Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
Peristiwa pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae membuka ruang refleksi mendalam tentang relasi antara negara, warga, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif filsafat sosial, negara bukan hanya entitas hukum, melainkan institusi moral yang harus menjaga kepercayaan publik. Ketika keputusan negara memicu gelombang simpati dan penolakan, pertanyaan yang muncul adalah apakah negara bertindak berdasarkan keadilan substantif atau sekadar prosedural.
Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa legitimasi negara bertumpu pada kehendak umum. Jika keputusan negara tidak mencerminkan rasa keadilan kolektif, maka legitimasi moralnya patut dipertanyakan.
Respon publik yang terbelah menunjukkan potensi polarisasi sosial yang serius. Di satu sisi, ada dukungan terhadap prosedur hukum; di sisi lain, ada pembelaan terhadap nilai kemanusiaan dan rekam jejak pengabdian. Dalam filsafat sosial, ini mencerminkan ketegangan antara etika institusional dan etika komunitarian.
Charles Taylor dan Michael Sandel mengingatkan bahwa identitas sosial dan pengalaman komunitas lokal tidak bisa diabaikan dalam penilaian moral. Ketika negara mengabaikan narasi lokal dan konteks sosial, maka luka sosial bisa terbuka dan memperdalam ketidakpercayaan warga terhadap institusi.
Lebih jauh, peristiwa ini mengundang pertanyaan tentang jenis keadilan yang sedang dijalankan: apakah keadilan retributif yang menghukum, atau keadilan restoratif yang menyembuhkan? Dalam pandangan John Rawls dan Nancy Fraser, keadilan yang ideal adalah yang mampu memulihkan martabat dan relasi sosial. Jika tindakan Cosmas Kaju Gae terjadi dalam situasi dilematis dan tidak bermotif jahat, maka pendekatan restoratif akan lebih manusiawi dan relevan.
Hans Jonas dan Paul Ricoeur juga menekankan pentingnya memahami tanggung jawab etis dalam konteks institusional. Tidak adil jika individu menanggung seluruh beban moral dari keputusan yang bersifat struktural.
Peristiwa ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun dialog antara negara dan warga, antara hukum dan hati nurani. Dalam semangat filsafat sosial, kita diajak untuk menolak simplifikasi moral, menggali narasi yang lebih utuh, dan mendorong rekonsiliasi berbasis keadilan dan empati. Jika negara ingin tetap menjadi ruang kepercayaan publik, maka ia harus mampu mendengar, memahami, dan merangkul kompleksitas manusia dalam setiap keputusan yang diambil.
Dialog antara negara dan warga bukan sekadar pertukaran pendapat, melainkan proses pemulihan relasi yang telah lama direnggangkan oleh birokrasi yang dingin dan kebijakan yang sering kali tak menyentuh realitas hidup rakyat.
Dalam konteks ini, hukum tidak boleh berdiri sebagai menara gading yang terpisah dari pengalaman manusia, melainkan harus menjadi jembatan yang menghubungkan norma dengan nurani. Ketika warga merasa bahwa suara mereka didengar dan pengalaman mereka diakui, maka hukum memperoleh legitimasi bukan hanya secara formal, tetapi juga secara moral. Inilah yang menjadi inti dari rekonsiliasi sosial: bukan sekadar pengampunan, tetapi pemulihan martabat dan pengakuan atas luka yang pernah terjadi.
Perlu ditambahkan pula bahwa keadilan bukanlah produk akhir dari prosedur, melainkan proses yang terus diperjuangkan melalui partisipasi dan refleksi kolektif. Negara yang mampu merangkul kompleksitas manusia adalah negara yang tidak takut pada kritik, tetapi justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk pembaruan.
Dalam masyarakat yang plural dan penuh dinamika, kepercayaan publik hanya bisa tumbuh jika negara menunjukkan keberanian untuk berubah, kepekaan terhadap penderitaan, dan komitmen untuk membangun kebijakan yang berakar pada nilai kemanusiaan. Bagi saya, peristiwa seperti ini bukan hanya soal satu individu, tetapi cermin dari bagaimana kita ingin membentuk masa depan peradaban bangsa yang lebih manusiawi dan inklusif.***
Penulis adalah Staf Pengajar pada Stipar Ende Flores
