Tim Ekspedisi Patriot UNDIP Menetapkan Komoditas Strategis di Kawasan Transmigrasi SBD

oleh -1170 Dilihat
banner 468x60

RADARNTT, Tambolaka – Tiga kecamatan di Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, yang merupakan lokasi dan calon kawasan transmigrasi, telah mencapai kesepakatan mengenai fokus pengembangan komoditas unggulan. Hasilnya adalah Kopi ditetapkan untuk Kecamatan Wewewa Selatan, Jambu Mete untuk Kecamatan Loura, dan Kelapa Dalam untuk Desa Waipaddi di Kecamatan Kodi Bangedo.

Kesepakatan ini dicapai melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung selama tiga hari (21–23 Oktober 2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Ekspedisi Patriot, sebuah program kolaborasi antara Universitas Diponegoro dan Kementerian Transmigrasi. Melalui FGD ini, masyarakat, kelompok tani, dan perwakilan dinas terkait dapat berdialog secara terbuka mengenai potensi serta tantangan faktual di lapangan.

Anasrullah dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, selaku Koordinator Tim Ekspedisi Patriot, menyatakan bahwa tujuan utama FGD adalah untuk membantu mengidentifikasi solusi atas permasalahan pembangunan di wilayah tersebut.

“Dalam diskusi ini, teridentifikasi berbagai tantangan nyata. Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak berat, irigasi yang tidak berfungsi, hingga kendala pasokan listrik dan air bersih. Tanpa fokus komoditas yang jelas, bantuan yang disalurkan berisiko menjadi tidak terarah dan kurang efektif,” ujar Anasrulla.

Pemetaan ini menghasilkan tiga pilihan strategis yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat, ketersediaan lahan, dan kesiapan masyarakat di setiap wilayah:

Pertama, Kecamatan Wewewa Selatan: Kopi menjadi komoditas prioritas. Dengan potensi lahan yang dilaporkan mencapai 1.600 hektar, komoditas ini dinilai memiliki peluang ekspor yang besar, didukung oleh adanya minat dari investor Dubai yang telah melakukan kunjungan penjajakan.

Kedua, Kecamatan Loura: Masyarakat dan dinas di Desa Loko Kalada menyepakati pengembangan Jambu Mete. Potensi ini didukung oleh data lahan seluas 718 hektar, serta adanya usulan pengembangan 150 hektar tambahan pada tahun 2026.

Ketiga, Kecamatan Kodi Bangedo: Kelapa Dalam menjadi pilihan utama di Desa Waipaddi. Warga transmigrasi menilai komoditas ini relatif mudah dalam perawatan dan memiliki potensi untuk diolah menjadi kopra, yang pasarnya dinilai stabil.
Tantangan Mendesak dan Kebutuhan Masyarakat

Di balik kesepakatan komoditas, diskusi ini mengungkap sejumlah permasalahan mendesak yang perlu segera ditangani.
Di Loko Kalada, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang rusak berat sehingga menghambat pengangkutan hasil panen.

Sementara itu, di Desa Waipaddi, warga transmigrasi menyuarakan realisasi janji pemasangan jaringan listrik sejak 2012 yang belum terlaksana. Terdapat pula isu mengenai status lahan garapan yang belum jelas, yang menyebabkan sebagian warga masih harus menyewa lahan.

“Kami membutuhkan implementasi nyata, bukan hanya perencanaan,” ungkap seorang warga di Waipaddi.

Selain itu, permasalah panjang terkait lahan usaha yang selama hampir 14 tahun belum diserahkan ke warga trans menjadi keluhan utama masyarakat trans.

Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan yang spesifik. Di Kodi Bangedo, mereka memerlukan pelatihan penanganan hama lalat buah pada tanaman cokelat dan pendampingan untuk peternakan. Di Loko Kalada, petani sawah meminta perbaikan bendungan dan saluran irigasi, serta bantuan alat mesin pertanian seperti traktor tangan.
Marten Roga, Kepala Bidang Transmigrasi SBD, menyatakan bahwa penetapan komoditas ini adalah langkah yang sangat penting.

“Dengan adanya fokus ini, penyaluran dana dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Rekomendasi dari Tim Ekspedisi Patriot menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur vital (jalan, air, listrik) sebagai prioritas, yang diikuti dengan program pelatihan dan pendampingan intensif bagi warga sesuai komoditas yang telah ditetapkan.

Kesepakatan tiga komoditas ini menjadi langkah awal yang krusial. Keberhasilan implementasinya kini sangat bergantung pada kolaborasi nyata antar-pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan hambatan infrastruktur dan memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan, mengubah potensi di atas kertas menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat transmigran Sumba Barat Daya. (TIM/RN)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.