MASYARAKAT awam perlu memahami apa yang dimaksud dengan pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar bukan hanya pasar tradisional tempat orang membeli beras, sayur, ikan, atau daging. Pasar adalah kumpulan semua pihak yang mengambil keputusan ekonomi dengan uangnya. Mereka bisa membeli rupiah, membeli dolar AS, membeli saham, membeli obligasi, membeli emas, menahan uang, memindahkan uang, menunda investasi, atau membawa modal keluar dari Indonesia. Jadi, pasar bukan satu orang, bukan satu lembaga, dan bukan hanya oligarki.
Pasar terdiri dari banyak pihak. Di dalamnya ada bank, investor asing, investor domestik, eksportir, importir, perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan multinasional, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, pengusaha, konglomerat, pemerintah, Bank Indonesia, bahkan masyarakat biasa yang membeli dolar AS untuk sekolah anak, berobat, bepergian, ibadah, atau menyimpan tabungan dalam dolar. Semua pihak ini disebut pasar karena keputusan mereka ikut memengaruhi permintaan dan penawaran uang, terutama rupiah dan dolar AS.
Karena itu, sangat keliru jika masyarakat awam digiring untuk berpikir bahwa pelemahan rupiah semata-mata disebabkan oleh asing atau oligarki. Memang benar, investor asing dan oligarki bisa menjadi bagian dari pasar karena mereka memiliki uang besar dan pengaruh besar. Tetapi mereka bukan satu-satunya pasar. Pasar jauh lebih luas daripada asing dan oligarki. Pasar adalah gabungan keputusan ekonomi dari banyak pihak, baik besar maupun kecil, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik lembaga maupun individu.
Mekanisme pasar sebenarnya sederhana. Jika banyak orang dan lembaga ingin membeli dolar AS, maka permintaan terhadap dolar AS naik. Jika permintaan dolar AS naik, harga dolar AS menjadi lebih mahal. Ketika dolar AS menjadi lebih mahal, rupiah melemah. Sebaliknya, jika banyak orang dan lembaga percaya kepada rupiah, membawa uang masuk ke Indonesia, membeli saham Indonesia, membeli obligasi Indonesia, menukar dolar AS menjadi rupiah, dan menyimpan uang dalam rupiah, maka rupiah bisa menguat.
Dengan bahasa yang lebih mudah dan sederhana, nilai tukar rupiah bekerja seperti harga barang di pasar. Jika barang banyak dicari, harganya naik. Jika barang kurang diminati, harganya turun. Dolar AS juga demikian. Jika banyak pihak mencari dolar AS karena takut rupiah melemah, maka harga dolar AS naik dan rupiah melemah. Jika banyak pihak percaya kepada rupiah dan tidak berebut membeli dolar AS, maka tekanan terhadap rupiah berkurang. Jadi, rupiah melemah bukan karena satu orang menekan tombol, melainkan karena banyak keputusan ekonomi terjadi secara bersamaan.
Di sinilah masyarakat perlu berhati-hati terhadap narasi politik yang terlalu sederhana. Kadang-kadang muncul kesan seolah-olah rupiah melemah karena asing menyerang Indonesia, oligarki melawan pemerintah, atau kelompok tertentu sengaja menjatuhkan sistem ekonomi nasional. Narasi seperti ini mudah diterima masyarakat awam karena terdengar heroik: pemerintah seolah-olah sedang berjuang melawan musuh besar demi kemandirian ekonomi Indonesia. Tetapi sistem ekonomi tidak boleh dibaca hanya dengan emosi politik. Sistem ekonomi harus dibaca dengan mekanisme kerja sistem.
Jika benar pemerintah sedang membangun kemandirian ekonomi, maka pasar akan menilai dari bukti, bukan dari slogan. Apakah kebijakan pemerintah membuat aturan semakin jelas? Apakah dunia usaha semakin percaya? Apakah ekspor meningkat? Apakah devisa masuk lebih lancar? Apakah investor semakin yakin? Apakah APBN semakin disiplin? Apakah Bank Indonesia tetap independen? Apakah pasar modal semakin transparan? Apakah rupiah semakin dipercaya? Jika jawabannya tidak jelas, maka pasar akan ragu, walaupun pemerintah mengatakan kebijakannya untuk kemandirian ekonomi.
Pasar tidak bisa disogok dengan bantuan sosial. Pasar tidak bisa ditenangkan hanya dengan pidato. Pasar tidak bisa dipaksa percaya hanya karena pemerintah mengatakan fundamental ekonomi kuat. Pasar bekerja berdasarkan kalkulasi risiko. Jika kebijakan dianggap jelas, disiplin, transparan, dan masuk akal, pasar akan percaya. Tetapi jika kebijakan dianggap membingungkan, berubah-ubah, terlalu politis, membebani APBN, mengganggu dunia usaha, atau menimbulkan ketidakpastian, pasar akan ragu. Ketika pasar ragu, uang akan mencari tempat yang lebih aman.
Karena itu, ketika rupiah melemah, jangan langsung menyalahkan asing atau oligarki. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa banyak pelaku ekonomi tidak cukup percaya kepada rupiah? Mengapa mereka lebih memilih dolar AS? Mengapa investor menahan diri? Mengapa pelaku usaha khawatir? Mengapa pasar meminta imbal hasil lebih tinggi? Mengapa rupiah melemah lebih dalam dibanding beberapa mata uang kawasan? Pertanyaan-pertanyaan ini lebih penting daripada sekadar mencari kambing hitam.
Masyarakat awam, termasuk anak SMP dan SMA, dapat memahami dengan contoh sederhana. Jika sebuah sekolah dikelola dengan jujur, aturan jelas, guru disiplin, uang sekolah dipakai benar, dan kepala sekolah dipercaya, maka orang tua murid akan percaya menitipkan anaknya di sekolah itu. Tetapi jika aturan berubah-ubah, uang tidak transparan, janji sering tidak terbukti, dan manajemen sekolah membingungkan, maka orang tua mulai ragu. Mereka mungkin memindahkan anaknya ke sekolah lain. Dalam sistem ekonomi, uang juga seperti itu. Uang akan tinggal di tempat yang dipercaya dan pindah dari tempat yang diragukan.
Itulah sebabnya rupiah adalah cermin kepercayaan. Jika pemerintah ingin rupiah kuat, pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa fundamental ekonomi kuat. Pemerintah harus membuktikan bahwa kebijakan ekonomi benar-benar kredibel, disiplin, transparan, efisien, produktif, dan strategis sistemik. Pemerintah juga tidak boleh terlalu mudah menyalahkan asing, oligarki, atau pasar. Pasar bukan musuh negara. Pasar adalah cermin yang menunjukkan apakah kebijakan negara dipercaya atau tidak?
Dengan demikian, pelemahan rupiah harus dibaca secara jujur. Bisa saja ada faktor luar seperti dolar AS, harga minyak, konflik global, dan suku bunga internasional. Tetapi jika rupiah melemah lebih tajam daripada mata uang negara lain seperti Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, maka ada masalah dari dalam sistem ekonomi Indonesia itu sendiri. Masalah itu bisa berupa ketidakpastian kebijakan, kekhawatiran terhadap APBN, keraguan terhadap arah regulasi, lemahnya transparansi, atau rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan sistem ekonomi nasional. Inilah yang harus dijelaskan kepada rakyat, bukan ditutupi dengan narasi bahwa semua kesalahan berasal dari asing dan oligarki.
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist (Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Anggota Senior Institute of Industrial and Systems Engineers/IISE No. 880194630)
