Menelusuri dinamika hubungan dua figur kuat dalam kabinet ekonomi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Purbaya Yudhi Sadewa. Terasakan harmoni politik tampak adanya ketegangan konseptual yang mencerminkan arah baru tata kelola fiskal Indonesia. Yaitu antara ketegasan technocrat dan fleksibilitas politik.
Di setiap rezim berkuasa selalu saja ada momen ketika profesionalitas diuji oleh kedekatan. Demikian juga pada pemerintahan Prabowo Subianto, momen ini muncul melalui relasi antara Purbaya Yudhi Sadewa dan Luhut Binsar Pandjaitan. Dua tokoh yang semula berjalan beriringan, kini seakan berdiri di simpang kepentingan antara disiplin fiskal dan fleksibilitas politik.
Dimana keduanya sama-sama ingin menjaga stabilitas negara, tapi dengan pendekatan yang jelas berbeda, yang satu menegakkan prinsip technocracy, sedangkan yang satu mempertahankan realitas power.
Hubungan antara Purbaya dan Luhut tidak bisa dibaca hanya dalam bingkai kedekatan personal. Karena dibalik narasi hangat antara mentor dan anak didik, terasakan terbesit ketegangan yang jauh lebih mendasar, seakan pertarungan antara disiplin fiskal dan gaya manajemen kekuasaan.
Purbaya sekarang dikenal publik sebagai ekonom yang rasional, dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia, Bappenas, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Serta juga pernah menjadi Deputi Kepala Kantor Staf Presiden dan Wakil Menteri di bawah koordinasi Luhut, saat berada dibawah kementerian maritim dan investasi mulai memainkan peran lintas sektor. Sedangkan Luhut sendiri memiliki pengaruh besar di lingkar dalam kekuasaan sejak era Jokowi, lebih dikenal sebagai figur yang pragmatis dan sering menjembatani kepentingan politik, militer, dan sekaligus ekonomi.
Kedekatan mereka berdua terjalin melalui kerja teknokratik, namun juga lewat adanya kepercayaan politik.
Saat Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS pada 2020, banyak analis menilai bahwa dukungan Luhut berperan penting di balik layar. LPS adalah lembaga strategis yang mengatur jaminan likuiditas perbankan, dan posisi itu menjadi batu loncatan menuju panggung fiskal yang lebih besar.
Namun, dinamika berubah sejak Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di kabinet baru Prabowo Subianto. Di sinilah mulai terlihat adanya garis loyalitas personal mulai berbenturan dengan tanggung jawab struktural.
Dimana adalah satu titik gesekan pertama terjadi dalam isu pendanaan proyek Family Office di Bali, sebuah inisiatif investasi yang kuat diasosiasikan oleh Luhut. Ketika Luhut mendorong upaya pembentukan dana khusus menarik kapital global ke sektor pariwisata dan properti premium, disatu sisi Purbaya menolak mengalokasikan dana APBN sebagai modal awal. Pernyataan Purbaya yang beredar luas pada awal 2025 cukup tegas, yaitu “Pemerintah tidak boleh menanggung risiko investasi privat. Kalaupun ada minat pasar, biarkan mekanismenya berjalan komersial.” Sikap Purbaya ini dianggap banyak pihak sebagai penegasan batas peran antara politik proyek dan kebijakan fiskal.
Kemudian benturan berikutnya muncul dari urusan yang lebih klasik, yaitu mengenai utang proyek infrastruktur strategis. Luhut yang pernah menjadi motor utama proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang kemudian diberi nama Whoosh.
Ketika audit menunjukkan pembengkakan biaya hingga Rp113 triliun, muncul wacana agar sebagian beban utang PT KAI ditanggung melalui APBN. Purbaya serta merta menolak mentah-mentah. Purbaya menyebut bahwa “BUMN harus belajar bertanggung jawab secara korporasi, bukan terus menunggu bailout negara.” Sikap Purbaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperketat disiplin fiskal, namun secara implisit juga menegaskan jarak dari pendekatan era Jokowi yang sering memberi ruang fleksibilitas untuk proyek-proyek strategis.
Kebijakan lain yang turut memperlihatkan watak dingin hubungan keduanya adalah kebijakan pemotongan anggaran-anggaran kementerian dengan serapan rendah. Dalam evaluasi APBN semester I tahun 2025, Kementerian Keuangan mencatat sekitar Rp98 triliun anggaran idle di beberapa kementerian dan lembaga. Purbaya memberi tenggat hingga Oktober sebelum dana itu dialihkan untuk prioritas nasional, termasuk subsidi pangan dan pembiayaan UMKM.
Dalam rapat kabinet terbatas, beberapa sumber menyebut bahwa Luhut sempat meminta agar sebagian dari anggaran proyek transisi energi di bawah koordinasinya tidak ikut dipotong. Namun Purbaya bersikeras pada prinsip efisiensi. “APBN bukan tabungan politik,” ujarnya waktu itu.
Namun seperti hubungan politik pada umumnya, yang tampak di publik tetap dikelola dengan hati-hati. Luhut masih menyebut Purbaya sebagai “orang baik, profesional, dan berintegritas” dalam wawancara dengan media pada Agustus 2025. Namun di kalangan teknokrat, banyak yang membaca pernyataan itu sebagai bentuk “pendinginan elegan” atas ketegangan yang tidak perlu dibuka ke publik.
Bagi Purbaya sendiri, garis yang dia jaga bukanlah tentang siapa yang berkuasa, melainkan startegi bagaimana negara menjaga kredibilitas fiskalnya. Purbaya sadar bahwa APBN bukan hanya angka, tetapi simbol kepercayaan publik.
Sedangkan bagi Luhut, fleksibilitas kebijakan adalah prasyarat untuk mempertahankan momentum ekonomi di tengah kompetisi geopolitik dan ketidakpastian investasi. Dua prinsip yang sama-sama logis, tapi sulit bertemu dalam ruang yang sama.
Kini, dinamika antara keduanya menjadi semacam penyeimbang unik di tubuh pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, Luhut masih menjadi pemain strategis yang menguasai lintas sektor energi dan investasi.
Di sisi lain, Purbaya memposisikan diri menjadi rem institusional yang memastikan bahwa setiap langkah ekspansi ekonomi harus tetap tunduk pada batas fiskal.
Dalam politik ekonomi Indonesia, jarang ada hubungan yang sedekat ini tapi sekaligus seformal ini. Hangat di meja rapat, dingin di tabel anggaran. Sebuah refleksi bahwa dalam urusan uang negara, bahkan hubungan kedekatan personal akhirnya harus tunduk pada logika publik, bahwa negara harus dikelola dengan kepala dingin, bukan dengan hati panas.
Dalam politik ekonomi, ketegangan antara teknokrasi dan kekuasaan personal bukanlah anomali, melainkan mekanisme alamiah bagi negara untuk menyeimbangkan rasionalitas dan ambisi. Selama Purbaya masih menjaga jarak profesional dari jaringan kekuasaan yang melingkarinya, dan juga selama Luhut masih bisa menghormati ruang teknokrasi dalam pengambilan keputusan, maka demokrasi ekonomi justru menemukan vitalitasnya.
Negara memang tidak bisa hanya dijalankan oleh angka, tetapi juga tidak boleh terseret oleh loyalitas. Di antara keduanya, selalu ada garis tipis yang menentukan arah sejarah, yaitu sejauh manakah integritas dapat bertahan di tengah tekanan politik.
Sabtu, 18 Oktober 2025
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
