RADARNTT, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pilar ekonomi daerah melalui pemberdayaan “satu desa satu koperasi produksi” dalam pidato perdana di Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 3 Maret 2025 mendapat apresiasi Fraksi NasDem DPRD NTT.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT, Inosensius Fredy Mui mengatakan masih minim Koperasi Produksi di daerah ini sehingga ide Gubernur NTT merupakan hal yang menarik untuk segera dikonkretkan.
“Memang masih minim Koperasi Produksi di provinsi NTT dan masih dominan koperasi kredit sehingga ide Gubernur patut diapresiasi untuk dikonkretkan,” kata Fredy Mui, usai paripurna.
Fredy Mui menekankan pentingnya kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan seluruh gagasan Gubernur NTT.
“Kita harapkan OPD sebagai pelaksana teknis agar sigap melaksanakan semua gagasan Gubernur NTT dalam semangat kolaborasi membangun daerah,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini ada sekitar 4.296 koperasi primer provinsi terbanyak sebagai koperasi kredit atau simpan pinjam yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Gubernur Melki Laka Lena, dalam pidatonya menekankan pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat NTT melalui koperasi produksi sebagai kekuatan utama sebagaimana amanah konstitusi.
“Pada pilar pemberdayaan komunitas, Kami ingin koperasi sebagai kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi daerah, sebagaimana semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” tegasnya.
Melki mengatakan, koperasi bukan sekadar entitas bisnis, tetapi cerminan dari semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat. Bung Hatta mengatakan, “Koperasi adalah usaha bersama untuk kepentingan bersama.”
“Prinsip inilah yang harus kita pegang teguh dalam mendorong koperasi agar berkembang lebih jauh dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sejak era 1970-an, lanjutnya, koperasi di NTT telah tumbuh pesat, mengelola modal hingga triliunan rupiah. Namun, hingga kini sebagian besar koperasi masih berfokus pada sektor simpan pinjam. Simpanan dan kredit memang penting, tetapi koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga keuangan mikro.
“Saatnya kita melangkah lebih jauh, mendorong koperasi ke arah produksi dan distribusi, agar tidak hanya menjadi tempat menabung dan meminjam, tetapi juga pusat inovasi dan industrialisasi berbasis komunitas,” tekan Melki.
Menurutnya, koperasi harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di daerah kepulauan itu yang memiliki 3000 lebih desa/kelurahan.
“Kita perlu mendorong koperasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta ekonomi kreatif. Dengan koperasi yang kuat, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di NTT tidak lagi hanya menjual bahan mentah dengan harga murah, tetapi mampu mengolah dan memasarkan produk mereka sendiri dengan nilai tambah yang lebih besar,” tandasnya.
Untuk mencapai hal ini, Melki-Johni akan mengambil beberapa langkah strategis:
Pertama, Transformasi koperasi dari simpan pinjam ke sektor produksi dan distribusi. Koperasi harus berkembang menjadi usaha produktif yang tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi anggotanya.
Kedua, Peningkatan akses pembiayaan dan teknologi. Pemerintah akan bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal bagi koperasi produktif.
Ketiga, Penguatan tata kelola koperasi. Pemerintah akan memastikan adanya program pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi agar lebih profesional dan mampu mengelola usaha secara efektif.
Keempat, Membuka pasar bagi koperasi. Produk koperasi harus menjangkau pasar nasional dan internasional. Pemerintah akan mendorong kerja sama antara koperasi dan industri besar serta memfasilitasi partisipasi koperasi dalam rantai pasok global.
“Kami mendorong inisiatif satu Desa satu Koperasi untuk mewujudkan ekonomi berbasis komunitas, agar setiap desa memiliki koperasi sektor produksi dan distribusi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Koperasi yang kuat menciptakan ekonomi yang mandiri, dan ekonomi yang mandiri membawa NTT ke masa depan yang lebih cerah,” tegas Melki.
Selain koperasi, kata Melki, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan pemetaan dan seleksi komoditas serta UMKM di setiap desa, sehingga pengembangan usaha dapat disesuaikan dengan potensi lokal yang ada.
“Kami juga akan melakukan sinergi program antara berbagai kementerian-Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Sosial-agar program pemberdayaan UMKM dan komunitas benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat NTT,” kata Melki.
Melki juga mengharapkan dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, OPD terkait, dan lembaga vertikal lainnya, pihaknya akan membangun database produksi yang dinamis dari berbagai desa. Data ini akan menjadi elemen penting dalam memperkuat daya saing komoditas unggulan NTT dan mendukung kontrol kualitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas
Selain itu, Melki juga mendorong model pemasaran digital berbasis financial technology (fintech) juga perlu dikembangkan.
“BUMD Provinsi NTT wajib dikelola secara profesional agar bisa bersaing dan dapat menjadi alat kesejahteraan bersama. Skema meritokrasi patut kita kembangkan dalam segala lini pemerintahan,” tandas Gubernur.
Selain itu, tegas Melki, perlu ditopang pilar pemerataan Infrastruktur berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang layak adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air, dan akses terhadap air minum bersih menjadi prioritas utama. Pembangunan Ini akan mengadopsi pendekatan green and blue infrastructure, yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Akses listrik yang merata dan penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan ini dilakukan secara inklusif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Konektivitas antar wilayah terus diperkuat guna mendukung mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
“Tentunya, kami sangat memahami bahwa selain infrastruktur fisik yang telah disebutkan, infrastruktur non-fisik juga memegang peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Infrastruktur ini mencakup sistem hukum, regulasi, kebijakan pemerintah, layanan kesehatan, serta mekanisme keuangan dan perbankan, yang semuanya berkontribusi kepada keberlanjutan dan stabilitas berbagai sektor. Dengan adanya infrastruktur non-fisik yang kuat pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya. (TIM/RN)
