Oleh: Ermelinda Noh Wea
Beberapa waktu lalu, publik Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dikejutkan oleh kasus yang memilukan: puluhan siswa SMPN 8 Kupang mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan melalui program pemerintah. Anak-anak yang seharusnya belajar dengan semangat dan tumbuh sehat justru dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan kondisi mual, muntah, dan diare. Kejadian ini bukan hanya insiden medis biasa, tetapi simbol kegagalan manajemen program yang bertujuan mulia namun dikelola secara asal-asalan.
Kita perlu bicara dengan jujur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah inisiatif baik yang dilaksanakan dengan cara yang buruk. Dalam semangat mengentaskan gizi buruk dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa, pemerintah pusat dan daerah menggulirkan program ini dengan anggaran besar dan liputan yang luas. Namun, di balik kemasan yang terlihat indah di permukaan, terdapat persoalan serius di lapangan mulai dari standar keamanan pangan yang longgar, proses distribusi yang tidak higienis, hingga lemahnya pengawasan pihak terkait.
Makanan gratis bukan alasan untuk abaikan mutu. Mari kita luruskan satu hal, hanya karena makanan ini bersifat gratis, bukan berarti standar keamanannya boleh diturunkan. Bahkan sebaliknya, karena ini menyangkut anak-anak kelompok yang paling rentan secara kesehatan standar makanan seharusnya lebih tinggi dari standar komersial biasa. Apa gunanya memberi makan anak-anak jika yang mereka konsumsi justru mengundang penyakit?
Kasus SMPN 8 Kupang ini hanyalah salah satu contoh dari banyak kasus serupa di berbagai daerah Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, tercatat lebih dari 10 kasus keracunan akibat program MBG di kabupaten dan kota lain, dari Jawa Barat hingga NTT. Ada pola yang jelas dan mengkhawatirkan: makanan dimasak secara massal oleh pihak ketiga, dikirim ke sekolah-sekolah dengan rantai dingin yang buruk (cold chain), dan disajikan tanpa kontrol akhir di sekolah. Hasilnya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, terutama di daerah panas seperti Kupang di mana bakteri bisa berkembang biak sangat cepat jika makanan tidak disimpan pada suhu yang sesuai.
Kegagalan sistemik, bukan kesalahan teknis, kita tidak bisa lagi melihat kasus ini sebagai kesalahan teknis. Ini adalah kegagalan sistemik. Pemerintah Kota Kupang, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, gagal memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan layak konsumsi. Tidak cukup hanya meminta maaf atau menunggu hasil laboratorium. Harus ada pertanggungjawaban konkret dan langkah korektif yang sistematis, Lemahnya pengawasan terhadap vendor penyedia makanan menjadi akar masalah. Siapa yang menyuplai makanan tersebut? Apa rekam jejaknya? Bagaimana proses pemilihan dan evaluasi kontraknya? Apakah ada pengawasan rutin di dapur produksi? Adakah standar SOP yang diberlakukan dan dievaluasi secara berkala? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka dan jujur.
Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada laporan serapan anggaran atau jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas dan keamanan dari setiap asupan yang masuk ke tubuh anak-anak kita. Bukankah kita ingin program ini menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, bukan malah mengirim mereka ke ruang UGD?
Dampak psikologis dan sosial, trauma, ketidakpercayaan dan stigma, Selain aspek kesehatan fisik, kita juga harus memikirkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul. Anak-anak yang mengalami keracunan bisa mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Orang tua akan merasa takut dan ragu untuk mengizinkan anak mereka makan makanan bergizi gratis lagi. Jika ini terus terjadi, program MBG akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Lebih buruk lagi, jika kepercayaan publik hilang, program sebaik apapun akan gagal karena tidak lagi mendapat dukungan dari mereka yang menjadi sasaran utamanya. Maka jangan heran jika kelak banyak orang tua meminta anak mereka membawa bekal sendiri, yang secara tidak langsung membunuh program MBG.
Rekomendasi solutif reformasi total, bukan tambal sulam, agar kasus serupa tidak terulang, Beberapa langkah yang coba ditawarkan kepada Pemerintah Daerah NTT:
- Evaluasi Total Rantai Pasok
Lakukan audit menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari pemasok bahan baku, pengolah makanan, hingga distribusinya ke sekolah. Hentikan kerja sama dengan pihak yang terbukti lalai, dan ganti dengan pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik. - Bangun Dapur Sekolah atau Dapur Kolektif berstandar
Alih-alih mengandalkan vendor luar yang mengirim makanan dari jauh, Pemda bisa membangun dapur sekolah yang bisa dikontrol langsung, di mana makanan dimasak di sekolah oleh tim yang dilatih khusus. - Libatkan Kantin dan UMKM kuliner lokal bisa menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan. Mereka dekat dengan sekolah, lebih mudah diawasi, dan bisa diberdayakan untuk meningkatkan ekonomi lokal.
- Tingkatkan Edukasi & Pelatihan Higienitas
Para penyedia makanan harus mendapat pelatihan rutin tentang sanitasi, penyimpanan makanan, serta pencegahan kontaminasi. Begitu juga dengan guru dan petugas sekolah yang menerima makanan, agar bisa mengenali tanda-tanda awal makanan basi atau tidak layak. - Transparansi Hasil Uji dan Pelibatan Orang Tua
Pemerintah harus bersikap terbuka soal hasil laboratorium, langkah penanganan, dan progres evaluasi. Orang tua dan komite sekolah sebaiknya dilibatkan sebagai mitra pengawas. - Buat Hotline Pengaduan Khusus MBG
Saluran pelaporan langsung harus tersedia agar masyarakat bisa segera memberi tahu jika menemukan kejanggalan dalam makanan yang diterima siswa.
Jangan korbankan anak demi angka dan citra. Program makanan bergizi gratis adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Tapi jika pelaksanaannya asal-asalan, tidak profesional, dan hanya mengejar pencitraan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, maka program ini justru akan menjadi bumerang yang membahayakan anak-anak kita.
Pemerintah Daerah NTT harus berani mengakui bahwa sistem yang ada saat ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dibutuhkan keberanian politik dan integritas moral untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Jangan tunggu ada korban jiwa baru untuk bertindak. Jangan tunggu masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya.
Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang bergizi, aman dan disiapkan dengan penuh tanggung jawab. Jika kita sungguh-sungguh mencintai mereka, maka setiap sendok makanan harus dijaga dengan kehati-hatian dan ketulusan penuh.***
Penulis adalah Pemerhati sosial tinggal di Mbay-Negekeo, Flores-NTT
