ANGKA pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026 memang terlihat tinggi, menarik, dan mudah dijadikan bahan kebanggaan dari pemerintah. Jika hanya dibaca di permukaan, angka ini memberi kesan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak kuat, bahkan lebih baik dibandingkan triwulan I-2025 yang tumbuh 4,87 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I-2026 atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun, naik dari PDB triwulan I-2025 atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp3.264,5 triliun. Dari sinilah angka pertumbuhan 5,61 persen secara year-on-year dihitung. Karena angka ini menggunakan PDB atas dasar harga konstan, maka secara teknis angka 5,61 persen sudah merupakan pertumbuhan riil, bukan pertumbuhan nominal yang masih harus dikurangi inflasi. Tetapi justru di sinilah paradoksnya: angka pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, inflasi resmi terlihat relatif terkendali, tetapi dalam kenyataan pasar, nilai tukar rupiah tetap melemah tajam, tekanan terhadap pasar keuangan meningkat, investor asing keluar dari pasar negara berkembang, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan. BPS mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen dan inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen, sedangkan Reuters melaporkan rupiah sempat tertekan hingga sekitar Rp17.500 per dolar AS dan Bank Indonesia harus melakukan intervensi besar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Paradoks inilah yang membuat kita tidak boleh langsung merayakan angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen secara berlebihan. Jika ekonomi benar-benar kuat secara struktural sistemik, efisien, produktif, berdaya saing, dan dipercaya pasar, maka seharusnya pertumbuhan ekonomi tinggi juga diikuti oleh penguatan daya beli riil masyarakat, stabilitas nilai tukar rupiah, kepercayaan investor, pasar modal yang sehat, ekspor yang kuat, dan efisiensi serta produktivitas nasional yang meningkat. Tetapi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi muncul bersamaan dengan pelemahan rupiah, tekanan pasar modal, keraguan investor, dan kecemasan fiskal, maka pertanyaan strategis sistemiknya bukan lagi sekadar “apakah angka 5,61 persen itu benar?”, melainkan “angka itu berasal dari mana, kualitasnya seperti apa, siapa yang benar-benar menikmati, dan apakah dapat dipertahankan sepanjang tahun?” Reuters juga mencatat bahwa tekanan terhadap rupiah berkaitan dengan arus keluar investor dari pasar negara berkembang, kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, independensi bank sentral, dan transparansi pasar modal. Dengan demikian, kita perlu bertanya lebih kritis apakah pertumbuhan ekonomi 5,61 persen itu benar-benar mencerminkan kemajuan ekonomi yang sehat dan kuat, atau lebih merupakan dorongan sementara dari konsumsi rumah tangga, momentum Ramadan, investasi tertentu, serta lonjakan belanja pemerintah yang digenjot sangat tinggi?
Di sinilah kita tidak boleh terjebak pada angka permukaan. Pertumbuhan ekonomi harus dibaca melalui struktur sumber pertumbuhannya, bukan hanya melalui angka akhirnya. Kalau pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh konsumsi dan belanja pemerintah, sementara ekspor lemah, impor naik lebih cepat, rupiah melemah, pasar modal tertekan, dan investor asing ragu, maka pertumbuhan itu harus dibaca secara kritis sebagai pertumbuhan yang belum tentu berkualitas. Pertumbuhan ekonomi seperti itu mungkin kuat dalam laporan statistik, tetapi belum tentu kuat dalam struktur ekonomi riil rakyat. Ia mungkin menaikkan angka PDB, tetapi belum tentu meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat industri nasional, menurunkan ketergantungan impor, dan mengurangi kemiskinan struktural sistemik secara nyata.
Dalam rumus sederhana, Produk Domestik Bruto dapat dibaca sebagai GDP = C + G + I + X – M. C adalah konsumsi rumah tangga, G adalah konsumsi pemerintah, I adalah investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dengan kerangka ini, kita dapat bertanya lebih mendalam: bagian mana yang benar-benar naik, bagian mana yang hanya bersifat musiman, bagian mana yang memperkuat efisiensi dan produktivitas jangka panjang, dan bagian mana yang justru menunjukkan kelemahan struktural sistemik ekonomi Indonesia.
Pada triwulan I-2026, BPS menyatakan bahwa dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi secara year-on-year, yaitu 21,81 persen. Ini angka yang sangat besar. Artinya, salah satu pendorong kuat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dibanding triwulan I-2025 bukan semata-mata karena kekuatan efisiensi dan produktivitas rakyat, daya saing industri, ekspor yang melonjak, atau pendapatan riil masyarakat yang membaik, tetapi karena belanja pemerintah meningkat sangat tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, BPS juga mencatat bahwa secara quarter-to-quarter, yaitu jika triwulan I-2026 dibandingkan langsung dengan triwulan IV-2025, ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,77 persen. Artinya, PDB atas dasar harga konstan 2010 turun dari sekitar Rp3.474,5 triliun pada triwulan IV-2025 menjadi Rp3.447,7 triliun pada triwulan I-2026, atau turun sekitar Rp26,8 triliun. Jadi, meskipun secara tahunan ekonomi terlihat tumbuh 5,61 persen, secara triwulanan ekonomi justru mengecil dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan lebih tajam lagi, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam secara quarter-to-quarter sebesar 30,13 persen. Secara sederhana, jika nilai konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2025 dianggap 100, maka pada triwulan I-2026 nilainya tinggal sekitar 69,87. Dengan kata lain, ada dua wajah yang harus dibaca bersamaan: dibanding triwulan I-2025, konsumsi pemerintah melonjak tinggi, tetapi dibanding triwulan IV-2025, konsumsi pemerintah turun sangat dalam. Inilah sebabnya angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen tidak boleh dibaca secara permukaan, karena ada faktor basis perbandingan, pola musiman, dan dinamika belanja pemerintah yang harus dianalisis secara strategis sistemik.
Data ini harus dibaca dengan hati-hati. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, konsumsi pemerintah melonjak sangat tinggi. Tetapi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, komponen itu justru turun tajam. Artinya, ada unsur pola musiman dan pola pengeluaran fiskal yang harus dibaca secara lebih mendalam. Pertumbuhan tinggi pada triwulan pertama belum tentu otomatis berarti ekonomi akan tetap kuat sepanjang tahun 2026. Ia bisa saja merupakan dorongan awal tahun yang kuat, tetapi belum tentu berkelanjutan jika tidak didukung oleh peningkatan efisiensi, produktivitas, ekspor, industri pengolahan, pendapatan riil, dan daya beli masyarakat luas.
Reuters juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026 didorong oleh lonjakan belanja pemerintah dan momentum Ramadan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa belanja pemerintah naik sekitar 21,8 persen, antara lain terkait tunjangan hari raya pegawai negeri dan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,52 persen, dibantu oleh momentum Ramadan, sedangkan investasi tumbuh 5,96 persen.
Di sinilah muncul pertanyaan kritis: apakah ini kemajuan ekonomi yang benar-benar berkualitas, atau hanya percepatan konsumsi dan belanja yang bersifat sementara? Jika pertumbuhan ekonomi tinggi terutama digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi itu belum tentu mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional. Konsumsi memang penting, tetapi konsumsi yang kuat harus ditopang oleh pendapatan yang sehat, pekerjaan yang berkualitas, efisiensi dan produktivitas yang meningkat, serta daya beli masyarakat yang benar-benar membaik. Jika konsumsi ditopang oleh momentum hari raya, bantuan, belanja pemerintah, atau tekanan kebutuhan sehari-hari, maka pertumbuhan ekonomi itu mudah melemah setelah momentum berlalu.
Keraguan banyak orang terhadap angka 5,61 persen sebenarnya dapat dipahami. Mereka bukan selalu menolak data BPS, tetapi mempertanyakan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tersebut. Orang awam mungkin tidak membaca tabel PDB, tetapi mereka membaca harga beras, telur, cabai, bawang, minyak goreng, biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya transportasi, cicilan, dan daya beli harian. Jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi masyarakat tetap merasa semakin berat memenuhi kebutuhan pokok, maka ada jarak antara angka makro dan kenyataan mikro. Jarak inilah yang harus dibongkar melalui cara berpikir strategis sistemik.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak cukup hanya ditunjukkan oleh angka PDB yang naik. Pertumbuhan berkualitas harus terlihat dalam peningkatan pendapatan riil masyarakat, penciptaan pekerjaan produktif, penguatan industri nasional, peningkatan ekspor bernilai tambah, peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, penguatan koperasi dan UMKM produktif, pengurangan kemiskinan struktural sistemik, dan peningkatan daya beli kelompok bawah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak menyentuh aspek-aspek itu, maka pertumbuhan ekonomi tersebut dapat disebut pertumbuhan yang rapuh, dangkal, atau tidak berkualitas secara struktural sistemik.
Salah satu tanda yang perlu dikritisi adalah lemahnya ekspor. Pada triwulan I-2025, BPS mencatat bahwa dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Tetapi pada triwulan I-2026, laporan pasar menunjukkan ekspor barang dan jasa hanya tumbuh sekitar 0,90 persen, sedangkan impor tumbuh lebih tinggi sekitar 7,18 persen. Jika ekspor melemah sementara impor meningkat lebih cepat, maka sumber pertumbuhan ekonomi lebih banyak berasal dari permintaan domestik, bukan dari daya saing eksternal yang kuat.
Inilah salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu dikritisi sebagai pertumbuhan yang belum tentu berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat seharusnya tidak hanya bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah, tetapi juga ditopang oleh ekspor yang kuat, industri pengolahan yang naik kelas, substitusi impor yang efektif, inovasi teknologi, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas nasional. Jika impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, maka ada indikasi bahwa sebagian permintaan domestik justru dipenuhi oleh produksi luar negeri. Dalam rumus GDP = C + G + I + X – M, impor adalah faktor pengurang. Jadi, lonjakan impor dapat menekan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan besar berikutnya adalah apakah belanja pemerintah yang melonjak 21,81 persen dapat dipertahankan sepanjang tahun 2026? Secara fiskal, belanja pemerintah memiliki batas. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi hanya dengan mempercepat pengeluaran, menaikkan konsumsi publik, atau membiayai program besar tanpa memperhatikan ruang fiskal, defisit, subsidi, dan beban utang. Reuters mengutip analis yang memperingatkan bahwa triwulan pertama kemungkinan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi, dan momentum dapat melemah pada triwulan berikutnya karena tekanan harga energi dan kebutuhan konsolidasi fiskal.
Maka, kalau ada pihak yang langsung membanggakan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen sebagai bukti kemajuan besar, kita perlu bertanya: kemajuan untuk siapa, berasal dari sektor apa, bertahan sampai kapan, menciptakan pekerjaan apa, meningkatkan efisiensi dan produktivitas siapa, dan memperkuat daya beli kelompok mana? Tanpa pertanyaan seperti ini, kita hanya membaca ekonomi pada level know what, yaitu tahu angkanya. Padahal, yang dibutuhkan adalah know how dan know why, yaitu bagaimana angka itu terbentuk dan mengapa angka itu belum tentu menggambarkan kemajuan pembangunan yang sesungguhnya.
Dalam perspektif strategis sistemik, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas terjadi ketika angka PDB naik, tetapi struktur sistem ekonomi tidak mengalami transformasi efisien dan produktif. Artinya, ekonomi tampak tumbuh, tetapi basis industrinya tidak cukup kuat. Konsumsi meningkat, tetapi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja tidak naik signifikan. Belanja pemerintah melonjak, tetapi tidak selalu menghasilkan kapasitas produksi baru. Investasi masuk, tetapi belum tentu menciptakan nilai tambah domestik yang besar. Ekspor ada, tetapi tidak cukup kuat untuk menunjukkan daya saing global. Impor meningkat, telah menunjukkan ketergantungan pada barang luar negeri.
Pertumbuhan seperti ini bisa disebut pertumbuhan permukaan. Ia terlihat bagus dalam angka, tetapi belum tentu mendalam dalam struktur sistem ekonomi. Ia tampak kuat dalam laporan resmi, tetapi belum tentu terasa dalam kehidupan rumah tangga miskin dan kelas menengah bawah. Ia dapat menaikkan PDB, tetapi belum tentu menaikkan kesejahteraan yang merata. Ia dapat membuat pemerintah terlihat berhasil dalam jangka pendek, tetapi belum tentu memperbaiki akar masalah efisiensi, produktivitas, daya saing, industrialisasi, lapangan kerja berkualitas, dan kemiskinan struktural sistemik.
Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar berkualitas, maka masyarakat seharusnya merasakan peningkatan kemampuan membeli kebutuhan pokok, peningkatan keamanan pekerjaan, peningkatan peluang usaha, peningkatan pendapatan riil, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan membangun tabungan dan aset produktif. Tetapi jika rakyat tetap terjepit oleh harga pangan, biaya energi, biaya hidup, cicilan, pekerjaan informal, penghasilan tidak stabil, dan lemahnya peluang usaha, maka angka pertumbuhan ekonomi harus dibaca ulang secara kritis.
Kritik ini bukan berarti menolak data BPS. Data BPS tetap penting sebagai ukuran resmi ekonomi nasional. Tetapi data tidak boleh dipuja sebagai kebenaran final tanpa pembacaan struktural sistemik. Data harus dibaca dengan pertanyaan yang benar. Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen memang menunjukkan adanya peningkatan PDB riil dibanding triwulan I-2025. Namun, apakah peningkatan itu berkualitas atau tidak harus dilihat dari sumber pertumbuhannya, daya tahannya, distribusinya, dampaknya terhadap daya beli, dan kemampuannya memperkuat efisiensi dan produktivitas nasional.
Karena itu, kesimpulan kritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen memang merupakan kemajuan secara angka makro, tetapi belum otomatis menjadi kemajuan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Angka itu perlu dicurigai sebagai pertumbuhan yang rapuh jika terlalu banyak ditopang oleh belanja pemerintah yang melonjak, konsumsi musiman, dan permintaan domestik, sementara ekspor melemah dan impor meningkat lebih cepat. Pertumbuhan seperti ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi struktural sistemik menuju ekonomi efisien, produktif, mandiri, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyat secara luas.
Maka, pertanyaan terpenting bukan lagi “berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia?” Pertanyaan yang lebih penting adalah “apa kualitas pertumbuhan ekonomi itu?” Apakah pertumbuhan ekonomi itu memperkuat industri nasional? Apakah pertumbuhan ekonomi itu menaikkan efisiensi dan produktivitas rakyat? Apakah pertumbuhan ekonomi itu menciptakan pekerjaan berkualitas? Apakah pertumbuhan ekonomi itu memperkuat ekspor bernilai tambah? Apakah pertumbuhan ekonomi itu menurunkan ketergantungan impor? Apakah pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan daya beli rumah tangga miskin dan kelas menengah bawah? Apakah pertumbuhan ekonomi itu mengurangi kemiskinan struktural sistemik?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu belum meyakinkan, maka angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen tidak boleh dirayakan secara berlebihan. Ia boleh dicatat sebagai capaian statistik, tetapi belum boleh dijadikan bukti mutlak bahwa ekonomi rakyat membaik. Dalam membaca sistem ekonomi, kita tidak boleh berhenti pada angka permukaan. Kita harus membongkar struktur, sumber, kualitas, distribusi, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, kita hanya sedang memuji angka, bukan memahami kenyataan.
Kontribusi C, G, I, X, dan M Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
Jika pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen dibedah dari sisi pengeluaran, maka kita tidak cukup hanya melihat angka akhirnya. Kita harus melihat sumber pertumbuhannya. Dalam rumus GDP = C + G + I + X – M, C adalah konsumsi rumah tangga, G adalah konsumsi pemerintah, I adalah investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dari sinilah kita dapat melihat komponen mana yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi dan komponen mana yang justru menahan pertumbuhan.
Menurut penjelasan BPS, sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan I-2026 berasal dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 2,94 percentage point terhadap pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Artinya, lebih dari separuh angka pertumbuhan itu masih bergantung pada daya dorong konsumsi masyarakat. Hal ini wajar karena porsi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto memang sangat besar, yaitu sekitar 54,36 persen, dan pada triwulan I-2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen secara year-on-year. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada belanja masyarakat, bukan terutama pada transformasi efisiensi dan produktivitas industri atau kekuatan ekspor.
Komponen berikutnya adalah I atau investasi, yang dalam data BPS disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,79 percentage point terhadap pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Secara permukaan, ini terlihat positif karena investasi tumbuh 5,96 persen dan porsinya terhadap PDB sekitar 28,29 persen. Namun, pertanyaan strategis sistemiknya adalah apakah investasi ini benar-benar menciptakan kapasitas produksi baru, memperkuat industri nasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat ekspor bernilai tambah, atau hanya bergerak pada proyek-proyek tertentu yang dampaknya belum tentu merata kepada rakyat kecil dan kelas menengah bawah.
Komponen G atau konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,26 percentage point. Ini sangat penting diperhatikan karena konsumsi pemerintah pada triwulan I-2026 tumbuh sangat tinggi, yaitu 21,81 persen secara year-on-year. Dibandingkan triwulan I-2025, terjadi perubahan yang sangat drastis, karena pada triwulan I-2025 konsumsi pemerintah justru terkontraksi 1,38 persen. Jadi, secara sederhana, belanja pemerintah bergerak dari minus 1,38 persen pada triwulan I-2025 menjadi positif 21,81 persen pada triwulan I-2026. Lompatan ini sangat besar dan menjadi salah satu alasan mengapa angka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 terlihat tinggi.
Jika tiga komponen utama itu dijumlahkan, maka konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 percentage point, investasi sebesar 1,79 percentage point, dan konsumsi pemerintah sebesar 1,26 percentage point menghasilkan total 5,99 percentage point. Padahal, pertumbuhan ekonomi total hanya 5,61 persen. Artinya, ada komponen lain yang secara bersih mengurangi pertumbuhan sekitar 0,38 percentage point. Komponen pengurang itu terutama berasal dari lemahnya kinerja eksternal, karena ekspor hanya tumbuh 0,90 persen, sedangkan impor tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu 7,18 persen. Dalam rumus GDP = C + G + I + X – M, ekspor menambah PDB, tetapi impor mengurangi PDB. Maka, ketika impor tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor, net export menjadi penahan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, secara narasi sederhana, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dapat dibaca seperti ini: konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 2,94 percentage point, investasi menyumbang sekitar 1,79 percentage point, konsumsi pemerintah menyumbang sekitar 1,26 percentage point, sedangkan komponen luar negeri dan komponen lain secara bersih mengurangi sekitar 0,38 percentage point. Maka totalnya menjadi sekitar 5,61 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 terutama ditopang oleh permintaan domestik, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, bukan oleh lonjakan ekspor atau daya saing eksternal yang kuat.
Di sinilah kritik strategis sistemiknya menjadi penting. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan lonjakan belanja pemerintah, maka kualitas pertumbuhan itu perlu diuji. Konsumsi rumah tangga memang penting, tetapi konsumsi yang sehat seharusnya lahir dari pendapatan riil yang meningkat, pekerjaan berkualitas, efisiensi dan produktivitas yang naik, dan daya beli masyarakat yang membaik. Konsumsi yang didorong oleh momentum Ramadan, Idulfitri, diskon transportasi, Tunjangan Hari Raya, gaji ke-14, atau stimulus pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu bertahan sepanjang tahun 2026.
Begitu pula dengan belanja pemerintah. Kenaikan konsumsi pemerintah dari minus 1,38 persen pada triwulan I-2025 menjadi positif 21,81 persen pada triwulan I-2026 adalah lompatan yang sangat besar. Namun, justru karena terlalu besar, kita harus bertanya apakah pola seperti ini dapat dipertahankan sepanjang tahun 2026? Pemerintah tidak mungkin terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi hanya dengan menggenjot belanja pemerintah, karena ruang fiskal memiliki batas. APBN harus tetap menjaga defisit, penerimaan negara, pembiayaan utang, subsidi, belanja prioritas, dan kredibilitas fiskal. Reuters juga mencatat bahwa analis memperingatkan pertumbuhan triwulan pertama kemungkinan dapat menjadi puncak, sedangkan momentum berikutnya bisa melemah karena tekanan harga energi dan kebutuhan konsolidasi fiskal.
Secara fiskal, kehati-hatian ini masuk akal. Dalam rancangan awal RAPBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Namun, dalam pembahasan anggaran, defisit APBN 2026 kemudian diproyeksikan lebih tinggi, yaitu sekitar 2,68 persen dari PDB, meskipun masih berada di bawah batas legal 3 persen. Artinya, ruang fiskal tetap tidak bebas tanpa batas. Jika belanja pemerintah terus dipakai sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, sementara penerimaan negara tidak naik sebanding, maka tekanan terhadap defisit, pembiayaan utang, dan beban bunga akan semakin besar.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen harus dibaca dengan kepala dingin. Angka itu memang menunjukkan pertumbuhan PDB riil dibandingkan triwulan I-2025. Namun, jika sebagian besar dorongannya berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi tertentu, dan lonjakan konsumsi pemerintah, sementara ekspor hanya tumbuh tipis dan impor naik jauh lebih cepat, maka pertumbuhan ekonomi itu belum boleh langsung disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan berkualitas harus ditandai oleh penguatan efisiensi dan produktivitas nasional, peningkatan ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan impor, penciptaan pekerjaan produktif, kenaikan pendapatan riil, dan penguatan daya beli masyarakat.
Maka, pertanyaan terpenting bukan hanya bagaimana angka 5,61 persen itu dicapai, tetapi apakah komposisi sumber pertumbuhannya sehat dan berkelanjutan. Jika C naik karena konsumsi musiman, G naik karena belanja pemerintah digenjot, I naik tetapi belum jelas dampak efisiensi dan produktivitasnya, X lemah, dan M naik lebih cepat daripada X, maka kita sedang melihat pertumbuhan yang perlu dikritisi secara serius. Pertumbuhan ekonomi seperti ini bisa tampak indah di permukaan, tetapi belum tentu mencerminkan transformasi struktural sistemik menuju ekonomi yang efisien, produktif, mandiri, berdaya saing, dan benar-benar menyejahterakan rakyat.
Salam SUCCESS Cerdas Finansial!
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist (Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Anggota Senior Institute of Industrial and Systems Engineers/IISE No. 880194630)
