Oleh: Markus Lapi Witi
Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan kearifan lokal. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan besar dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif. Namun dalam praktik politik, khususnya pada Pemilu dan Pilkada beberapa tahun terakhir, identitas primordial seperti kesukuan, asal daerah, agama, dan hubungan kekerabatan masih sering dijadikan dasar utama dalam menentukan pilihan politik.
Fenomena primordialisme di NTT bukan sekadar persoalan budaya, tetapi telah berkembang menjadi strategi politik yang dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan. Kandidat tertentu sering kali memperoleh dukungan bukan semata karena kapasitas, visi, atau program kerjanya, melainkan karena dianggap mewakili kelompok etnis, wilayah, atau komunitas tertentu. Akibatnya, demokrasi yang idealnya menjadi arena adu gagasan justru bergeser menjadi pertarungan identitas.
Di banyak daerah di NTT, masyarakat masih cenderung memilih pemimpin berdasarkan kedekatan emosional seperti “orang kita”, “satu suku”, atau “satu kampung”. Pola ini memang lahir dari kultur sosial yang menjunjung solidaritas komunal, tetapi jika terus dipertahankan tanpa pertimbangan rasional, dapat menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar kompeten. Politik menjadi sempit karena kualitas kandidat sering kali kalah oleh sentimen kelompok.
Praktik seperti ini juga berpotensi memperbesar polarisasi sosial. Perbedaan pilihan politik dapat berkembang menjadi ketegangan antarwilayah atau antarkelompok masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak persatuan sosial dan memperlemah kualitas demokrasi lokal. Meski demikian, perubahan mulai terlihat. Generasi muda dan pemilih terdidik di NTT perlahan menunjukkan kecenderungan lebih kritis dalam menentukan pilihan politik.
Mereka mulai menilai kandidat berdasarkan rekam jejak, integritas, dan kemampuan memimpin. Ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat perlahan bergerak dari politik identitas menuju politik yang lebih substantif.
Pendidikan politik memiliki peran penting dalam proses ini.
Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa Pemilu bukan sekadar memilih wakil kelompok, tetapi memilih pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bersama. Elite politik juga harus berhenti mengeksploitasi isu primordial demi keuntungan sesaat, karena demokrasi yang sehat membutuhkan persaingan program, bukan manipulasi identitas.
Primordialisme memang sulit dihapus sepenuhnya dari konteks sosial-politik NTT karena ia berakar dalam struktur budaya masyarakat. Namun, bukan berarti praktik ini harus terus mendominasi ruang demokrasi. Masa depan politik NTT bergantung pada kemampuan masyarakatnya untuk menempatkan identitas budaya sebagai kekayaan sosial, bukan sebagai alat pembelahan politik.
Demokrasi yang matang lahir ketika masyarakat berani memilih berdasarkan kualitas, bukan sekadar kedekatan identitas. NTT memiliki peluang besar menuju arah tersebut, asalkan kesadaran politik terus dibangun dan dijaga bersama.
Primordialisme dalam Pemilu NTT masih menjadi realitas, terutama melalui isu suku, agama, wilayah, dan kekerabatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan positif bahwa masyarakat mulai bergerak ke arah politik yang lebih modern dan berbasis kualitas kepemimpinan. Tantangan terbesar adalah meningkatkan pendidikan politik agar pemilih tidak mudah terjebak dalam mobilisasi identitas sempit.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
