RADARNTT, Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan lahan empuk bagi para mafia pekerja migran yang sudah memakan ratusan korban jiwa. Membahas materi debat tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) calon Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Adrianus Garu (Andre Garu) menawarkan solusi konkret yang disepakati calon wakil gubernur nomor urut 2, Johanis Asadoma.
Pasangan calon Gubernur NTT nomor urut 3, memiliki kepedualian yang tinggi terhadap masalah tersebut, dengan menawarkan solusi pencegahan. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) sampai tingkat desa dan peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja.
“Langkah transformatif paslon nomor urut tiga untuk menangani TPPO yang selalu berulang dari tahun ke tahun, khususnya perempuan dan anak sebagai korban yakni pembentukan Satgas TPPO,” ujar Andre Garu, dalam debat calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT di Milenium Balroom, Rabu (23/10/2024) malam.
Selain pembentukan satuan tugas (Satgas) TPPO, kata Andre, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk siap bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.
“Saya bayangkan seluruh kabupaten kota dibangun BLK yang kualified. BLK ada banyak tapi hanya napsu membangun bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.
Andre Garu juga menegaskan bahwa pemerintah tingkat paling bawah mulai RT/RW dan Kepala Desa dan Lurah harus tahu keberadaan warganya, jika hendak bepergian perlu mengecek apa tujuan dan bagaimana perjalanan.
“Hewan saja punya pass keluar apalagi manusia, ini harus lebih tegas di pemerintah tingkat paling bawah bahkan sampai rumah tangga orangtua dan suami/istri,” tegasnya.
Sembari menyiapkan lapangan kerja baru bagi masyarakat di desa melalui agroindustri melalui inovasi teknologi bidang pertanian, peternakan dan nelayan mulai dari hulu sampai hilir. Menyediakan fasilitas industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sesuai keunggulan daerah masing-masing.
Calon Wakil Gubernur NTT nomor urut 2, Johanis Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan calon Wakil Gubernur nomor urut 3 tentang penanganan masalah TPPO, menyepakati ide dan gagasan pasangan calon nomor urut 3.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh cawagub nomor tiga, Bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat kepala desa untuk semuanya bergerak dari desa, karena TPPO berawal dari desa, karena itu kosenteasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.
Polda NTT mengungkapkan sejak Januari hingga Agustus 2023, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT mencapai 256 orang. Pada proses penanganannya, kepolisian telah menetapkan 52 tersangka. (TIM/RN)
