KORUPSI tidak lagi sekadar kejahatan yang merampas uang negara. Ia telah berevolusi menjadi kejahatan yang lebih berbahaya: menyamar sebagai gerakan antikorupsi. Di negeri ini, terlalu sering publik menyaksikan ironi yang memalukan. Mereka yang paling lantang meneriakkan perang melawan korupsi justru kemudian duduk di kursi pesakitan karena melakukan korupsi. Yang lebih menyedihkan, sebagian lainnya tidak pernah tersentuh hukum meski indikasi penyimpangan begitu terang.
Inilah wajah paling buruk dari penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi bukan hanya menguras anggaran negara, tetapi juga merampok kepercayaan rakyat. Ketika lembaga yang dibentuk untuk mengawasi justru menyalahgunakan kewenangannya, ketika pejabat yang bersumpah melayani rakyat justru memperkaya diri, dan ketika jargon “bersih melayani” hanya menjadi dekorasi pidato, maka sesungguhnya yang sedang dihancurkan bukan hanya kas negara, melainkan fondasi moral republik.
Indonesia bukan negara yang miskin aturan. Hampir setiap celah telah diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, sistem pengadaan elektronik, audit berlapis, hingga pengawasan internal dan eksternal. Persoalannya bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya integritas manusia yang menjalankannya. Sehebat apa pun sistem dibangun, ia akan runtuh ketika dijalankan oleh orang-orang yang menjadikan jabatan sebagai investasi pribadi.
Korupsi hari ini juga tidak lagi identik dengan koper berisi uang atau amplop tebal di ruang gelap. Modusnya jauh lebih modern dan sulit dideteksi. Ia hadir melalui pengaturan tender, mark-up anggaran, proyek fiktif, jual beli jabatan, konflik kepentingan, manipulasi hibah, hingga permainan perizinan. Semua dibungkus prosedur administratif yang tampak sah, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk perampokan yang dilegalkan melalui rekayasa birokrasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, korupsi telah berubah menjadi kejahatan berjaringan. Seorang pejabat tidak mungkin bekerja sendirian. Ada pengusaha yang menyediakan dana, ada birokrat yang mengatur dokumen, ada perantara yang menghubungkan kepentingan, bahkan terkadang ada oknum penegak hukum yang memastikan perkara tidak berkembang. Rantai inilah yang membuat korupsi begitu sulit diberantas. Yang ditangkap sering kali hanya pelaksana, sementara aktor intelektual tetap menikmati hasil kejahatannya.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada operasi tangkap tangan atau konferensi pers yang dipenuhi sorotan kamera. Penindakan memang penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi tontonan. Ukuran keberhasilan bukanlah berapa banyak orang ditangkap, melainkan apakah praktik korupsi benar-benar berkurang. Jika setiap tahun jumlah tersangka terus bertambah, sementara pola korupsinya tetap sama, berarti negara masih sibuk memadamkan api tanpa pernah memperbaiki sumber kebakarannya.
Yang lebih berbahaya adalah ketika antikorupsi dijadikan komoditas politik. Isu korupsi digunakan untuk menjatuhkan lawan, tetapi dilupakan ketika menyangkut kawan sendiri. Penegakan hukum yang tebang pilih bukanlah pemberantasan korupsi, melainkan penyalahgunaan hukum. Pada titik itu, keadilan kehilangan wibawanya, dan publik mulai percaya bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas atau ke arah yang memiliki kekuatan politik.
Kepercayaan publik adalah modal terbesar sebuah negara. Sekali kepercayaan itu hilang, pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Rakyat akan mulai meragukan setiap kebijakan pemerintah, setiap proyek pembangunan, bahkan setiap slogan tentang reformasi birokrasi. Mereka tidak lagi menilai pemerintah dari pidatonya, melainkan dari konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Karena itu, perang melawan korupsi harus dimulai dari keteladanan. Integritas bukanlah slogan yang dipasang di dinding kantor atau tema seminar tahunan. Integritas adalah keberanian mengatakan tidak pada gratifikasi, menolak intervensi politik, membuka anggaran kepada publik, menghindari konflik kepentingan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memberi teladan, bukan sekadar memberi ceramah. Rakyat tidak menuntut pejabat menjadi malaikat, tetapi mereka berhak mendapatkan pejabat yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Keteladanan dari pucuk pimpinan akan menular ke seluruh birokrasi. Sebaliknya, jika pemimpin memberi contoh buruk, korupsi akan dianggap sebagai tradisi yang wajar.
Korupsi pada akhirnya bukan hanya soal hilangnya uang negara. Setiap rupiah yang dicuri berarti ada sekolah yang gagal dibangun, jalan yang cepat rusak, rumah sakit yang kekurangan fasilitas, petani yang kehilangan bantuan, dan anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik. Korupsi selalu memiliki korban, meski mereka tidak pernah melihat wajah pelakunya.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menuding satu lembaga atau satu kelompok tertentu. Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa tidak ada institusi yang kebal terhadap godaan kekuasaan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga integritas. Pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi panggung pencitraan, tetapi harus menjadi komitmen moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata.
Sebab sejarah menunjukkan satu pelajaran penting: sebuah bangsa tidak runtuh karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena para pemegang amanah kehilangan rasa malu. Ketika korupsi dilakukan sambil mengusung panji antikorupsi, yang mati bukan hanya keadilan. Yang perlahan dikubur adalah harapan rakyat terhadap negara.
TIM REDAKSI
