Pramoedya Ananta Toer pernah berpesan, hanya ada dua pilihan jika presiden baru ingin dikenang dan mencatatkan dirinya di meja mahkamah sejarah Indonesia, yaitu apakah dia menjatuhkan pilihan untuk memihak rakyat ataukah elit politik?
Ironisnya, Presiden Mulyono yang awalnya berdiri sebagai pemimpin yang anti kapitalisme, ketika legitimasi kekuasaan berada di tangannya, tak punya nyali untuk menyita aset-aset koruptor selama masa 32 kekuasaan Orde Baru.
Lambat laun, dia pun menjelma sebagai kapitalis baru yang merugikan dan menyengsarakan rakyat banyak.
Itu artinya, sejak mula-mula dia menjatuhkan pilihan sebagai pendukung para pembesar dan elit penguasa yang selama ini membiayai hidupnya dari jebakan utang (debt trap) dari riba moril dan riba materil, serta korupsi berskala trilyunan selama tiga dekade lebih. ***
Oleh: Indah Noviariesta
(Penggiat organisasi Gerakan Membangun Nurani Bangsa (Gema Nusa), penulis esai dan prosa di berbagai media lokal dan nasional, seperti Republika, Suara Merdeka, Kaltim Pos, Bangka Pos, Tangsel Pos, inilampung.com, litera.co.id, ruangsastra.com dan lain-lain)
