Refleksi dan analisis netral dari sudut pandang warga negara independen
Tanpa terasa sudah aatu tahun pemerintahan Presiden Prabowo adalah waktu yang singkat, tapi cukup bisa untuk membaca langkah arah kebijakannya. Dengan demikian refleksi ini tidak dimaksudkan untuk menilai secara personal apalagi partisan. Karena saya berdiri dari sudut pandang netral dan posisi sebagai masyarakat yang berharap apapun pemerintahan akan baik berjalan efektif, adil, dan tetap berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga kritik di sini bukan sebagai cara untuk menjatuhkan, melainkan dorongan moral agar setiap pencapaian tidak berhenti pada angka, dan setiap janji harus menemukan bentuk nyatanya.
Kita tentunya sepakat, bahwa bangsa ini sungguh tidak membutuhkan euforia. Karena yang kita perlukan adalah keseimbangan antara narasi besar dan kenyataan di lapangan. Sebaik dan seindah apapun rencana strategi pembangunan, akan selalu kembali pada pertanyaannya yang sama. Apakah dari hasilnya benar-benar sungguh bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia?. Karena itu baiklah bersama kita menimbang kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Pertumbuhan Ekonomi dan Ancaman Middle Income Trap
Dari laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 di kisaran 5,1 persen secara tahunan. Angka ini cukup stabil, namun masih belum cukup untuk membawa Indonesia bisa keluar daripada jebakan middle income trap. Hal ini sesuai Bank Dunia yang memperkirakan, agar bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia butuh ada pertumbuhan ekonomi yaitu minimal 6–7 persen per tahun, yang secara konsisten selama dua dekade terus menerus. Cukup berat namun tidak mustahil dilakukan, apabila sungguh dijalankan selalu dengan konsisten dan terkonsep dengan strategi baik.
Adapun dilema yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo masih tetap masalah klasik, yaitu bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan situasi global, dimanapun terjadi perlambatan ekonomi terlihat negara seperti Tiongkok yang dengan fluktuasi harga komoditas, dan suku bunga tinggi dengan sambil tetap memperluas basis industri bernilai tambah di dalam negeri.
Maka artinya hilirisasi memang perlu diteruskan, terutama di sektor nikel dan bauksit, tapi ingat juga dampaknya terhadap lapangan kerja dan dimana PDB manufaktur masih terbatas. Terlihat kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tetap stagnan di kisaran 18–19 persen, jauh di bawah negara Tiongkok (27 persen) dan bahkan Vietnam (24 persen).
Dengan demikian pertumbuhan tanpa diversifikasi industri hanya akan membuat ekonomi kita menjadi rentan pada siklus harga komoditas. Itu bisa berarti fondasi dari transformasi ekonomi masih rapuh.
Distribusi Kesejahteraan dan Ketimpangan Sosial
Selanjutnya kemajuan ekonomi tampak seakan kehilangan makna ketika hanya dapat dinikmati oleh segelintir kelompok. Terlihat daripada Koefisien Gini, yaitu ukuran ketimpangan, ada memang turun dengan tipis dari 0,385 (2023) ke 0,379 (2025), semakin mendekati angka nol adalah semakin baik, namun malah terdapat kesenjangan antarwilayah yang masih cukup lebar. Pulau Jawa masih menyumbang sekitar 57 persen PDB nasional, sementara Indonesia Timur tertinggal jauh, yaitu di bawah 15 persen.
Pemerintah telah berupaya untuk mengalokasikan lebih dari 14 persen APBN 2025 untuk bantuan sosial, tapi efektivitasnya masih perlu terus diuji. Banyak daerah melaporkan distribusi yang lambat dan belum tepat sasaran. Poverty gap ratio (kedalaman kemiskinan) menurun ke 2,16 persen, tapi kemiskinan ekstrem tetap bertahan di angka 1,1 persen populasi, atau sekitar 3 juta jiwa, dimana ini mayoritas berada di NTT, Maluku, dan Papua.
Keadilan sosial sudah seharusnya menjadi tolok ukur utama, bukan lagi sekadar statistik. Karena kesejahteraan tanpa pemerataan hanyalah kemewahan yang berdiri di atas jurang yang berpotensi menjadi kecelakaan sistemik.
Demokrasi dan Ruang Kebebasan
Selanjutnya pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) versi BPS pada 2024 malah menurun yaitu menjadi 76,5 dari 78,1 di tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi terutama karena melemahnya dimensi kebebasan sipil dan partisipasi politik. Pemerintah memang ada berargumen bahwa stabilitas harus dijaga, tapi bagaimana juga publik tetap merasa ruang kritik dan bahkan terasakan kebebasan pers yang mulai menyempit.
Setelah pemilu bisa disebutkan hampir seluruh kekuatan politik bergabung ke dalam barisan besar pemerintahan. Stabilitas memang tercapai, tapi kontrol tetap melemah. Bagaimana juga bila demokrasi tanpa adanya oposisi sejati akan kehilangan daya korektifnya.
Sementara itu besarnya aliran politik pragmatis masih tumbuh subur, sehingga posisi jabatan publik sering kali lebih dipengaruhi oleh loyalitas politik ketimbang pada kemampuan kapabilitasnya.
Bila arah politik terus bergeser ke situ, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya pada kualitas demokrasi, tapi juga pada integritas kebangsaan.
Ketahanan Energi dan Industrialisasi Baru
Kemandirian energi pada kampanye menjadi janji besar yang menuntut adanya bukti konkret. Namun jumlah produksi minyak mentah nasional masih stagnan pada angka di kisaran 620 ribu barel per hari, yang jelas jauh dari target 1 juta barel yang dicanangkan sejak 2020. Namun tetap ada perbaikan di sektor energi bersih, yaitu pada kontribusi energi terbarukan naik dari 14,1 persen menjadi 16,7 persen dari total kapasitas listrik nasional (ESDM, 2025).
Riset pada energi nuklir thorium, bioetanol, dan biodiesel memang mulai digerakkan, tapi masih tahap embrio. Selama kebijakan harga energi dan insentif investasi belum konsisten, kemandirian energi tetap akan jadi sebatas wacana.
Padahal tanpa ada reformasi mendalam di sektor ini, sulit bisa membayangkan terjadi lompatan industri menuju era pasca-komoditas.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan
Program GovTech Indonesia menjadi langkah progresif yang patut diapresiasi. Lebih dari 2.700 layanan publik kini terintegrasi dalam satu portal nasional. Namun problem lama masih terus mengintai yaitu ada tumpang tindih data, rendahnya literasi digital ASN, dan resistensi birokrasi daerah.
Survei KemenPAN-RB 2025 mencatat baru 54 persen ASN yang aktif menggunakan platform digital dalam pelayanan publik. Artinya, digitalisasi belum menjadi budaya kerja, masih berhenti sebagai proyek teknologi. Kalau tidak disertai perubahan mindset, birokrasi kita akan tetap lamban, hanya lebih berwarna digital.
Antara Janji dan Arah
Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo menandai kesinambungan arah pembangunan nasional, dengan fokus pada stabilitas dan pemerataan. Tapi jika tujuannya adalah lompatan sejarah menuju Indonesia Emas 2045, maka kesinambungan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah percepatan kinerja dan bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dalam kualitas tata kelola, keadilan sosial, dan penghormatan pada demokrasi.
Demikian juga pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang inklusif dan bukan pada golongan tertentu. Oleh sebab itu kemajuan yang bermartabat adalah kemajuan yang bisa dirasakan bersama. Dan kekuasaan yang sejati jika kekuasaan untuk lebih melayani, dan jelas bukan yang mengatur jarak dengan rakyatnya.
Untuk kebaikan bangsa dan negara, catatan ini ditulis sebagai refleksi dari posisi penulis sebagai seorang warga negara, bukan oposisi, bukan pula pembela. Karena kritik lahir berasal dari cinta kepada republik, agar bangsa ini tak berhenti pada semata kebanggaan masa lalu, tapi benar bergerak dengan arah yang lebih jernih dan berkeadilan.
Jumat, 24 Oktober 2025
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
