RADARNTT, Kalabahi – Membuka akses ke sentra produksi pertanian melalui program peningkatan kualitas jalan usaha tani (JUT) menjadi fokus prioritas pembangunan infrastruktur dasar ekonomi masyarakat di perdesaan karena sektor pertanian, perikanan dan kehutanan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB kabupaten Alor sebesar 32,70 persen (BPS 2023).
Demikian disampaikan Lukas Reiner Atabuy (Rey Atabuy) sebagai salah satu prioritas program pasangan Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy (IMA-REY) jika dipercaya rakyat memimpin kabupaten Alor periode 2024-2029.
Menurut Rey Atabuy, pasangan IMA-REY memberikan perhatian pada infrastruktur jalan usaha tani sebagai salah satu prasyarat utama memudahkan mobilisasi barang dan jasa dari dan ke lokasi produksi pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Fakta menunjukkan, mayoritas masyarakat kabupaten Alor bergantung pada sektor pertanian dan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB kabupaten Alor. Namun, belum didukung sarana transportasi yang memadai karena masih banyak jalan tanah dalam kondisi sulit dilalui kendaraan bermotor pada saat tertentu (musim hujan).
Rey Atabuy pada suatu kesempatan belum lama ini membeberkan problem sulitnya akses masyarakat ke kantong-kantong produksi pertanian yang berada di daerah pedalaman nun jauh dari jalan desa. Kebanyakan masyarakat berjalan kaki ke kebun dan ladang atau mamar untuk menanam dan memanen hasil kemiri dan vanili.
“Hanya bisa diakses jalan kaki dan sepeda motor itu pun berisiko tinggi akibat buruknya kondisi jalan tanah berlubang bebatuan dan diperparah topografi berbukit dan gunung tinggi serta lereng yang curam,” kata Rey Atabuy.
Untuk itu, lanjutnya, mesti membuat Roadmap penuntasan jalan usaha tani. Membuat rencana waktu dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian seluruh ruas jalan usaha tani di kabupaten Alor secara bertahap.
“Maka butuh integrasi perencanaan dari bawah mulai dari Musbangdus dan Musbangdes agar semua sudah terekam dalam dokumen RPJMDes,” jelas Mantan aktivis LSM WVI-ADP itu.
Sehingga, kata Rey Atabuy, membaca dokumen RPJMDes setiap desa sudah bisa diketahui berapa volume jalan usaha tani dan berapa kebutuhan anggarannya.
“Di tingkat kabupaten hanya merekapnya sesuai bidang urusan masing-masing SKPD dan mendorong ke sumber anggaran dari daerah atau pusat,” tandas Rey Atabuy.
Menurut Rey Atabuy sumber anggaran pembangunan jalan usaha tani bisa dari empat sumber yaitu DAU Kabupaten, DAK Kementerian dan pola kerja sama pihak ketiga serta dana desa.
“Dengan terbangunnya jalan usaha tani yang berkualitas lapen atau rabat beton maka akses transportasi menjadi mudah dan menekan biaya tinggi yang selama ini berdampak pada rendahnya harga komoditi rakyat seperti kemiri dan vanili,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan apabila satu desa terdapat 10 kilometer jalan usaha tani maka setidaknya ada 1.750 kilometer jalan usaha tani di kabupaten Alor.
“Angka yang tak kecil tapi butuh keseriusan dan fokus kita untuk membangunnya sebagai salah satu jalan keluar mengatasi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota dan antar wilayah,” tegas Rey Atabuy.
Menurutnya, jalan usaha tani merupakan sarana yang paling banyak digunakan masyarakat dalam beraktivitas setiap hari untuk kebutuhan berladang atau berkebun dan sawah. (TIM/RN)
