RADARNTT, Kupang– Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan ini untuk memastikan pengembangan industri garam nasional berjalan optimal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan.
Wapres Gibran meninjau langsung pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) tambak garam atau K-SIGN tersebut yang menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam nasional dan penguatan ekonomi pesisir, meski ada gerakan penolakan dari aktivis mahasiswa di Kupang NTT karena menilai persoalan kompensasi lahan warga terdampak belum sepenuhnya tuntas.
Di lokasi K-SIGN, Jumat (22/05/2026) Wapres Gibran menerima penjelasan mengenai pengembangan kawasan industri garam, meninjau kolam kristal garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Karena itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Wapres.
Selain mendukung swasembada, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.
Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelas Wapres.
Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Wapres Gibran meninjau langsung progres tahap 1 Proyek Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao. Pengerjaan lahan seluas 616 hektar tersebut kini telah selesai 100 persen dan ditargetkan mulai berproduksi pada tahun ini.
Langkah ini menjadi bagian dari ambisi besar pemerintah untuk mencapai Swasembada Garam pada tahun 2027, sekaligus mengakhiri ketergantungan impor yang selama ini mencakup 60 persen dari kebutuhan garam nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Proyek ini merupakan komitmen strategis untuk membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi anak-anak muda di NTT.
“Ini tentang lapangan kerja untuk anak-anak muda NTT. Tentang petani garam yang ingin hidup lebih sejahtera. Tentang nelayan yang butuh cold storage, es, dan BBM agar hasil laut mereka tidak lagi terbuang sia-sia. Terlebih Indonesia membutuhkan jutaan ton garam setiap tahun. Dan kami ingin suatu hari nanti, NTT bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain utama, karena potensi laut kita luas, rakyat pesisir juga harus ikut maju,” ungkap Gubernur Melki Laka Lena.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan harapannya agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujar Bupati usai pertemuan.
Pemerintah pusat sebelumnya juga menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk pengembangan industri garam di NTT, termasuk di Rote Ndao, Kabupaten Kupang, dan wilayah sekitarnya.
Kunjungan ini mendapat pengamanan ketat dengan pengerahan sekitar 1.250 personel gabungan TNI-Polri dan unsur daerah selama agenda berlangsung.
Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.
Di sisi lain, sejumlah kelompok mahasiswa di Kupang menyampaikan penolakan terhadap peresmian proyek tersebut karena menilai persoalan kompensasi lahan warga terdampak belum sepenuhnya tuntas.
Sebelumnya, Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang NTT, menolak rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka meresmikan PSN Tambak Garam di Kabupaten Rote Ndao. Aliansi mahasiswa itu menilai proyek tersebut masih bermasalah karena kompensasi lahan kepada pemilik belum jelas.
Melansir detikcom, Ketua Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang, Farqih Pradana Kusnun, menegaskan pihaknya bakal menolak kehadiran Gibran di Kota Kupang jika peresmian tetap dipaksakan tanpa penyelesaian polemik lahan.
“Kami menegaskan kepada Wakil Presiden untuk dapat memberikan atensi khusus agar ganti untung bagi para pemilik lahan tersebut sesegera mungkin dilakukan. Jika Wakil Presiden memaksakan untuk meresmikan PSN tersebut, maka kami pastikan Cipayung Plus sebagai aliansi mahasiswa terbesar di NTT akan menolak kehadirannya di Kota Kupang,” tegas Farqih dalam rilis, Rabu (20/5/2026).
Farqih menilai pemerintah telah ingkar janji terhadap pemilik lahan.
“Pemberian kompensasi dari pemerintah kepada pemegang hak atas lahan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, terlebih hal ini sudah dikomunikasikan dan dibuatkan dalam perjalanan antara kedua pihak,” kata Farqih.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan, pihak keluarga disebut tidak berkeberatan atas penggunaan lahan tersebut. Sebelumnya, keluarga itu juga pernah menghibahkan tanah untuk pembangunan sarana kesehatan, sekolah, dan pasar.
Namun, Farqih menilai pemerintah tidak menunjukkan itikad baik memberikan kompensasi meski proyek tersebut berstatus PSN.
“Namun ironisnya sekelas Proyek Strategis Nasional, pemerintah tidak ada itikad baik untuk memberikan kompensasi kepada para pemilik lahan,” kata Farqih.
Ia juga menilai akuisisi tanah warga dengan dalih PSN merupakan bentuk perampasan hak yang sistematis.
“Hari-hari ini banyak tanah warga yang diakuisisi oleh pemerintah dengan dalil Proyek Strategis Nasional, ini merupakan wujud dari perampasan hak yang tersistematik yang dibuat oleh negara,” tegasnya. (TIM/RN)
