Oleh: Polykarp Ulin Agan
Sejarah memiliki kekuatan yang tidak boleh dianggap sepele. Ia membentuk identitas kolektif berdasarkan memori yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam banyak bidang kehidupan, ingatan kolektif yang bersifat historis ini dipandang sebagai sumber pembelajaran normatif dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tidak jarang, kekuatan ingatan kolektif tersebut digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan ideologi. Pada titik ini, kekuatan destruktif sejarah justru dimanfaatkan sebagai bagian dari dinamika sejarah,—sebagai ruang bagi interpretasi dan hermeneutika.
Dalam banyak kasus, konflik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang sejarah yang belum selesai. Omer Bartov dalam Israel: What Went Wrong (Israel: Apa sebenarnya Yang Salah, 2026) menegaskan bahwa krisis Israel–Palestina tidak semata-mata lahir dari dinamika politik hari ini, tetapi juga dari kegagalan menghadapi persoalan historis sejak awal berdirinya negara Israel. Ketidakadilan yang tidak terselesaikan, menurutnya, justru menjadi fondasi rapuh yang terus memproduksi konflik baru dari waktu ke waktu.
Hal ini dapat berkembang menjadi bom waktu bagi konflik yang lebih besar, ketika generasi berikutnya mulai pelan-pelan kehilangan kesadaran sejarah, disulut oleh api etnosentrisme dan nasionalisme yang sempit. Erosi kesadaran sejarah antar generasi dari waktu ke waktu kian melebar. Maka yang muncul adalah sebuah monumen eksklusivisme sosial yang berpotensi mengabaikan keberagaman internal dan menciptakan legitimasi ideologis bagi konflik berbasis identitas.
Konflik lain tampak dalam arena memori kolektif. Narasi Nakba 1948 bagi bangsa Palestina—sebagai simbol kehilangan tanah air dan pengungsian massal—sering kali tidak memperoleh ruang yang setara dalam ingatan dominan Israel, yang lebih terpusat pada trauma Holocaust dan perjuangan mempertahankan negara. Masalahnya bukan pada pengakuan terhadap satu tragedi, melainkan pada ketidakmampuan mengakui keduanya secara seimbang. Bartov menyebut kondisi ini sebagai “titik buta moral”, ketika penderitaan sendiri begitu dominan hingga menutupi luka pihak lain.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah „titik buta moral“ ini adalah kata terakhir dalam sebuah perjalanan memori kolektif sejarah? Bartov sendiri bukanlah seorang pesimist. Beranjak dari pengalaman sejarah ia mengakui bahwa rekonsiliasi tetap mungkin. Misalnya: Afrika Selatan pasca-apartheid memperlihatkan betapa pengakuan terhadap ketidakadilan masa lalu menjadi syarat penting bagi perdamaian. Sebaliknya, penyangkalan hanya memperpanjang siklus kebencian dan kekerasan.
Indonesia: Memori 1965 dan Tantangan Rekonsiliasi yang Belum Tuntas
Pola warisan kolektif seperti yang digambarkan Bartov sering nampak dalam bentuk stigma sebagai konstruksi memori sosial yang terinstitusionalisasi. Dalam konteks Indonesia, stigma PKI sudah begitu identik dengan narasi kekerasan dan kekejaman historis, sehingga para penyintas beserta keluarganya kerap mengalami diskriminasi berlapis, baik dalam akses pekerjaan, pendidikan, maupun partisipasi politik. Lebih jauh, stigma tersebut secara perlahan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan sebagai trauma antargenerasi.
Pengalaman traumatis tersebut kian mendalam ketika berbagai bentuk pengucilan sosial, prasangka, bahkan intimidasi terus menemukan ruang dalam tatanan masyarakat, meskipun peristiwa itu telah berlalu puluhan tahun lamanya. Dampaknya tidak berhenti pada generasi yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Studi memori sosial menunjukkan bahwa keluarga korban kerap mewariskan pengalaman traumatis sebagai upaya menjaga kebenaran sekaligus melawan penghapusan sejarah mereka. Di sisi lain, banyak penyintas masih memilih diam karena takut distigma kembali.
Bahaya stigmatisasi ini lebih banyak termanifestasi dalam kehidupan perempuan. Kehilangan suami, ayah, atau anak menempatkan mereka pada posisi yang rentan sebagai korban berlapis (double victimization). Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi relasi sosial dan akses mereka terhadap komunitas, tetapi juga mengguncang identitas diri mereka. Dalam banyak kasus, stigmatisasi ini mendorong perempuan ke dalam pusaran marginalisasi ekonomi dan feminisasi kemiskinan.
Perempuan yang terpaksa mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga setelah kehilangan suami sebagai pencari nafkah sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Akibatnya, mereka kehilangan kendali atas modal, akses ke pasar, serta peluang kerja yang layak. Kondisi ini menempatkan mereka dalam lingkaran kemiskinan yang semakin sulit diputus, sekaligus memperlihatkan bagaimana beban kemiskinan ditanggung secara tidak proporsional oleh perempuan.
Fakta bahwa stigmatisasi sebagaimana diuraikan di atas masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa rekonsiliasi bukan hanya soal pengakuan fakta, tetapi juga soal siapa yang diakui sebagai korban. Ketika suara perempuan tidak mendapat ruang yang setara, maka sebagian besar dimensi kemanusiaan dari kekerasan politik ikut hilang dari ingatan publik. Karena itu, pendokumentasian pengalaman mereka menjadi bagian penting dari pemulihan martabat dan pelurusan sejarah.
Jalan Rekonsiliasi: Keadilan, Pengakuan dan Pendidikan Sejarah
Pendokumentasian pengalaman atas tragedi 1965 di Nusa Tenggara Timur (NTT) diawali dengan sebuah langkah konkret, yakni membuka ruang bagi hadirnya memori alternatif serta pengalaman para korban untuk memperoleh pengakuan di ruang publik melalui pembangunan Tugu Oesao. Sebagai wujud rekonstruksi ingatan kolektif, Tugu Oesao tidak hanya menjadi penanda sejarah, tetapi juga berpotensi menjadi medium dialog antargenerasi dan antarkelompok yang selama ini terpisah oleh stigma dan sekat-sekat ideologis.
Namun, upaya pendokumentasian semacam ini perlu berjalan seiring dengan penyelesaian hukum yang berkeadilan. Bahwa penyelesaian hukum atas peristiwa 1965-1966 belum tuntas, meskipun Komnas HAM telah menetapkannya sebagai pelanggaran HAM berat, ini adalah tantangan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Tanpa kejelasan hukum, tuntutan korban terkait kebenaran, rehabilitasi, dan keadilan tetap menggantung. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa rekonsiliasi membutuhkan perpaduan antara pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban hukum; tanpa itu, bayangan impunitas akan terus hidup.
Selain transparansi dan akuntabilitas hukum, rekonsiliasi dapat ditumbuhkan melalui pendidikan sejarah yang inklusif. Inklusivitas yang dimaksud ialah keberanian untuk mengakui secara jujur berbagai pengalaman luka sejarah, dengan mendekonstruksi narasi tunggal serta bias-bias kekuasaan yang selama ini mendominasi. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya rekonsiliasi, sebab perdamaian yang berkelanjutan menuntut transformasi sikap melalui pembentukan kesadaran etis, bukan semata-mata penyelesaian di ranah hukum.
Konflik-konflik baru sering kali hanyalah kelanjutan dari sejarah yang belum selesai. Ketidakadilan melahirkan frustrasi, frustrasi berkembang menjadi radikalisasi, dan radikalisasi kembali digunakan untuk membenarkan ketidakadilan baru. Karena itu, perdamaian tidak cukup dibangun melalui kompromi politik atau keseimbangan kekuatan. Ia membutuhkan keberanian moral untuk menghadapi masa lalu secara jujur. Hanya dengan pengakuan yang utuh terhadap ketidakadilan sejarah, sebuah masyarakat dapat mencegah lahirnya ketidakadilan baru di masa depan.
Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi KHKT (Kölner Hochschule für katholische Theologie), Keuskupan Agung Köln, Jerman
