Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, meninggal dunia pada 3 Oktober 2026, ketika masa jabatannya bersama Bupati Simplisius Donatus periode 2025–2030 belum selesai. Kepergiannya menyisakan duka bagi keluarga, masyarakat Nagekeo, dan jajaran pemerintahan daerah.
Gonzalo pergi ketika pekerjaan pemerintahan masih panjang. Pembangunan harus berlanjut, pelayanan publik tidak boleh berhenti, dan Nagekeo masih menghadapi pekerjaan pemulihan setelah gempa Flores pada Agustus 2026. Karena itu, kepergiannya bukan hanya menyisakan kekosongan dalam struktur pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam politik lokal, yang diwariskan seorang pejabat bukan semata jabatan dan keputusan, melainkan cara ia menjalankan kekuasaan dan memperlakukan masyarakat.
Di situlah arti penting kepergian Gonzalo: bukan sekadar siapa yang akan menggantikan posisinya, tetapi kepemimpinan seperti apa yang hendak diteruskan oleh Nagekeo.
Dalam perjalanan pemerintahan Nagekeo, posisi wakil bupati memiliki cerita tersendiri. Sebelum Gonzalo, ada almarhum Drs. Paulus Kadju, Paul Nuwa, dan Marianus Waja. Mereka hadir pada periode pemerintahan yang berbeda, dengan latar belakang, pengalaman, dan gaya kepemimpinan masing-masing.
Tidak perlu menyamakan keempat figur tersebut. Yang menarik justru sebuah kesan yang berulang dalam ingatan publik: wakil bupati sering dianggap lebih mudah berkomunikasi dengan warga dan lebih lentur menjalankan fungsi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Kesan publik tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dinilai dari banyak aspek: kebijakan, pelayanan, pengelolaan anggaran, pembangunan, disiplin birokrasi, serta hasil yang dirasakan masyarakat.
Namun, ada satu dimensi yang sering luput dalam ukuran-ukuran administratif tersebut: kualitas hubungan antara pemerintah dan warga.
Pemerintahan pada dasarnya bekerja melalui aturan, anggaran, program, dan birokrasi. Tetapi bagi warga, pemerintah hadir melalui manusia. Mereka bertemu petugas, pejabat, kepala dinas, camat, kepala desa, atau pemimpin daerah ketika membawa persoalan. Dari perjumpaan itulah wajah pemerintah terbentuk.
Karena itu, kemampuan mendengar dan menjelaskan bukan sekadar persoalan keramahan pribadi. Dalam pemerintahan demokratis, komunikasi merupakan bagian dari pelayanan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa sebuah kebijakan diambil, dan ke mana persoalan mereka harus dibawa.
Pada titik ini, wakil bupati memiliki posisi penting. Ia bukan sekadar pelengkap struktur atau “orang kedua” dalam pemerintahan. Ia dapat menjadi penghubung dua arah: membawa suara masyarakat ke ruang pemerintahan sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Peran tersebut semakin penting ketika daerah menghadapi situasi sulit. Nagekeo masih berada dalam pekerjaan besar pemulihan pascagempa Flores pada Agustus 2026. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan program dan anggaran. Mereka membutuhkan informasi yang jelas, kepastian pelayanan, dan pemerintah yang mampu menjelaskan langkah-langkahnya secara terbuka.
Namun, refleksi ini tidak boleh berubah menjadi penilaian hitam-putih terhadap para pemimpin Nagekeo. Elias Djo, Dr. Don Bosco Do, hingga Simplisius Donatus memimpin dalam konteks yang berbeda. Setiap kepala daerah menghadapi tekanan politik, ekonomi, sosial, dan birokrasi pada zamannya. Seorang bupati memang membutuhkan ketegasan, kewibawaan, dan keberanian mengambil keputusan. Tanpa itu, pemerintahan akan sulit bergerak.
Yang perlu dijaga adalah keseimbangannya. Wibawa tidak harus melahirkan jarak. Ketegasan tidak harus mematikan komunikasi. Birokrasi yang tertib tidak boleh membuat pemerintah kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat.
Sebab legitimasi pemerintah tidak hanya lahir dari kewenangan hukum. Ia juga tumbuh dari pengalaman warga ketika berhadapan dengan pemerintah.
Di sinilah kepergian Gonzalo menjadi bahan refleksi yang lebih luas. Jika seorang wakil bupati dikenang karena kemampuannya membangun komunikasi dengan masyarakat, maka nilai itu seharusnya tidak berhenti bersama orangnya. Ia harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan.
Artinya, hubungan pemerintah dengan masyarakat tidak boleh bergantung pada satu figur. Jika warga hanya merasa didengar ketika ada pejabat tertentu yang mereka kenal, berarti masih ada pekerjaan rumah dalam sistem pelayanan dan komunikasi publik.
Lebih dari itu, tanggung jawab tersebut bukan hanya milik wakil bupati. Bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat, hingga aparatur pemerintahan di tingkat bawah memiliki kewajiban yang sama untuk membangun birokrasi yang terbuka dan responsif.
Pemerintahan yang sehat tidak membuat masyarakat harus mencari “orang dalam” agar persoalannya didengar. Saluran pengaduan harus bekerja. Informasi publik harus mudah diperoleh. Kritik harus memiliki tempat. Pelayanan harus dapat diakses secara adil, tanpa bergantung pada kedekatan personal.
Di situlah penghormatan yang paling masuk akal terhadap seorang pejabat yang telah meninggal: bukan dengan mengubahnya menjadi tokoh tanpa cela, melainkan dengan mengambil nilai yang baik dari perjalanan pengabdiannya.
Gonzalo telah pergi. Pemerintahan Nagekeo harus tetap berjalan. Program pembangunan harus diteruskan, pelayanan publik harus dijaga, dan agenda pemulihan masyarakat harus mendapat perhatian.
Tetapi ada sesuatu yang lebih sulit daripada melanjutkan program: mempertahankan kepercayaan.
Jabatan akan berganti. Kekuasaan akan berpindah. Nama-nama baru akan mengisi ruang pemerintahan. Yang tersisa dalam ingatan masyarakat adalah pengalaman mereka ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Apakah mereka didengar? Apakah mereka memperoleh penjelasan? Apakah pemerintah hadir ketika mereka membutuhkan?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang pada akhirnya menentukan apakah sebuah kepemimpinan meninggalkan warisan atau sekadar meninggalkan jabatan.
Gonzalo telah meninggalkan kursinya. Tetapi ukuran keberhasilannya tidak terletak pada siapa yang kelak duduk di sana. Ukurannya terletak pada apakah pemerintahan Nagekeo mampu meneruskan satu hal yang paling penting: membuat rakyat merasa bahwa kekuasaan sungguh bekerja untuk mereka.
Sebab kekuasaan boleh memiliki kantor, aturan, dan tembok birokrasi tetapi pemerintahan yang baik harus tetap memiliki pintu yang terbuka—pintu yang memungkinkan rakyat biasa menyampaikan persoalan, didengar tanpa sekat, dan diperlakukan dengan martabat.
TIM REDAKSI
