RADARNTT, Lewoleba – Fraksi Partai NasDem walk out dalam Rapat Gabungan Komisi yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Selasa, 28 Oktober 2025. Aksi ini merupakan bentuk penolakan Fraksi NasDem terhadap kenaikan harga bajak lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.
Stef Tapobali memimpin aksi walk out ini bersama dua anggotanya, Haji Bareng dan John Batafor. Walk out dilakukan setelah mereka menolak kenaikan harga bajak lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp15.000 per are.
Menurut Stef, sebelumnya palu telah diketok untuk menetapkan harga bajak lahan sebesar Rp10.000 per are. Namun, usai masa skorsing, palu itu dianulir untuk membahas ulang harga bajak lahan.
“Mereka anulir supaya minta fraksi lain berpendapat dan semua faksi minta sama dengan yang ditetapkan pemerintah (Rp15.000,-red). Saya merasa sidang ini tidak ada wibawa sama sekali karena sudah ketuk palu tapi cabut lagi. Ini ada apa?,” tegas Stef dalam rapat tersebut.
Usai walk out, Stef menegaskan kepada awak media bahwa palu merupakan simbol perjuangan yang mewakili suara masyarakat, sehingga palu diketuk untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, dalam hitungan menit, palu dianulir untuk meloloskan kepentingan pemerintah yang diduga kuat ingin berbisnis dengan masyarakat.
Alasan NasDem menolak harga bajak lahan yang diusulkan pemerintah adalah kenaikan ini dinilai merugikan dan mencekik masyarakat. Stef menduga ada sesuatu yang tidak beres.
“Ada apa di tengah skors itu sehingga masuk ke dalam lalu anulir palu itu. Jangan sampai ada rapat setengah kamar?,” duga Stef.
Haji Bareng juga menyayangkan rapat yang dinilainya tidak berwibawa ini. Menurutnya, menaikkan harga bajak lahan sama saja dengan mengangkangi program prioritas pemerintah yaitu Nelayan Tani Ternak (NTT) khususnya sektor pertanian.
“Harusnya pajak itu naik setelah pemerintah punya inovasi untuk memajukan pertanian, bukan hasil inovasi belum ada tapi petani sudah dipajaki. Itu sama saja membunuh petani kita yang seharusnya dibantu untuk menaikkan hasil produksinya,” tegas Haji Bareng.
John Batafor turut mengkritik dengan menyatakan, pemerintah seperti mau membuat petani sejarahtera tapi berbisnis dengan petani.
“Kanis jadi bupati ini kan niatnya mau membuat petani sejahtera tapi yang kita lihat disini seperti berbisnis dengan petani yang membuat petani semakin sengsara,” tegas John.
John menambahkan, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tua, hadir dengan membawa program NTT sehingga tugasnya adalah mensejahterakan petani, bukan menjadikan petani sebagai objek bisnis.
Traktor Pemda itu dibeli dengan uang rakyat dan untuk rakyat. Jadi logika menaikkan tarif agar menutup “biaya mahal” tidak sesuai dengan fungsi alat pelayanan publik.
“Bila ingin sistem usaha murni, seharusnya dibuat lewat BUMD, bukan Perda retribusi,” ujar John.
Awak media masih berupaya menghubungi Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah kabupaten Lembata terkait alasan dan pertimbangan pemerintah menetapkan tarif sebesar itu. (TIM/RN)
