Kadang sebuah peristiwa kecil mampu mengguncang kesadaran nasional lebih kuat daripada pidato panjang tentang pembangunan. Peristiwa itu terjadi ketika Amizaro Waruwu, Bupati Nias Utara, bersujud di hadapan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dalam sebuah forum resmi mengenai pembangunan daerah tertinggal di Jakarta. Bersamaan dengan itu ia mengucapkan kalimat yang sederhana namun mengguncang: “Kami sudah capek miskin.”
Adegan itu segera menyebar luas di media sosial. Banyak orang terkejut melihat seorang kepala daerah melakukan gestur yang begitu simbolik di ruang birokrasi negara. Ada yang menilai tindakan itu dramatis, bahkan dianggap berlebihan. Namun bagi banyak warga di daerah-daerah yang selama ini hidup di pinggiran pembangunan nasional, peristiwa itu justru terasa sangat nyata. Sujud tersebut bukan sekadar gestur emosional seorang bupati. Ia adalah simbol kelelahan panjang dari daerah-daerah yang merasa tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam budaya politik Indonesia, kepala daerah biasanya tampil dengan wibawa formal dan bahasa birokrasi yang hati-hati. Karena itu tindakan Waruwu terasa begitu kontras dengan kebiasaan tersebut. Ia tidak berbicara dengan angka-angka statistik yang rapi, tidak pula menyampaikan laporan program yang penuh istilah teknokratis. Ia memilih bahasa yang paling jujur: bahasa penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama.
Kalimat “kami capek miskin” pada akhirnya membuka tirai besar yang selama ini menutupi paradoks pembangunan Indonesia. Negara ini sering berbicara tentang transformasi ekonomi, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, dan kota-kota pintar. Di banyak kota besar, pembangunan infrastruktur modern berkembang pesat. Jalan tol membelah wilayah-wilayah strategis, bandara baru berdiri megah, kawasan industri tumbuh cepat, dan pusat ekonomi modern bermunculan.
Namun pada saat yang sama, masih banyak wilayah Indonesia yang bergulat dengan kebutuhan paling dasar dari kehidupan manusia. Di sejumlah daerah terpencil, listrik masih belum stabil, akses jalan masih rusak, biaya transportasi sangat mahal, dan jaringan internet masih menjadi kemewahan. Bagi daerah-daerah seperti itu, wacana tentang revolusi industri digital sering terasa sangat jauh dari realitas sehari-hari.
Sujud seorang bupati di forum nasional pada akhirnya menjadi semacam metafora tentang hubungan yang timpang antara pusat dan daerah. Ia memperlihatkan bahwa di balik narasi besar tentang pembangunan nasional, masih ada daerah yang merasa harus memohon perhatian agar didengar oleh negara.
Realitas ini tidak dapat dilepaskan dari struktur pembangunan Indonesia yang selama puluhan tahun cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pulau Jawa, misalnya, menjadi pusat utama investasi, infrastruktur modern, serta aktivitas ekonomi nasional. Sebagian besar proyek strategis nasional berkembang pesat di wilayah ini. Kota-kota besar di Jawa tumbuh menjadi pusat perdagangan, industri, dan teknologi.
Sebaliknya, banyak wilayah di luar Jawa—termasuk kawasan kepulauan seperti Nias serta berbagai daerah di Indonesia timur—masih menghadapi tantangan pembangunan yang jauh lebih berat. Keterisolasian geografis, biaya logistik tinggi, serta keterbatasan infrastruktur dasar membuat proses pembangunan berjalan jauh lebih lambat. Ketimpangan ini menciptakan dua wajah Indonesia yang berjalan dengan kecepatan yang berbeda: Indonesia yang maju di pusat ekonomi, dan Indonesia yang masih berjuang keras di pinggiran republik.
Persoalan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan pemerintah daerah. Salah satu akar masalah yang sering disoroti para ekonom adalah struktur fiskal negara yang masih sangat tersentralisasi. Walaupun Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sejak era reformasi, sebagian besar sumber daya fiskal tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Pendapatan pajak utama dikumpulkan oleh pusat, sementara daerah sangat bergantung pada berbagai skema transfer anggaran seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam kondisi seperti itu, ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan sering kali sangat terbatas. Kepala daerah dituntut rakyatnya untuk mempercepat pembangunan, tetapi pada saat yang sama mereka tidak memiliki kekuatan anggaran yang cukup untuk melakukan perubahan besar secara mandiri.
Situasi ini membuat banyak kepala daerah harus datang ke Jakarta untuk memperjuangkan program pembangunan bagi wilayahnya. Dalam praktik birokrasi, mereka sering lebih berperan sebagai pengusul proyek daripada sebagai arsitek pembangunan daerah yang benar-benar mandiri. Dalam konteks itulah sujud Waruwu memperoleh makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan simbol dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah.
Jika seorang kepala daerah harus merendahkan diri secara simbolik agar wilayahnya didengar, maka yang sedang dipertanyakan sebenarnya bukan martabat pribadi sang bupati. Yang patut dipertanyakan adalah sistem pembangunan yang membuat daerah memiliki daya tawar yang begitu lemah di hadapan pusat kekuasaan.
Jeritan seperti itu sebenarnya tidak hanya datang dari Nias Utara. Banyak daerah lain di Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, mengalami pengalaman yang serupa. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan yang nyata.
Kemiskinan daerah dalam banyak kasus bukan semata-mata akibat kelemahan lokal. Ia sering berkaitan dengan faktor-faktor struktural yang lebih luas: keterisolasian geografis, distribusi investasi yang tidak merata, serta kebijakan pembangunan nasional yang belum sepenuhnya memberi perhatian pada wilayah pinggiran. Tanpa perubahan pendekatan pembangunan, daerah-daerah seperti ini akan terus kesulitan mengejar ketertinggalannya.
Selama beberapa tahun terakhir pemerintah pusat memang meluncurkan berbagai proyek besar yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Program hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembangunan infrastruktur strategis merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah manfaat dari proyek-proyek tersebut benar-benar menyentuh daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Jika investasi besar terus terkonsentrasi pada wilayah yang sama, maka ketimpangan regional justru akan semakin melebar. Daerah yang sudah maju akan tumbuh semakin cepat, sementara daerah tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalannya. Dalam konteks inilah peristiwa sujud seorang bupati menjadi pengingat yang tidak nyaman bagi negara: pembangunan nasional belum sepenuhnya menjadi pembangunan yang adil secara geografis.
Reformasi politik pada akhir 1990-an pernah melahirkan harapan besar bahwa otonomi daerah akan menjadi solusi bagi ketimpangan pembangunan. Daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi lokalnya sendiri dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun setelah lebih dari dua dekade, banyak pengamat menilai bahwa otonomi tersebut masih berjalan setengah jalan.
Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan administratif yang lebih luas dibanding masa lalu, tetapi kekuatan fiskal yang menentukan kemampuan pembangunan tetap sangat terbatas. Dalam banyak kasus, keputusan strategis masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, otonomi daerah sering terasa lebih sebagai desentralisasi tanggung jawab daripada desentralisasi kekuasaan yang sesungguhnya.
Peristiwa sujud sang bupati seharusnya tidak berhenti sebagai tontonan viral di media sosial. Ia perlu dimaknai sebagai refleksi nasional tentang bagaimana hubungan antara pusat dan daerah seharusnya dibangun. Negara yang besar tidak hanya diukur dari kemegahan kota-kota utamanya, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayahnya.
Sujud itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun maknanya jauh lebih panjang dari peristiwa itu sendiri. Ia adalah simbol dari kelelahan daerah yang terlalu lama menunggu perubahan. Ia adalah pengingat bahwa di balik statistik pertumbuhan ekonomi nasional, masih ada wilayah yang berjuang keras untuk keluar dari kemiskinan.
Memaknai sujud sang bupati berarti juga memaknai jeritan dari pinggiran republik. Selama masih ada daerah yang harus memohon perhatian negara agar dapat keluar dari kemiskinan, maka sesungguhnya pekerjaan besar pembangunan Indonesia belum selesai.
Tim Redaksi
