, betapapun tampak positif dalam laporan resmi, akan kehilangan makna jika tidak diikuti kemampuan masyarakat membeli kebutuhan dasar. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia; setiap pelemahan daya beli akan langsung terasa pada sektor riil, pasar tradisional, UMKM, dan lapangan kerja informal—persis ruang hidup mayoritas warga NTT.
Di tingkat otoritas moneter, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan optimisme bahwa inflasi nasional masih bergerak dalam rentang sasaran hingga 2026. Namun ia pun menekankan pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah, terutama untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Optimisme makro itu penting, tetapi bagi masyarakat NTT, pertanyaannya tetap sederhana: apakah angka yang stabil di grafik betul-betul terasa stabil di dapur keluarga?
Kenaikan harga bahan pokok di NTT tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural yang telah lama dibiarkan. Produksi pangan lokal belum cukup kuat menutup kebutuhan. Irigasi terbatas, sarana penyimpanan minim, akses modal petani lemah, dan tata niaga yang sering kali tidak berpihak membuat petani tidak selalu menikmati harga yang layak, sementara konsumen tetap membeli dengan harga mahal. Di sisi lain, operasi pasar sesaat hanya meredakan gejala, bukan menyembuhkan penyakit.
Memasuki tahun 2026, ini seharusnya menjadi titik belok, bukan sekadar kelanjutan kebiasaan lama. Kebijakan ekonomi dan sosial tidak boleh berhenti pada pengelolaan angka, tetapi harus menyentuh kehidupan nyata rakyat di dapur dan pasar. Program MBG, bila terus dilanjutkan, mesti dikaitkan erat dengan penguatan produksi lokal—bukan hanya memperbesar permintaan. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi mesin pemborong komoditas pangan yang pada akhirnya mengangkat harga bagi mereka yang tidak menjadi penerima manfaat langsung.
Penguatan produksi pangan lokal, perbaikan tata niaga, penyediaan sarana air, benih dan pupuk yang terjangkau, jaminan harga yang adil bagi petani, dan infrastruktur distribusi antarpulau tidak boleh tinggal sebagai jargon politik pembangunan. Infrastruktur seharusnya dilihat bukan hanya sebagai proyek fisik untuk seremoni, tetapi sebagai instrumen pengendali harga yang menentukan apakah masyarakat membayar mahal atau tidak untuk kebutuhan hariannya. Kebijakan upah juga perlu dibaca ulang: upah minimum yang tidak mengikuti kenaikan biaya hidup hanya akan memaksa rumah tangga mencari jalan pintas, dari berutang hingga mengurangi asupan gizi anak.
Tahun 2026 harus menjadi tahun pemulihan daya beli masyarakat NTT. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton pergerakan angka inflasi nasional. Ukuran keberhasilan bukan sekadar persentase dan grafik indah di paparan kinerja, melainkan pengalaman keseharian rakyat: apakah mereka mampu membeli beras, telur, minyak, daging ayam, dan sayur tanpa rasa cemas menjelang akhir bulan; apakah petani menerima harga yang layak; apakah pasar menjadi lebih terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Inflasi 2,39 persen mungkin tampak moderat di atas kertas. Namun di meja makan keluarga kecil di desa dan kota NTT, angka itu berarti porsi lauk yang mengecil, frekuensi belanja yang dikurangi, dan kecemasan bahwa harga besok mungkin lebih tinggi lagi. Jika situasi ini dibiarkan, yang tergerus bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan negara.
Tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi perpanjangan dari 2025. Ia harus menjadi tahun pembalikan keadaan: tahun ketika harga lebih terkendali, distribusi lebih efisien, produksi lokal lebih kuat, dan daya beli masyarakat benar-benar pulih. Kita meyakini bahwa kesejahteraan tidak diukur hanya melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui apa yang sungguh-sungguh dapat dibeli rakyat dari hasil kerjanya sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting tetap sederhana: apakah ekonomi bekerja untuk manusia, atau manusia terus dipaksa bekerja dalam sistem ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka?
Tim Redaksi
