Berdasarkan data kuantitatif yang tercantum di laporan BPS dan BI NTTß, ekonomi NTT pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di kisaran 4,86 persen. Pertumbuhan ini masih bertumpu pada sektor konsumsi dan belum menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang berarti. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II 2025 mencapai Rp37,39 triliun dalam harga berlaku, naik dari Rp35,93 triliun pada triwulan IV 2024, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang porsi terbesar yaitu Rp11,39 triliun atau sekitar 30,4 persen dari total PDRB.
Sebaliknya, sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi Rp558 miliar atau sekitar 1,5 persen dari total. Ketimpangan ini menunjukkan rasio nilai tambah sektor primer terhadap sektor sekunder sebesar 20:1, menandakan ketergantungan yang masih tinggi terhadap kegiatan ekonomi berproduktivitas rendah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama PDRB dengan nilai Rp24,26 triliun atau 64,8 persen dari total PDRB. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai Rp14,78 triliun, sedangkan konsumsi pemerintah hanya sebesar Rp7,80 triliun. Sementara itu, ekspor tercatat Rp2,92 triliun dan impor Rp14,63 triliun, sehingga terjadi defisit neraca perdagangan daerah sekitar Rp11,71 triliun. Secara empiris, struktur ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT lebih didorong oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi, bukan dari ekspor atau investasi produktif. Rasio ekspor terhadap impor yang hanya 19,9 persen menggambarkan lemahnya kapasitas produksi daerah untuk memenuhi permintaan eksternal.
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan penurunan kesejahteraan di sektor pertanian. Nilai NTP pada triwulan II 2025 sebesar 97,31, turun dibandingkan 102,48 pada triwulan IV 2024. Penurunan sebesar 5,05 poin atau 4,9 persen ini berarti bahwa harga output pertanian yang diterima petani tidak mampu menutupi kenaikan harga input produksi. Secara ekonomi, hal ini menandakan erosi pendapatan riil petani. Jika dikaitkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang mencapai Rp11,39 triliun, maka dapat disimpulkan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar justru mengalami pelemahan kesejahteraan pelaku utamanya.
Data tenaga kerja memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 berada di 3,21 persen, turun dari 3,36 persen pada 2024. Namun, penurunan ini tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan PDRB per kapita hanya Rp37,4 juta per tahun, atau 52,3 persen dari rata-rata nasional yang mencapai sekitar Rp71 juta, maka daya saing tenaga kerja di NTT masih rendah. Berdasarkan perhitungan sederhana, produktivitas per pekerja di NTT hanya setengah dari rata-rata nasional.
Dari sisi harga, laju inflasi tahunan NTT pada Juni 2025 tercatat 1,72 persen (yoy), turun dari 1,86 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kota Kupang mencatat inflasi terendah yaitu 0,53 persen, sedangkan tertinggi terjadi di Maumere sebesar 3,44 persen. Rata-rata inflasi di lima kota IHK di NTT lebih rendah dari inflasi nasional yang berada pada kisaran 2,2 persen. Rendahnya inflasi daerah ini tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan, karena di saat bersamaan terjadi penurunan produksi komoditas pertanian seperti cabai rawit hingga 20,8 persen. Penurunan produksi bersamaan dengan penurunan harga menunjukkan lemahnya permintaan agregat dan tekanan terhadap harga di tingkat produsen.
Dari sisi fiskal daerah, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi 33,63 persen terhadap total pendapatan pemerintah daerah, sementara pendapatan transfer dari pusat mencapai 66,34 persen. Nilai nominal pendapatan daerah pada 2025 tercatat sekitar Rp7,21 triliun, naik dari Rp6,83 triliun pada 2024 atau tumbuh 5,6 persen.
Di sisi belanja, total pengeluaran pemerintah daerah pada 2025 mencapai Rp7,21 triliun dengan komposisi belanja operasi sebesar 80,37 persen, belanja modal sebesar 17,59 persen, dan belanja tak terduga hanya 1,85 persen. Rasio belanja modal terhadap total belanja publik yang di bawah 20 persen menandakan bahwa kapasitas fiskal untuk menciptakan infrastruktur produktif masih sangat terbatas.
Dalam konteks pembiayaan, total aset perbankan NTT pada triwulan II 2025 tercatat Rp56,17 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp36,37 triliun. Kredit yang disalurkan berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp46,60 triliun dengan komposisi kredit konsumsi sebesar Rp27,34 triliun atau 58,7 persen, kredit modal kerja sebesar Rp16,15 triliun, dan kredit investasi sebesar Rp3,11 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 128,13 persen menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan jauh melampaui dana yang dihimpun, menandakan likuiditas yang ketat. Tingginya proporsi kredit konsumsi juga memperlihatkan bahwa pembiayaan di NTT lebih banyak diarahkan untuk konsumsi rumah tangga daripada investasi produktif.
Sektor eksternal menunjukkan ketidakseimbangan yang konsisten. Total ekspor luar negeri pada triwulan II 2025 mengalami penurunan hingga 0,96 persen (yoy), sedangkan impor meningkat 9,36 persen. Timor Leste masih menjadi mitra utama dengan pangsa 80,12 persen dari total ekspor, sedangkan Tiongkok menyumbang 46,8 persen dari total impor. Struktur perdagangan luar negeri ini menghasilkan defisit yang kronis dan mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap impor bahan pangan dan barang manufaktur. Dalam konteks neraca perdagangan antarnegara, defisit yang terus terjadi sejak 2023 mengindikasikan ketidakmampuan daerah menghasilkan produk ekspor dengan nilai tambah tinggi.
Kondisi sosial ekonomi yang direkam dalam laporan ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT per Maret 2025 berada pada angka 19,5 persen, turun dari 20,2 persen tahun sebelumnya. Penurunan hanya sebesar 0,7 poin persentase dalam setahun menunjukkan lambannya elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan. Dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, terdapat sekitar 1,09 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan (poverty-growth elasticity) di NTT hanya 0,14, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,45. Artinya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,14 persen.
Produksi padi yang menjadi indikator utama ketahanan pangan juga menunjukkan pertumbuhan yang stagnan. Produksi pada triwulan II 2025 hanya meningkat 1,42 persen (yoy), turun dari pertumbuhan 25,9 persen pada 2023. Nilai tukar petani yang menurun di bawah 100 memperkuat indikasi bahwa keuntungan riil petani tergerus. Jika diasumsikan pendapatan petani rata-rata Rp2 juta per bulan, maka dengan penurunan NTP sebesar 4,9 persen, pendapatan riil petani menurun setara Rp98.000 per bulan. Dalam skala populasi petani sebanyak 500 ribu keluarga, penurunan ini berarti hilangnya pendapatan agregat sekitar Rp49 miliar per bulan dari sektor pertanian.
Dari seluruh data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi NTT pada 2025 mengalami pertumbuhan nominal tanpa perbaikan struktural. Rasio konsumsi terhadap investasi masih tinggi, struktur fiskal didominasi belanja rutin, ekspor tidak mampu menyeimbangkan impor, dan kesejahteraan petani menurun. Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen tidak diikuti penurunan signifikan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas 19 persen. Dengan PDRB per kapita hanya setengah dari rata-rata nasional dan rasio investasi publik terhadap belanja total di bawah 20 persen, perekonomian NTT berada dalam posisi yang dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan tanpa transformasi. Semua angka tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih menjadi pusat kemiskinan struktural di provinsi ini.
Oleh: Munir Sara
Penulis adalah Peneliti Bidang Public Policy MERAH PUTIH INSTITUTE
