Oleh: Patrison Benefaciendo Bulu Manu
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang di berbagai masyarakat, baik dalam negara maju maupun berkembang. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual dan ekonomi.
Salah satu faktor utama yang sering disebut sebagai penyebab KDRT adalah budaya patriarki. Patriarki, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks akademis, memahami hubungan antara patriarki dan KDRT memerlukan analisis yang mendalam terhadap struktur sosial, norma gender, serta dinamika kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini yang akan didalami penulis dalam tulisan ini.
Patriarki secara umum merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memegang peran dominan dan memiliki kekuasaan atas perempuan. Sistem ini telah tertanam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, agama hingga ekonomi. Dalam konteks rumah tangga, patriarki sering memanifestasikan dirinya dalam bentuk pembagian peran gender yang kaku, di mana laki-laki diharapkan untuk menjadi kepala keluarga yang memiliki kendali penuh atas keputusan-keputusan penting, sementara perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah tangga yang lebih tunduk dan pasif. Struktur ini mengukuhkan norma-norma yang membatasi kebebasan dan otonomi perempuan. Akibatnya, perempuan sering kali terjebak dalam peran tradisional yang tidak hanya membatasi potensi mereka tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan dalam relasi gender.
Patriarki membentuk norma dan nilai-nilai sosial yang mendorong subordinasi perempuan dan memperkuat dominasi laki-laki. Misalnya, dalam banyak budaya, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sering dianggap sebagai bagian dari “disiplin” atau kontrol atas keluarga. Hal ini semakin diperburuk oleh keyakinan bahwa perempuan harus tunduk dan patuh kepada suaminya, terlepas dari bagaimana mereka diperlakukan. Pemikiran semacam ini mengaburkan garis antara otoritas yang sah dengan kekerasan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang dianggap normal.
Sejalan dengan norma-norma sosial yang memperbolehkan kekerasan sebagai bentuk kontrol, budaya patriarki secara sistematis menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender yang mendasari kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki berperan dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi KDRT.
Pertama, ketidaksetaraan gender yang dihasilkan dari patriarki memungkinkan adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Laki-laki sebagai pihak yang dominan, sering merasa berhak mengontrol pasangan mereka, baik melalui kekerasan fisik maupun psikologis. Sementara itu, perempuan sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya atau kekuasaan untuk melawan tindakan-tindakan ini.
Kedua, patriarki menciptakan narasi bahwa laki-laki harus kuat, agresif dan berani, sementara perempuan harus lemah lembut, pasif dan patuh. Anggapan ini memperkuat persepsi bahwa kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan adalah bagian dari “alamiah” dalam relasi gender. Kekerasan menjadi mekanisme yang digunakan oleh laki-laki untuk mempertahankan status dominannya dan menegakkan kontrol atas perempuan, terutama ketika peran gender yang diharapkan terganggu.
Ketiga, patriarki juga memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki yang semakin mempersulit mereka untuk melawan kekerasan. Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan peluang kerja, sehingga membuat mereka tergantung pada pasangan mereka untuk kebutuhan finansial.
Ketergantungan ini menciptakan situasi di mana perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan dan sulit untuk meninggalkannya. Kondisi ini memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan tidak hanya menghadapi risiko kekerasan, tetapi juga kesulitan untuk mencari bantuan atau menjalani kehidupan mandiri tanpa dukungan ekonomi yang memadai.
Penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat yang sangat patriarkal cenderung memiliki tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang lebih setara gender. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Heise dan Kotsadam (2015) menemukan bahwa dalam masyarakat di mana norma-norma patriarkal sangat kuat menyebabkan prevalensi KDRT terhadap perempuan cenderung lebih tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa patriarki bukan hanya faktor kontekstual, tetapi juga faktor kausal yang secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.
Seiring dengan bukti empiris yang menunjukkan hubungan antara patriarki dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa faktor yang memperkuat dan mempertahankan budaya patriarki dalam masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terjadinya KDRT. Salah satunya adalah pendidikan dan sosialisasi gender.
Sejak usia dini, anak laki-laki dan perempuan diajarkan peran gender yang berbeda. Anak laki-laki didorong untuk menjadi dominan dan mandiri, sementara anak perempuan dididik untuk tunduk dan menerima. Pola asuh ini tidak hanya membentuk sikap individu terhadap relasi gender, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender.
Agama juga memainkan peran penting dalam mempertahankan patriarki. Banyak agama tradisional menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan memberi mereka hak untuk mengontrol anggota keluarganya, termasuk istri. Meskipun ajaran agama juga mengutuk kekerasan, interpretasi yang patriarkal sering kali memberikan pembenaran bagi tindakan-tindakan kekerasan, dengan alasan bahwa suami memiliki hak untuk “mendidik” atau “mengoreksi” istrinya.
Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT juga berkontribusi terhadap keberlangsungan budaya patriarki. Di banyak negara, hukum masih bias terhadap laki-laki, dengan memberikan perlindungan yang terbatas bagi korban KDRT. Dalam beberapa kasus, perempuan yang melaporkan kekerasan justru disalahkan atau dipaksa untuk kembali kepada suaminya dengan alasan menjaga “kehormatan keluarga.”
Menyikapi masalah lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan gender maka diperlukan upaya yang holistik dan berkelanjutan. Pendidikan tentang kesetaraan gender harus menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Ini mencakup pengajaran tentang hak asasi manusia, kesadaran akan hak-hak perempuan serta pentingnya menghormati perbedaan dan kesetaraan dalam relasi gender.
Selain itu, reformasi hukum juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang memadai dari kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT, tanpa memandang gender atau status sosial adalah langkah penting untuk mengurangi prevalensi kekerasan. Selain itu, akses terhadap layanan dukungan, seperti tempat penampungan, konseling dan bantuan hukum, harus diperluas untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa budaya patriarki memainkan peran penting dalam mempertahankan kekerasan dalam rumah tangga. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang tunduk menciptakan lingkungan di mana kekerasan menjadi instrumen kontrol. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan mendasar dalam cara kita memandang relasi gender dan kekuasaan baik melalui pendidikan, reformasi hukum maupun perubahan dalam norma sosial.
Dalam tulisan ini pula, penulis sebagai masyarakat yang berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan memberikan pesan bahwa kita perlu secara kolektif menantang norma-norma patriarki yang merugikan dan mempromosikan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan. Pendidikan tentang kesetaraan gender harus menjadi prioritas dan kita harus mendorong reformasi hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga secara efektif.
Selain itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban KDRT. Dengan kerja sama dan kesadaran yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi semua.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang
