Ketika Pengadilan Federal Amerika Serikat pada awal Januari 2026 memulai proses hukum terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan menepis klaim awal imunitasnya, dunia dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar: ke mana arah hukum internasional bergerak di tengah perubahan geopolitik global?
Peristiwa ini segera melampaui kerangka hubungan bilateral. Ia menyentuh prinsip-prinsip dasar yang selama puluhan tahun menjadi fondasi ketertiban dunia—kedaulatan negara, multilateralisme, dan supremasi hukum. Penangkapan dan proses hukum terhadap seorang kepala negara aktif, tanpa mekanisme internasional yang disepakati bersama, menandai momen krusial yang patut direnungkan secara kolektif.
Amerika Serikat menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Namun dalam perspektif hukum internasional, pertanyaan mendasarnya bukan semata tentang tuduhan pidana, melainkan mekanisme dan legitimasi tindakan itu sendiri. Hukum internasional dibangun atas dasar persetujuan kolektif, bukan kehendak sepihak (Brownlie, 2008).
Piagam PBB menegaskan larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain kecuali atas dasar pembelaan diri atau mandat Dewan Keamanan. Prinsip ini dirancang untuk menjaga stabilitas dunia dan mencegah kembalinya hukum rimba antarnegara (United Nations, 1945). Ketika sebuah negara mengambil alih peran sebagai penuntut, hakim, dan eksekutor di wilayah negara lain, kepercayaan pada sistem multilateral pun terkikis.
Perdebatan mengenai imunitas kepala negara memang tidak sederhana. Antonio Cassese (2013) mencatat bahwa imunitas bukanlah tameng absolut, terutama dalam kasus kejahatan internasional berat. Namun, penegakan akuntabilitas tersebut tetap mensyaratkan prosedur yang sah dan disepakati bersama, bukan tindakan unilateral yang berpotensi menciptakan instabilitas baru.
Reaksi dunia mencerminkan kegelisahan ini. Banyak negara berkembang melihat kasus Venezuela sebagai preseden yang dapat berbalik arah. Dalam dunia yang tidak sepenuhnya setara, penerapan hukum internasional yang selektif justru memperlemah posisi negara-negara menengah dan kecil.
Peristiwa ini juga harus dibaca dalam konteks perubahan geopolitik global. Tatanan liberal internasional yang selama puluhan tahun dipimpin Barat kini menghadapi tantangan serius. John Ikenberry (2018) menyebut fase ini sebagai masa transisi, ketika aturan lama dipertanyakan dan konsensus baru belum terbentuk. Dalam situasi seperti ini, tindakan sepihak berisiko mempercepat fragmentasi global.
Dimensi ekonomi dan energi turut memperumit persoalan. Venezuela bukan sekadar negara dengan konflik politik internal, melainkan pemilik cadangan minyak terbesar dunia (OPEC, 2023). Dalam sejarah hubungan internasional, sumber daya strategis kerap menjadi variabel senyap yang memengaruhi keputusan politik besar. Karena itu, wajar jika sebagian pihak memandang krisis ini dengan kacamata geopolitik energi (Klare, 2012).
Bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, peristiwa ini menyimpan pelajaran penting. Politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada keyakinan bahwa hukum internasional dan multilateralisme adalah pelindung bagi kedaulatan. Ketika prinsip itu dilemahkan, ruang aman bagi negara non-blok ikut menyempit.
Dunia membutuhkan lebih banyak dialog dan penguatan mekanisme internasional, bukan demonstrasi kekuatan sepihak. Penegakan hukum global hanya akan bermakna jika dilakukan secara konsisten, transparan, dan kolektif. Tanpa itu, hukum internasional berisiko kehilangan daya ikatnya dan berubah menjadi sekadar retorika.
Penangkapan Presiden Venezuela seharusnya menjadi momentum refleksi bersama: apakah dunia ingin diatur oleh aturan yang disepakati, atau oleh kekuatan yang menentukan kebenaran? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah peradaban global di masa depan.
(Suluh di ßukit Kurban Lamanabi ~glas~)
Oleh: Gama Lusi Andreas Soge
