Oleh: Ardian Djeo Dae
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Adapun fungsi DPR yakni membuat undang-undang (legislasi) bersama presiden, membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah (pengawasan). Singkatnya fungsi keterwakilan dari DPR ada tiga yakni legislasi, mengatur anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Beberapa hari terakhir, publik atau masyarakat melakukan demonstrasi di beberapa tempat karena kenaikan tunjangan DPR. Demonstrasi itu dilakukan karena dilihat berpotensi membawa dampak kehancuran bagi masyarakat. Fungsi dari DPR yang esensinya sebagai perwakilan suara rakyat, misalnya mengalokasikan dana dari pusat agar bisa dibagikan atau diatur untuk kepentingan masyarakat, berubah menjadi kehancuran masyarakat karena eksistensi DPR berubah, dari DPR yang selalu mewakili rakyat berubah menjadi DPR yang menghancurkan masyarakat, sehingga hilang kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.
Seruan dari para pendemo yang dilakukan di berbagai daerah, provinsi, serta kabupaten sebagaimana yang didengar adalah untuk menurunkan bahkan membubarkan DPR dan menghilangkan DPR dari lembaga perwakilan rakyat. Semua unjuk rasa ini terjadi karena masyarakat merasa dibebani oleh naiknya pembayaran pajak, sementara Sebagian besar masyarakat hidup jauh dari kesejahteraan. Padahal aturan dibuat agar masyarakat memperoleh kebaikan dan keadilan. DPR adalah wakil rakyat, jadi jika masyarakat merasa tidak diwakili, maka masyarakat berhak untuk menurunkan DPR, karena DPR adalah wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat.
Penulis coba melihat ini dari konsep utilitarianisme atau konsekuensialisme dari John Stuart Mill. Menurutnya, apa yang baik dan benar adalah yang mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, terlepas dari seperti apa prosedurnya. Dalam konteks kebijakan pemerintah, kebijakan yang paling benar adalah kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu.
Dalam pengambilan keputusan kenaikan tunjangan DPR, pemerintah memang mempunyai otoritas dengan segenap prosedur yang sudah diatur, tetapi substansinya, keputusan itu salah. Keputusan yang diambil menimbulkan bencana yang besar karena masyarakat merasa tidak ada keadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan sebuah peraturan untuk kenaikan tunjangan DPR, sekaligus menaikan pajak yang besar kepada masyarakat.
Peristiwa ini jika dibaca dari perspektif John Stuart Mill, sebenarnya itu hanya demi kebahagian perorangan bukan kebahagian bersama (kebahagiaan masyarakat). Pemerintah menghilangkan hak rakyat, membebani rakyat untuk bekerja dan memberikan tunjangan pajak yang besar, sedangkan DPR kehilangan eksistensinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yang bertugas untuk menyuarakan suara kegelisahan, kesedihan dari masyarakat. Mereka kehilangan jati diri, mementingkan diri sendiri tanpa melihat kesusahan orang lain (masyarakat). Padahal DPR dipilih oleh rakyat, jadi jika masyarakat merasa tidak diwakili, maka masyarakat memiliki otoritas untuk bersuara sendiri dalam kasus yang dialami yaitu membubarkan DPR.
Dalam kasus ini, penulis melihat dari konsep utilitarianisme John Stuart Mill, yang berbicara mengenai nilai Etika. Berdasarkan konsep ini John Stuart Mill memberikan pandangan tentang konsep konsekuensi yang diterima akibat pengambilan sebuah keputusan yang salah yakni dalam kasus kenaikan tunjangan DPR dan kenaikan pajak. Dalam pandangan Mill, dalam pengambilan sebuah keputusan atau aturan, harus sampai pada taraf kebahagiaan bersama bukan kebahagiaan perorangan. Kebahagiaan bersama termasuk dalam tingkat kebahagiaan tertinggi (higher pleasure) yang menurut Mill setara dengan kegiatan intelektual, moral, dan estetika, seperti membaca, berpikir dan berinteraksi dengan orang lain.
Mill berpendapat bahwa kebahagiaan tingkat tinggi perlu dikembangkan terlebih khusus dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kemampuan intelektual yang baik agar berdampak pada proses perjalanan tugas yang diberikan dan dipercayakan sebagai perwakilan rakyat, sehingga masyarakat merasa diwakili oleh pemimpin yang berintelektual baik dan pemimpin yang menyuarakan kesusahan masyarakat. Dan masyarakat dapat memperoleh dampak yang baik yaitu “Kebahagiaan Bersama” bukan “Kebahagian Pribadi”.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang
