LANSKAP konflik tambang di kawasan konservasi Raja Ampat, nama PT Gag Nikel kembali mencuat. Ketika empat perusahaan tambang lain dicabut izinnya karena dianggap melanggar komitmen pelestarian dan bertentangan dengan status Geopark Dunia, PT Gag justru dikecualikan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang membuat PT Gag begitu istimewa? Siapa yang berdiri di belakangnya? Dan bagaimana relasi kekuasaan turut membentuk lanskap tambang nasional?
PT Gag Nikel adalah perusahaan patungan antara PT Antam Tbk (BUMN) dan perusahaan asing asal Australia, Anova Metals. Lokasinya berada di Pulau Gag, dekat Sorong, Papua Barat Daya. Meski berada di kawasan yang sensitif secara ekologis, PT Gag lolos dari pencabutan izin dengan dalih memiliki kontrak karya lama dan tidak berada dalam wilayah yang ditetapkan UNESCO sebagai inti Geopark. Namun pembenaran legal ini tidak serta merta menghapus aroma istimewa yang menyelimutinya. Banyak pihak mencurigai ada perlakuan khusus yang diberikan, bukan hanya karena aspek hukum, melainkan karena relasi kuasa di tingkat nasional.
Nama Menteri Investasi sekaligus mantan Ketua Satgas Percepatan Investasi, Bahlil Lahadalia, berulang kali disebut dalam sorotan publik dan investigasi media sebagai aktor penting dalam tata kelola pertambangan nasional. Ia dikenal memiliki latar belakang bisnis tambang dan jejaring perusahaan yang cukup luas sebelum menduduki jabatan menteri. Dalam banyak pernyataan, ia menyampaikan pembelaan terbuka terhadap proyek-proyek tambang yang dianggap strategis, termasuk di wilayah Papua. Ia bahkan secara terbuka mendukung pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan besar, yang justru menimbulkan pertanyaan soal etika dan konflik kepentingan.
Relasi antara aktor-aktor politik dan proyek-proyek tambang besar semakin nyata ketika Presiden Prabowo Subianto, yang berasal dari Partai Gerindra, memilih mempertahankan izin PT Gag di tengah tekanan pencabutan izin tambang di Raja Ampat. Keputusan ini dinarasikan sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan hilirisasi mineral yang dirintis Presiden Joko Widodo, namun dalam praktiknya, memberikan isyarat bahwa kekuatan ekonomi tertentu mendapat perlindungan khusus dari negara.
Struktur kuasa ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan BUMN, investor asing, jaringan bisnis para menteri, dan aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan jangka panjang dalam industri ekstraktif. Praktik pengecualian terhadap PT Gag tampak sebagai puncak dari gunung es relasi politik-ekonomi yang bersifat oligarkis: negara menjadi pelindung kepentingan modal besar, sekaligus pelaksana agenda pembangunan yang mengorbankan hak masyarakat lokal dan nilai konservasi.
Yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian Raja Ampat, tetapi juga kredibilitas negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan transparan. Ketika satu perusahaan tambang begitu kuat hingga mampu menghindari gelombang pencabutan izin, publik patut bertanya: benarkah hukum ditegakkan, atau sedang dipilih-pilih sesuai selera kekuasaan?
Kritik terhadap keistimewaan PT Gag adalah bagian dari upaya lebih besar untuk mendorong tata kelola tambang yang bersih, berpihak pada keadilan ekologis, dan tidak tunduk pada skenario elite. Jika negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan, maka segala bentuk pengistimewaan harus dihentikan, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas harus ditegakkan, termasuk terhadap perusahaan-perusahaan yang berlindung di balik legalitas formal namun sarat kepentingan elite.
Tim Redaksi
