Oleh: Vincent Gaspersz Koperasi di Indonesia sejatinya lahir dari cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945: membangun perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan keadilan
Tabungan Rp30 Kuadriliun Milik Bangsa Viking: Bagaimana Norwegia Mengubah Minyak Menjadi Kemakmuran Kolektif Bukan Krisis Korupsi
Oleh: Vincent Gaspersz Di dunia yang penuh krisis fiskal, hutang publik, dan inflasi yang menekan daya beli rakyat, Norwegia tampil sebagai anomali
Rekayasa Sistem Ekonomi dan Keadilan Distributif: Mengapa Pemilik Modal Selalu Menang?
Oleh: Vincent Gaspersz Pengantar Kritis Dalam setiap bab sejarah peradaban manusia, ekonomi selalu menjadi panggung utama tempat kekuasaan dan ketimpangan beradu. Dahulu,
Panas-Dingin Hubungan Purbaya dan Luhut: Antara Kekuasaan, Profesionalitas dan Loyalitas
Menelusuri dinamika hubungan dua figur kuat dalam kabinet ekonomi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Purbaya Yudhi Sadewa. Terasakan harmoni politik tampak adanya
Kenapa Menkeu Purbaya Tak Mau Bayar Utang BUMN dari Uang Rakyat
“Untungnya ke dia, susahnya ke kita. APBN tidak boleh menanggung beban korporasi,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Bayangkan Negara kita
Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo
RADARNTT, Jakarta – Wakil Rektor Paramadina, Peneliti CSED INDEF, Dr. Handi Risza Idris, S.E., M.Ec. menegaskan bahwa fondasi kebijakan ekonomi syariah dalam
Rekayasa dan Manajemen Sistem Ekonomi: Rahasia Kemajuan Singapura, Korea Selatan dan China
(Bagaimana Investor dan Pendidikan STEAM Bersinergi Menciptakan Pertumbuhan Teknologi dan Keadilan Ekonomi) Mengapa Kita Harus Memahami Rekayasa Sistem Ekonomi? Memahami rekayasa sistem
Jangan Salah Paham: Investor adalah Mesin Tak Terlihat yang Menggerakkan Sistem Ekonomi Nasional
(Meluruskan mindset keliru bahwa investor hanya nenikmati pertumbuhan ekonomi, bukan membangun) Pesan seperti, “Investor tidak pernah membangun Indonesia, hanya menikmati pertumbuhan ekonomi
Pemangkasan TKD Tunjukkan Kecemasan Pemerintah Hadapi Ketatnya Kebijakan Fiskal APBN
RADARNTT, Jakarta – Merah Putih Institute menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bentuk kecemasan pemerintah dalam menghadapi
“Buyback” SBN atau Dorong Kredit Sektor Riil: Menkeu versus Pengamat
Kebijakan Kementerian Keuangan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara melalui skema deposit on call dengan bunga 4 persen per tahun
- 1
- 2
- …
- 7
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.











