Ekonomi “Tumbuh” secara Statistik, Tetapi Belum Tentu “Menguat” secara Produktivitas dan Efisiensi

oleh -136 Dilihat
banner 468x60

RADARNTT, Kupang – Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Anggota Senior Institute of Industrial and Systems Engineers, Vincent Gaspersz menegaskan indikator produktivitas dan efisiensi adalah ukuran kejujuran kinerja sistem ekonomi, maka perdebatan tentang kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen menjadi jauh lebih mudah dijawab.

“Setelah kita memahami bahwa indikator produktivitas dan efisiensi adalah ukuran kejujuran kinerja sistem ekonomi, maka perdebatan tentang kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen menjadi jauh lebih mudah dijawab. Angka pertumbuhan 5,61 persen secara year-on-year memang secara resmi dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk triwulan I-2026. Namun angka itu tidak boleh langsung diterima sebagai bukti bahwa sistem ekonomi Indonesia benar-benar semakin kuat, semakin produktif, dan semakin efisien,” jelasnya, Senin, 25 Mei 2026.

Mengapa demikian? Menurut Vincent, karena pertumbuhan Produk Domestik Bruto hanya menunjukkan bahwa nilai output ekonomi meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi belum otomatis menjawab apakah peningkatan output itu berasal dari kenaikan produktivitas, efisiensi, inovasi, nilai tambah industri, kualitas tenaga kerja, atau hanya berasal dari dorongan konsumsi musiman, belanja pemerintah, stimulus, kenaikan input, dan efek basis perbandingan. BPS sendiri mencatat bahwa ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara year-on-year, tetapi pada saat yang sama terkontraksi 0,77 persen secara quarter-to-quarter, sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen.

Di sinilah produktivitas dan efisiensi menjadi alat uji yang sangat jujur. Jika pertumbuhan ekonomi 5,61 persen benar-benar mencerminkan perbaikan fundamental, maka seharusnya kita melihat tanda-tanda yang lebih dalam: produktivitas tenaga kerja meningkat, biaya produksi turun, industri pengolahan bernilai tambah tinggi menguat, ekspor produk bernilai tambah meningkat, daya beli masyarakat membaik, lapangan kerja berkualitas bertambah, pendapatan riil naik, investasi produktif mengalir, dan ketergantungan terhadap belanja pemerintah semakin kecil. Tetapi jika pertumbuhan itu tidak disertai peningkatan produktivitas dan efisiensi, maka angka 5,61 persen dapat menjadi angka yang tampak tinggi di permukaan tetapi rapuh dalam struktur sistem ekonominya. Artinya, ekonomi memang “tumbuh” secara statistik, tetapi belum tentu “menguat” secara produktivitas dan efisiensi.

Pernyataan tentang kredibilitas pertumbuhan ekonomi 5,61 persen menjadi mudah dijawab karena pertanyaannya bukan lagi sekadar “benar atau salah angka itu?”, melainkan “apa sumber pertumbuhan ekonomi itu?” Jika pertumbuhan ekonomi terjadi karena input bertambah besar, misalnya belanja pemerintah naik, konsumsi musiman meningkat, subsidi diperbesar, utang bertambah, atau eksploitasi sumber daya alam diperluas, maka pertumbuhan ekonomi itu belum tentu menunjukkan produktivitas sistem ekonomi. Dalam bahasa sederhana, jika output naik karena input juga dinaikkan secara besar-besaran, maka produktivitas belum tentu membaik. Yang kita cari adalah apakah sistem ekonomi Indonesia mampu menghasilkan output lebih besar dari input yang sama, atau bahkan dari input yang lebih kecil. Itulah ukuran pertumbuhan yang sehat, bukan sekadar pertumbuhan angka.

Maka, kata Vincent Gasperz, kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diuji dengan pertanyaan strategis sistemik: apakah pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh Total Factor Productivity, yaitu kemampuan sistem ekonomi menghasilkan output lebih besar melalui teknologi, keterampilan, efisiensi proses, inovasi, tata kelola, manajemen industri, dan nilai tambah? Jika Total Factor Productivity rendah atau stagnan, maka pertumbuhan ekonomi mudah menjadi pertumbuhan semu, karena ekonomi hanya bergerak ketika input terus ditambah. Negara seperti itu tampak tumbuh, tetapi boros; tampak bergerak, tetapi tidak naik kelas; tampak besar, tetapi tidak kompetitif. World Bank dalam laporan Indonesia Growth and Jobs Report 2026 juga menekankan bahwa untuk mencapai tahap pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat, pekerjaan yang lebih baik, dan reformasi yang mampu menggeser sumber daya dari aktivitas bernilai rendah menuju aktivitas bernilai lebih tinggi.

“Dengan kerangka ini, kita tidak mudah tertipu oleh angka pertumbuhan ekonomi yang tampak indah. Jika pertumbuhan ekonomi 5,61 persen terjadi sementara kelas menengah melemah, daya beli masyarakat tidak terasa membaik, lapangan kerja berkualitas tidak bertambah signifikan, industri bernilai tambah tinggi belum kuat, biaya logistik tetap mahal, birokrasi tetap lambat, dan nilai tukar rupiah tetap rentan, maka kita harus berani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu belum sepenuhnya kredibel sebagai tanda kekuatan sistem ekonomi. Bukan berarti angka Produk Domestik Bruto pasti salah, tetapi makna ekonominya harus dibaca lebih hati-hati. Angka pertumbuhan ekonomi dapat benar secara perhitungan statistik, tetapi rapuh secara kualitas sistem apabila tidak ditopang oleh produktivitas dan efisiensi sistem ekonomi,” tandasnya.

Inilah sebabnya produktivitas dan efisiensi disebut ukuran kejujuran kinerja sistem ekonomi. Tegas Vincent, Pemerintah boleh menyatakan ekonomi tumbuh tinggi. Laporan resmi boleh menunjukkan angka positif. Pidato boleh menyatakan fondasi ekonomi kuat. Tetapi sistem ekonomi tidak bisa dibohongi. Jika produktivitas rendah, output per input tetap kecil. Jika efisiensi rendah, biaya ekonomi tetap tinggi. Jika biaya ekonomi tinggi, harga barang mahal. Jika harga mahal tetapi pendapatan tidak naik sepadan, daya beli melemah. Jika daya beli melemah, konsumsi rakyat tertekan. Jika konsumsi tertekan, usaha kecil ikut melemah. Jika usaha kecil melemah, lapangan kerja menyempit. Jika lapangan kerja menyempit, kemiskinan dan kerentanan sosial meningkat. Itulah mekanisme sebab-akibat yang tidak bisa ditutupi oleh retorika pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu, pernyataan tegasnya adalah: pertumbuhan ekonomi 5,61 persen hanya layak dipercaya sebagai pertumbuhan yang sehat apabila terbukti lahir dari peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem ekonomi Indonesia. Jika tidak, angka itu hanya menunjukkan bahwa ekonomi tampak tumbuh, tetapi belum tentu menjadi lebih kuat. Pertumbuhan yang kredibel harus tercermin dalam naiknya nilai tambah, membaiknya pendapatan riil, meningkatnya kualitas pekerjaan, menguatnya industri produktif, menurunnya pemborosan, membaiknya daya saing, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tanpa bukti-bukti itu, angka pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka makro yang indah dibaca, tetapi tidak cukup kuat untuk dipercaya sebagai tanda keberhasilan sistem ekonomi Indonesia yang sesungguhnya,” pungkas Vincent.

Sejak Mei 2025 ketahanan ekonomi Indonesia dinilai mulai tergerus. Fundamen perekonomian yang selama ini dipandang cukup baik dan berdaya tahan kini menunjukkan gejala kerapuhan, terutama karena dampak dari kondisi ekonomi global yang dalam beberapa waktu terakhir bergerak cukup dinamis.

“Dulu kita disebut komodo ekonomi, karena kulitnya tebal seperti komodo dragon. Tapi apakah sekarang kita masih bisa jadi komodo ekonomi? Mudah-mudahan tidak jadi cicak ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri di Jakarta, pada awal Mei 2025 dilansir MetroTV.

Yose menuturkan, selama ini perekonomian domestik ditopang oleh empat pilar utama, yaitu sektor riil, iklim usaha, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Biasanya, ketika pemerintah mengeklaim fundamen perekonomian Indonesia cukup baik, permasalahan hanya ada di dua pilar, yaitu di sektor riil dan iklim usaha.

Sektor riil Indonesia dinilai belum efisien dan berbiaya mahal. Demikian pula dengan iklim usaha yang belum memadai dan mendukung percepatan pertumbuhan bisnis di dalam negeri. Hanya, kali ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter juga dinilai bermasalah.

Baik kebijakan fiskal dan moneter, imbuh Yose, tampak menunjukkan dan mendorong gejala rentan bagi perekonomian dalam negeri. “Makroekonomi kita dulu dianggap kuat karena fiskal disiplin, prinsip moneter yang baik, dan makroprudensial yang ketat. Tapi sekarang, fondasi ini mulai digerogoti. Independensi bank sentral mulai dipertanyakan kondisi fiskal mulai melemah,” jelasnya.

Salah satu sinyal bahaya ialah derasnya arus modal keluar dari pasar modal Indonesia. Per April 2025, aliran modal keluar dari pasar saham mencapai Rp50 triliun. Jumlah itu dinilai cukup besar kendati terdapat arus modal masuk ke pasar obligasi. Namun Yose menilai hal itu belum bisa menjaga ketahanan nilai tukar rupiah.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut relatif mengkhawatirkan. Itu karena indeks dolar Amerika Serikat (AS) tengah dalam tren pelemahan sejak Januari 2025, namun alih-alih menguat, rupiah justru cenderung tertekuk di hadapan mata uang Negeri Paman Sam.

“Dollar index melemah sejak Januari, tapi rupiah justru terus melemah. Artinya, rupiah melemah sendiri dibandingkan mata uang dunia lainnya. Ini coupling yang mengkhawatirkan,” jelas Yose. (TIM/RN)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.