RADARNTT, Kupang – Krisis iklim di wilayah lahan kering tidak lagi sekadar persoalan cuaca, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan awal studi lapangan di Kupang menunjukkan bahwa petani dan nelayan di wilayah ini mengalami dampak langsung dari suhu yang semakin panas, musim yang semakin sulit diprediksi, hingga tekanan kesehatan fisik dan mental yang meningkat.
Temuan tersebut mengemuka dalam rangkaian Ekspedisi Lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) Wilayah Kupang bertajuk “Studi Komparatif Dampak Krisis Iklim terhadap Kesehatan Petani dan Nelayan di Lahan Kering” yang diselenggarakan oleh LaporIklim bekerja sama dengan KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) pada 18–22 Mei 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
FGD yang berlangsung pada 19 Mei 2026 di Hotel Neo Aston Kupang mempertemukan petani, nelayan, akademisi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, hingga komunitas lokal untuk mendiskusikan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di wilayah lahan kering.
Studi ini menjadi bagian dari riset komparatif lintas wilayah antara Kupang dan Indramayu untuk memahami bagaimana kelompok pekerja sektor pangan menghadapi krisis iklim dengan karakter ekologis yang berbeda.
Pemaparan materi dari fasilitator meteorologi menunjukkan bahwa wilayah Nusa.Tenggara Timur memiliki karakteristik iklim semi-kering yang sangat rentan terhadap anomali cuaca ekstrem. Data Stasiun Klimatologi NTT periode 1991–2024 menunjukkan bahwa suhu permukaan di Kupang meningkat dengan laju sekitar 0,4°C per dekade, sementara suhu minimum malam hari meningkat lebih cepat.
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya frekuensi hari berbahaya akibat tekanan panas (heat stress) bagi pekerja luar ruang seperti petani dan nelayan.
“Perubahan iklim di NTT tidak hanya mengancam lahan dan hasil produksi, tetapi juga kesehatan fisik dan mental masyarakat yang bekerja di ruang terbuka,” menjadi salah satu poin penting dalam diskusi FGD.
Dalam lima tahun terakhir, wilayah NTT mengalami berbagai anomali iklim ekstrem, mulai dari El Niño kuat, triple-dip La Niña, hingga perubahan pola musim yang semakin tidak menentu. Musim hujan di Kupang bahkan dilaporkan bergeser dari Oktober ke November, sementara musim kemarau diprediksi lebih kering pada 2026.
Tim LaporIklim memaparkan hasil survei terhadap 150 responden 75 petani dan 75 nelayan di Kota dan Kabupaten Kupang yang dilakukan sepanjang Maret 2026. Temuan menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi konsep abstrak, melainkan realitas yang dirasakan setiap hari. Nelayan tercatat sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan kesehatan tertinggi. Sebanyak 95 persen nelayan mengaku pernah menghadapi cuaca ekstrem saat melaut, sementara 74,7 persen mengaku sering terpapar panas matahari langsung saat bekerja.
Gangguan kesehatan yang paling sering dialami meliputi pusing dan lemas, dehidrasi, iritasi mata, sesak napas, hingga cedera kerja. Selain paparan panas, kualitas tidur dan kesehatan mental juga menjadi persoalan
serius. Data survei menunjukkan 83 persen nelayan mengalami penurunan waktu tidur, dan lebih dari separuh responden mengaku mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian hasil tangkapan dan kondisi cuaca.
Dalam forum diskusi, sejumlah nelayan mengungkap bahwa tekanan ekonomi akibat hasil tangkapan yang terus menurun telah memicu konflik rumah tangga hingga konflik antarnelayan di laut.
“Banyak nelayan tidak pergi ke Puskesmas karena jam kerja mereka tidak sesuai dengan jam layanan kesehatan. Saat mereka kembali dari laut, layanan sudah tutup,” ungkap perwakilan nelayan.
Sementara itu, petani juga menghadapi risiko serius. Mayoritas petani di Kupang bergantung pada lahan kering dengan akses air terbatas. Penelitian menemukan bahwa 96 persen petani menggunakan pestisida, namun hanya sekitar 40 persen yang konsisten menggunakan alat pelindung diri (APD), meningkatkan risiko kesehatan di tengah suhu ekstrem.
Adaptasi Sudah Dilakukan, tetapi Masih Bersifat Bertahan Hidup. Baik petani maupun nelayan telah mulai beradaptasi terhadap panas ekstrem, meski sebagian besar masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan sistematis.
Sebanyak 75 persen petani memilih bekerja lebih pagi untuk menghindari panas siang, sementara nelayan mulai menggeser jam melaut lebih larut malam. Praktik adaptasi yang umum dilakukan antara lain lebih sering berteduh, memperpanjang waktu istirahat, hingga membawa lebih banyak air minum saat bekerja.
Namun, para peserta FGD menilai adaptasi tersebut masih bersifat reaktif dan belum cukup menghadapi perubahan iklim yang semakin intens.
“Kita melihat masyarakat sudah beradaptasi, tetapi mereka beradaptasi untuk bertahan hidup, bukan karena ada sistem perlindungan yang mendukung,” ujar tim peneliti.
Diskusi juga menyoroti kelompok perempuan nelayan dan petani perempuan yang dinilai belum banyak tercakup dalam penelitian maupun kebijakan. Perempuan nelayan disebut menghadapi beban ganda: mengelola ekonomi rumah tangga ketika hasil tangkapan menurun, sekaligus menghadapi tekanan utang dan minimnya akses perlindungan sosial karena banyak yang tidak tercatat sebagai nelayan secara administratif.
Selain itu, wilayah terpencil di pesisir barat Pulau Timor disebut masih menghadapi persoalan berlapis, mulai dari penurunan hasil tangkapan, dugaan pencemaran, hingga minimnya respons pemerintah.
FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sistem kesehatan adaptif iklim, layanan kesehatan bergerak bagi komunitas nelayan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, hingga penyusunan panduan kerja aman saat panas ekstrem.
Peserta juga mendorong integrasi isu perubahan iklim ke dalam dokumen pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, agar dampak krisis iklim terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta komunitas lokal dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat di wilayah lahan kering.
Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan berbasis bukti
untuk melindungi kesehatan petani dan nelayan dua kelompok yang berada di garis depan krisis iklim namun kerap luput dari perhatian.
Studi ini merupakan riset komparatif mengenai dampak krisis iklim terhadap kesehatan petani dan nelayan di dua wilayah dengan karakter ekologis berbeda, yakni Indramayu (Jawa Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).
Penelitian menggabungkan survei kuantitatif, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan FGD multipihak untuk memahami dampak fisik, psikologis, serta sosial-ekonomi
perubahan iklim terhadap kelompok pekerja sektor pangan.
LaporIklim adalah inisiatif berbasis komunitas yang menjembatani jurnalisme warga dengan advokasi kebijakan iklim. Berfokus pada pendokumentasian krisis iklim dari perspektif akar rumput melalui pemanfaatan data dan kekuatan narasi. LaporIklim hadir untuk memastikan bahwa suara warga yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan tidak hanya terdengar, tetapi juga terdokumentasi secara kredibel sebagai alat desakan bagi transparansi dan keadilan iklim.
Senior Project Officer LaporIklim, Fajar Sani menegaskan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan adaptasi berbasis bukti, meningkatkan kapasitas mitigasi risiko, serta mendorong intervensi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat terdampak di lahan kering.
“Kita berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan adaptasi berbasis bukti, meningkatkan kapasitas mitigasi risiko, serta mendorong intervensi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat terdampak di lahan kering khususnya di Kupang dan NTT umumnya,” tandasnya. (TIM/RN)
