RADARNTT, Samarinda – Perwakilan komunitas adat Wehea, yang dipimpin oleh Yulia Wetuq bersama tim Petkuq Mehuey, kembali menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian kompensasi perbaikan jembatan di kawasan Hutan Lindung Wehea. Langkah ini diambil menyusul belum terselesaikannya penggantian dana talangan yang sebelumnya difasilitasi oleh Lembaga Adat setempat bagi sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Berdasarkan catatan komunitas, perbaikan infrastruktur jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga aksesibilitas sekaligus melestarikan lingkungan hutan lindung. Dalam mekanisme yang disepakati sebelumnya, Lembaga Adat Wehea melakukan percepatan pekerjaan melalui dana talangan, dengan pemahaman bahwa pihak perusahaan akan melakukan penggantian biaya setelah proyek selesai. Hingga saat ini, sebagian perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut, namun proses verifikasi dan penyelesaian dengan beberapa entitas bisnis lainnya, termasuk perwakilan dari grup Sinar Mas, masih dalam tahap pembahasan.
Yulia Wetuq menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi intensif melalui berbagai saluran komunikasi. Namun, kendala administratif dan keterbatasan akses terhadap penanggung jawab program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi hambatan utama.
“Kami menghargai bahwa setiap perusahaan memiliki prosedur internal yang kompleks. Namun, kami berharap ada jalur komunikasi yang lebih responsif agar transparansi dapat terjaga,” ujar Yulia dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Ia menambahkan bahwa beberapa kali kunjungan ke kantor perwakilan perusahaan belum menghasilkan pertemuan langsung dengan pihak yang berwenang. Alasan kesibukan dinas luar, termasuk penanganan kasus keamanan perkebunan, sempat menjadi penjelasan atas ketidakhadiran pejabat terkait. Komunitas berharap hal ini tidak menghambat dialog konstruktif antara masyarakat adat dan korporasi.
Secara teknis, besaran kontribusi yang disepakati dalam forum koordinasi sebelumnya adalah sebesar Rp50 juta per perusahaan sebagai bentuk penggantian dana operasional perbaikan. Ketidakseragaman dalam realisasi pembayaran ini menimbulkan pertanyaan di tingkat komunitas mengenai konsistensi implementasi kesepakatan bersama.
Tim Petkuq Mehuey menekankan bahwa tujuan utama dari penyampaian aspirasi ini bukan untuk menciptakan konfrontasi, melainkan untuk mengingatkan pentingnya prinsip kemitraan yang setara. Mereka menilai bahwa keberlanjutan operasi perusahaan di wilayah Wehea sangat berkaitan dengan harmoni sosial dan kelestarian lingkungan yang dijaga oleh masyarakat adat.
“Hutan Lindung Wehea adalah aset bersama. Kami ingin memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi terwujud dalam aksi nyata yang mendukung kesejahteraan lingkungan dan masyarakat lokal,” tambah Yulia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Sinar Mas Group belum memberikan tanggapan resmi terkait status pembayaran tersebut. Komunitas adat Wehea menyatakan tetap terbuka untuk dialog dan menunggu itikad baik dari semua pihak terkait untuk segera menutup perkara ini secara musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi. (TIM/RN)
