Oleh: Dr. Gregroius Sahdan, M.A
Hari ini saya menghadiri undangan Roundtable Discussion: “Menghitung Resiko dan Harapan Super Holding BUMN Danantara” yang diselenggarakan oleh Nagara Institut dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Hotel Sahid Yogyakarta. Tulisan ini merupakan bagian dari kontribusi saya terhadap forum yang sangat kritis tersebut, sekaligus untuk memperkuat diseminasi temuan Nagara Institut. Kehadiran Danantara—sebagai entitas pengelola aset negara berskala besar—dipromosikan dengan bahasa yang familiar dalam wacana pembangunan: efisiensi, profesionalisme, daya saing global, dan optimalisasi kekayaan negara. Namun, Danantara bukan sekadar instrumen teknokratis pengelolaan aset, melainkan arena politik kekuasaan yang menyembunyikan relasi dominasi di balik jargon manajerial.
Menurut saya, kehadiran Danantara, tidak selalu membawa keuntungan. Ia selalu membawa kepentingan, relasi kuasa, dan distribusi keuntungan yang timpang. Dalam konteks ini, Danantara dapat dibaca sebagai proyek ekonomi politik negara, bukan semata proyek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan Nagara Institut dan AFU menunjukkan bahwa Danantara bermasalah dalam hal; tumpangtindih BUMN, salah urus, keterbatasan SDM, profitabilitas yang terus menurun, politisasi direksi dan komisaris. Temuan ini tentu saja, memperkuat dugaan publik bahwa Danantara berjalan tanpa kontrol publik yang lebih luas.
Negara sebagai Manajer, Bukan Pelayan Publik
Kritik utama saya terhadap negara modern adalah pergeseran peran negara: dari pelindung kepentingan publik menjadi manajer korporatif. Negara tidak lagi hadir sebagai pengatur keadilan sosial, melainkan sebagai pengelola portofolio, investor, dan broker kepentingan. Danantara mencerminkan logika ini. Negara memosisikan diri sebagai “holding manager” yang mengelola aset BUMN dan kekayaan negara dengan logika profitabilitas. Dalam bahasa saya, ini adalah bentuk negara korporatis, di mana kepentingan rakyat direduksi menjadi angka dalam laporan keuangan (Sahdan, 2023). Pertanyaannya bukan apakah Danantara bisa untung, tetapi untuk siapa keuntungan itu bekerja?
Dalam pengalaman pembangunan Indonesia, kita sering kali mendapatkan data bahwa keuntungan tidak mengalir ke rakyat, melainkan berhenti di lingkar elite politik, birokrasi, dan oligarki ekonomi. Danantara dibungkus dengan narasi profesionalisme dan tata kelola modern.
Namun, dibaliknya ada bahasa teknokratis yang kerap kali digunakan untuk menyingkirkan politik dari ruang publik, padahal kekuasaan justru bekerja paling efektif ketika tidak terlihat. Dengan menyebut Danantara sebagai entitas “profesional” dan “independen”, politik dikeluarkan dari perdebatan, seolah-olah pengelolaan aset negara adalah urusan teknis belaka. Padahal, keputusan investasi, privatisasi, atau restrukturisasi aset adalah keputusan politik yang menentukan siapa diuntungkan dan siapa dikorbankan. Ini juga mencerminkan bentuk anti-politik pembangunan, di mana rakyat diposisikan sebagai penonton, bukan subjek pengambil keputusan sebagaimana dikatakan oleh James Ferguson (Ferguson, 1990).
Danantara dan Reproduksi Oligarki
Kita memiliki oligarki ekonomi-politik yang menunggangi negara sebagaimana dikatakan oleh Richard Robison dalam Indonesia-The Rise of Capital (Robison, 1986). Menurut Robison, oligarki di Indonesia adalah oligarki yang bergantung kepada negara dan yang selalu mengambil keuntungan dari bisnis negara (Robison, 1986). Danantara berpotensi menjadi instrumen baru bagi reproduksi oligarki tersebut. Pengelolaan aset bernilai ribuan triliun rupiah membuka ruang besar bagi: konsolidasi kekuasaan elite, pengaburan akuntabilitas publik, dan aliansi senyap antara birokrat, politisi, dan pemodal.
Jika pengawasan publik lemah, Danantara tidak berbeda dari “negara sebagai mesin akumulasi modal bagi elite yang berkuasa”, di mana kekayaan kolektif dikapitalisasi tanpa mekanisme redistribusi yang adil. Salah satu tesis penting dalam Roundtable Discussion-“Menghitung Resiko dan Harapan Super Holding BUMN Danantara” adalah bahwa pembangunan di Indonesia sering kali berjalan tanpa rakyat. Rakyat hanya hadir sebagai legitimasi, bukan sebagai subjek. Danantara tidak lahir dari proses deliberasi publik yang luas. Tidak ada perdebatan mendalam tentang: dampaknya terhadap layanan publik, risiko hilangnya kontrol negara atas aset strategis, atau implikasinya terhadap keadilan sosial. Di sini, watak pembangunan kita sangat elitis: diputuskan dari atas, dijustifikasi dengan angka, dan diwariskan sebagai risiko kepada rakyat. Jika untung elite korporatis menikmati hasilnya, jika bunting-rakyat diorbankan dengan berbagai kebijakan “anti rakyat” seperti pengurangan subsidi dan peningkatan pajak”.
Menolak Ilusi Manajerialisme
Membaca Danantara secara kritis berarti menolak untuk terjebak dalam ilusi manajerialisme. Persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana mengelola aset negara secara efisien, tetapi bagaimana memastikan bahwa pengelolaan tersebut tunduk pada kepentingan publik, prinsip keadilan sosial, dan kontrol demokratis. Tanpa itu, Danantara berisiko menjadi simbol baru dari negara yang semakin jauh dari rakyatnya.
Seharusnya, pembangunan tidak boleh direduksi menjadi persoalan teknis, sebagaimana dengan Danantara, tetapi melihat pembangunan sebagai jalan politik, karena menyangkut distribusi sumber daya, kekuasaan, dan risiko, dimana seharusnya ada ruang deliberasi bagi rakyat di dalamnya. Tantangan terbesar ke depan adalah membuka kembali ruang politik dalam wacana pembangunan, mengembalikan rakyat sebagai subjek, dan memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk memperkaya segelintir elite. Danantara dikembalikan sebagai milik rakyat, bukan milik korporasi yang mengabaikan suara publik. Danantara jangan anti politik, karena politik adalah nurani publik yang berteriak kritis mengawasi operasi bisnis Danantara yang mengabaikan kepentingan publik. ***
Penulis adalah Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD) tinggal di Yogyakarta.
