RADARNTT, Kupang – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada ormas keagamaan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Yohanes Tuba Helan menyatakan sependapat dan patut menjadi contoh yang baik kepada pihak lainnya
“Contoh yang baik, patut diikuti ormas keagamaan yang lain,” tegas Tuba Helan, via seluler Rabu (5/6/2024) malam.
Sikap ini penting, tegas Tuba Helan, untuk menjaga marwah ormas keagaamaan sebagai penjaga moral dan kegiatan sosial non profit.
Dilansir CNN Indonesia Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan.
Di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut,” kata Marthen melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).
Marthen mengatakan KWI berdiri pada 1927 sebagai lembaga keagamaan. Peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), martyria (semangat kenabian).
Dengan begitu, KWI akan tetap konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan. Mereka ingin mewujudkan tata kehidupan bersama yang bermartabat.
KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta,” ucap Marthen.
Marthen mengatakan Gereja Katolik tidak mengenal ormas-ormas keagamaan. KWI pun tidak membawahi ormas keagamaan Katolik mana pun.
Dia berkata memang ada ormas keagamaan yang dibentuk masyarakat atas nama Katolik. Dia berharap ormas-ormas itu tetap menjalankan ajaran Katolik.
“Gereja katolik sangat mengharapkan supaya ormas-ormas dengan nama Katolik untuk taat terhadap prinsip spiritualitas dan ajaran sosial Gereja Katolik dalam setiap tindakannya,” ucapnya.
Sementara Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Samuel Pandie mengatakan, belum membicarakan hal itu di tingkat rapat majelis sinode. Namun, merujuk pada tema melakukan prinsip keadilan ekologi dan kelestarian alam menjadi perhatian serius.
“Kami belum bicara di majelis sinode namun kalau merujuk pada tema lakukan Keadilan, Cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan, salah satu isu yang menjadi concern gereja ialah soal keadilan ekologi. Jadi pasti akan dibicarakan namun akan merujuk pada teks yang memberi ruang bagi upaya menjaga kelestarian alam,” tegas Pendeta Samuel Pandie.
Sehingga, lanjutnya, belum bisa dikatakan tidak tetapi jika pengelolaan tambang melibatkan lembaga agama maka tanggungjawab terhadap ekologi adalah tanggungjawab yang tidak hanya mengeksploitasi tapi juga menjaga alam.
“Kami belum punya data lokasi penambangan gereja. Selama ini memang gereja tidak terlibat tambang. Kami juga berterima kasih atas perhatian dari presiden bagi lembaga agama. Dan ini memerlukan kajian yang dalam,” tandas Pendeta Samuel Pandie. (TIM/RN)
