RADARNTT, Kalabahi – Kabupaten Alor menjadi daerah otonomi bersamaan dengan pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958. Alor akan berusia 66 tahun, pada tahun ini.
Namun dalam perkembangannya hingga kini, dinamika pembangunan Kabupaten Alor mengindikasikan kemajuan yang tidak signifikan dibandingkan kabupaten lain di NTT yang baru menjadi Daerah Otonomi Baru pada paruh awal Era Reformasi, seperti Kabupaten Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan daerah otonomi baru lainnya.
Hal ini disebabkan karena muncul dan berkembangnya kompleksitas problematika pembangunan daerah yang tidak tuntas diselesaikan dalam kurun waktu hampir 15 tahun terakhir.
Politisi senior Imanuel Ekadianus Blegur (Ima Blegur) pada suatu kesempatan belum lama ini membeberkan, setidaknya ada sembilan masalah mendasar yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Alor.
Pertama, Kemiskinan, sekalipun dijuluki “Tanah Terjanji, Surga di Timur Matahari” namun angka kemiskinan di Kabupaten Alor mencapai 21,9 persen pada 13 November 2023, dengan angka kemiskinan ekstrim mencapai empat ribuan orang.
Bahkan yang lebih ekstrim lagi, pada tahun 2017, di Desa Kamaifui, Kecamatan Mataru, karena ketiadaan pangan alternatif, dua orang kakak beradik meregang nyawa karena memakan kacang arbila hutan yang mengandung racun sianida. Kejadian ini terulang lagi pada Oktober 2023 di Buraga, Desa Tribur, Kecamatan ABAD Selatan.
“Jumlah orang miskin di Kabupaten Alor tidaklah sedikit. Prosentase kemiskinan sebesar 21, 9 persen dibandingkan dengan 216.629 jumlah penduduk Kabupaten Alor, itu sama dengan 47.441 orang. Ini menurut data statistik tahun 2023. Tetapi, bila kita melihat data Dinas Sosial Kabupaten Alor pada Oktober 2023, jumlah penerima bantuan sosial sebesar 132.012 orang, dimana hanya warga yang tergolong miskinlah yang boleh menerima bantuan sosial. Itu berarti, lebih dari setengah penduduk Kabupaten Alor, tergolong miskin,” bebernya.
Permasalahan di atas, kata Ima Blegur, selain disebabkan oleh ketergantungan keluarga-keluarga miskin terhadap berbagai bentuk bantuan sosial, juga karena kebijakan anggaran pemerintah daerah di sektor pangan yang masih sangat terbatas. Sebagai contoh, sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB, mendapat alokasi anggaran rata-rata di bawah Rp1 Milyar dalam APBD setiap tahunnya.
Kedua, Stunting, merupakan salah satu masalah serius di Kabupaten Alor. Walaupun mengalami penurunan sejak 2021, prevelensi stunting, tergolong cukup tinggi.
“Dari jumlah balita stunting sebanyak 3.149 orang pada tahun 2021 (19 persen), sejumlah 2.676 orang tergolong pendek dan 473 orang tergolong sangat pendek. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022, dimana dari jumlah stunting sebesar 2.119 orang (12 persen), sejumlah 1.667 tergolong pendek dan 452 orang tergolong sangat pendek,” jelasnya.
Angka ini, tutur Ima Blegur, kembali menurun pada tahun 2023 dengan jumlah stunting sebanyak 1.773 orang (10 persen), dimana 1.133 tergolong pendek dan 640 sisanya tergolong sangat pendek.
Ketiga, Mutu Pendidikan, Angka IPM Kabupaten Alor tahun 2023 mencapai 68,82 persen. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata peningkatan 0,86 persen per tahun. Peningkatan terjadi pada keseluruhan indikator IPM, baik pendidikan, kesehatan maupun pengeluaran per kapita.
“Kontradiksi dengan perkembangan positif di atas, mutu keluaran sekolah-sekolah di Kabupaten Alor, sangat memprihatinkan,” tegas Ima Blegur.
Saat ini, kata dia, mutu pendidikan di Kabupaten Alor, berada di urutan ke 22 dari 22 kabupaten/kota di NTT. Indikasi yang ditemukan di lapangan membuktikan bahwa siswa kelas II SMP Negeri Latuna, Desa Kalondama, Kecamatan Pantar Barat, tidak bisa membaca dan mulis. Fakta lain menunjukan bawa siswa kelas II, SMA Negeri Otvai, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, tidak bisa menulis nama mereka. Kejadian serupa juga ditemukan di berbagai kecamatan di Kabupaten Alor.
“Akar permasalahan terletak pada kecenderungan pemerintah daerah untuk mengejar prosentase kelulusan dan bukan mutu kelulusan. Selain itu, soal kesejahteraan guru belum mendapat perhatian yang seharusnya,” tegas Ima Blegur.
Keempat, Pengangguran, Menurutnya, persentase pengangguran di Kabupaten Alor, tergolong sangat tinggi dimana pengangguran terbuka pada akhir tahun 2022 sebesar 2, 27 persen, menurun 0,32 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,59 persen dimana 60 persen di antaranya adalah tamatan perguruan tinggi.
“Jumlah ini diduga akan semakin meningkat mengingat keluaran pendidikan tinggi yang semakin besar setiap tahunnya. Harapan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK akibat formasi yang sangat terbatas,” sebut Ima Blegur.
Di sisi lain, kata dia, kebijakan pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja baru, sebagaimana mandat konstitusi: “negara menjamin setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya”, tidak kunjung terwujud.
Kelima, Kesehatan, Menurut Ima Blegur ada beberapa permasalahan kesehatan yang masih menonjol di kabupaten Alor, antara lain:
(1). Tingkat kematian ibu dan anak yang masih tinggi.
(2). Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah pedesaan dan daerah kepulauan masih sangat rendah.
(3). Fasilitas sanitasi yang minim.
(4). Ketersediaan air minum bersih yang sangat minim.
(5). Tingginya jumlah penderita HIV-AIDS, terutama di Kecamatan Teluk Mutiara.
(6). Tingkat kesehatan lingkungan yang masih rendah.
(7). Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Pos Pelayanan Kesehatan, terutama di daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah kepulauan.
(8). Masih banyak masyarakat yang mengidap penyakit malaria dan gangguan paru, dll.
Keenam, Infrastruktur, menurutnya ketersediaan infrastruktur terutama jalan di tingkat desa dan kecamatan, masih sangat terbatas.
Ima Blegur menegaskan, jalan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lain, atau yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, atau jalan penghubung antar desa, pada umumnya rusak berat dan sulit diakses masyarakat, apalagi di musim penghujan.
“Tiga syarat utama pembangunan jalan, yakni keamanan, kenyamanan dan kelancaran belum terpenuhi akibat keterbatasan anggaran pembangunan jalan,” jelas Bakal Calon Bupati Alor periode 2024-2029.
Ima Blegur mengatakan, jalan yang menghubungkan pusat pemukiman penduduk dengan sentra-sentra produksi dan pasar-pasar masih sangat memprihatinkan.
“Mayoritas masyarakat berjalan kaki ke sentra-sentra produksi dan ke pasar-pasar. Kondisi ini menyebabkan mobilitas sosial ekonomi masyarakat menjadi sangat lamban dan terbatas. Keterbatasan infrastruktur juga menyebabkan kesulitan masyarakat mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Ketujuh, Rumah Tidak Layak Huni, ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Alor, masih mengalami kendala serius.
“Jumlah rumah yang tidak layak huni pada akhir 2023, mencapai 14.000 rumah, baik karena masih beratap ilalang, berlantai tanah, ketiadaan air minum bersih, ketiadaan fasilitas MCK, maupun kondisi sanitasi yang buruk,” bebernya.
Masyarakat dengan rumah beratap ilalang yang menggantungkan hidupnya pada air hujan, akan mengkonsumsi air yang tidak higienis apalagi usia atap telah lebih dari lima tahun. Air hujan yang ditampung untuk dikonsumsi menjadi semakin gatal dan berwarna kecoklatan.
“Kebiasaan masyarakat yang memperburuk kehidupan di dalam rumah yang tidak layak huni, yakni adanya dua sampai tiga kepala keluarga yang menghuni dan hidup bersama dalam satu rumah,” tandas Ima Blegur.
Kedelapan, Pariwisata, Kabupaten Alor sangat kaya akan potensi pariwisata, baik wisata pantai, wisata pegunungan maupun wisata kebudayaan.
“Wisata alam bawah laut misalnya, Selat Pantar memiliki lebih dari 100 titik selam dengan keunggulan antara lain: struktur koral yang beragam, warna karang yang kompleks dan bervariasi, biota laut yang beraneka serta jarak antar titik selam yang berdekatan. Bahkan menurut kesaksian para penyelam, alam bawah laut Alor adalah salah satu yang terbaik di dunia,” imbuhnya.
Menurut Ima Blegur, persoalan yang mengemuka dalam pengembangan pariwisata di Alor selain keterbatasan SDM pariwisata adalah katersediaan 5 tonggak utama pariwisata, yang dikenal dengan 5 A (Akomodasi, Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Awareness), pada umumnya tidak berbasis pada sumberdaya lockl.
“Padahal kita tahu bersama bahwa pengembangan pariwisata akan memicu pertumbuhan ekonomi secara eksponensial pada wilayah dan masyarakat sekitar objek wisata, apabila 5 tonggak pariwisata benar-benar berbasis pada sumberdaya lokal,” tegasnya.
Tonggak amenitas misalnya, kebutuhan bawang, buah-buahan , sayur-sayuran, telur ayam, daging, kecap, minuman beralkohol bahkan ikan basah dan ikan kering pada umumnya tidak berbasis pada potensi lokal di mana objek wisata itu berada.
Kesembilan, Birokrasi yang belum efektif, Menurut Ima Blegur birokrasi adalah salah satu faktor penting yang menjadi pemicu perubahan termasuk pertumbuhan ekonomi.
“Birokrasi Pemerintah Daerah Alor, belum dikelola secara efektif dan diorientasikan untuk sebesar-besarnya pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Birokrasi Alor masih terjebak pada stigma lama yakni sekedar “doing more about the same”, dan sama sekali jauh dari orientasi pada pertumbuhan dan perubahan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Ima Blegur, unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, belum berkolaborasi secara efektif dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Hal ini mengakibatkan kebijakan publik yang dilahirkan, justru jauh dari esensi dan hakekat kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Alor. (TIM/RN)
