KETIKA Presiden Joko Widodo menekan tombol peresmian kereta cepat Whoosh pada 2 Oktober 2023, tepuk tangan bergemuruh menandai pencapaian infrastruktur terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Namun di balik kilau rel dan kecepatan 300 kilometer per jam itu, gema lain terdengar — gema pertanyaan publik tentang harga yang harus dibayar bangsa ini untuk sebuah kebanggaan yang belum tentu berpihak pada rakyat kecil.
Kereta Cepat Jakarta–Bandung bukan sekadar proyek transportasi. Ia adalah simbol ambisi politik rezim untuk menorehkan warisan monumental menjelang akhir masa jabatan. Dalam narasi resmi, proyek ini disebut sebagai tonggak kemajuan, penanda kesiapan Indonesia memasuki era modern. Tetapi di balik slogan dan kebanggaan itu, keputusan-keputusan strategis proyek ini penuh kalkulasi politik dan minim rasionalitas ekonomi.
Pada 2015, ketika tender antara Jepang dan Tiongkok berlangsung ketat, pemerintah memilih konsorsium Tiongkok dengan alasan “tanpa jaminan APBN”. Kini, klaim itu terbukti rapuh. Biaya proyek yang semula ditetapkan sebesar US$6,07 miliar melonjak menjadi US$7,3 miliar (lebih dari Rp110 triliun). Pembengkakan ini memaksa negara menambah penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, sekaligus menegaskan bahwa Whoosh tak lagi murni proyek bisnis, melainkan proyek politik yang ditopang uang rakyat.
Sumber utama pendanaan berasal dari China Development Bank (CDB) dengan porsi pinjaman sekitar 75 persen dari total biaya (Asiadaily.org). Pinjaman itu berjangka 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun, dan suku bunga mencapai 3,4 persen, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pinjaman proyek infrastruktur multilateral (PwC, 2023).
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang berada pada konsorsium dan sovereign wealth fund Danantara Indonesia, bukan APBN (Jakarta Globe, 2024). Namun pernyataan ini hanya meredam kegelisahan sesaat. Fakta bahwa BUMN yang menanggung utang tetap berstatus perusahaan milik negara berarti risiko fiskal akhirnya tetap kembali kepada publik.
Bagi banyak ekonom, struktur pembiayaan ini adalah jebakan halus. Faisal Basri menyebut proyek ini “simbol kesombongan politik yang dibayar dengan utang generasi mendatang.” Sementara pengamat transportasi Darmaningtyas menilai, “Siapa pun yang membaca data penumpang akan tahu bahwa kebutuhan akan kereta cepat tidak mendesak. Ini proyek untuk ambisi, bukan mobilitas rakyat.”
Sejak dioperasikan, Whoosh memang memecahkan rekor kecepatan, tetapi tidak memecahkan persoalan dasar transportasi publik: keterjangkauan dan integrasi. Tiket yang relatif mahal membuat penumpang harian terbatas pada kalangan menengah ke atas. Jarak Jakarta–Bandung yang hanya 142 kilometer sebenarnya dapat ditempuh dengan kereta Argo Parahyangan dalam waktu dua jam. Maka, efisiensi waktu yang ditawarkan Whoosh tak sebanding dengan beban biaya yang harus ditanggung negara.
Masalah teknis juga tak berhenti. Operasi yang semula dirancang 350 kilometer per jam kini dibatasi di bawah 300 kilometer per jam demi keamanan dan efisiensi energi. Integrasi dengan moda transportasi lain di Tegalluar belum tuntas, dan potensi kerugian operasional mencapai Rp26 triliun (Jakarta Daily, 2024).
Di sinilah Whoosh “menabrak dinding kokoh kekuasaan”. Ia menabrak ilusi bahwa pembangunan fisik otomatis berarti kemajuan sosial. Ia menabrak narasi keberhasilan yang diklaim tanpa akuntabilitas. Ia menabrak tembok tebal relasi kuasa yang memusat pada satu tafsir tunggal: kemajuan diukur dari beton, bukan dari kesejahteraan rakyat.
Di ruang publik, kritik sering dijawab dengan sinisme: “Tanpa keberanian politik, tak ada kemajuan.” Tapi keberanian yang sejati mestinya berakar pada kejujuran fiskal dan keadilan sosial — bukan pada proyek mercusuar yang mengabaikan suara akal sehat.
Whoosh adalah metafora dari negeri yang tergesa ingin diakui maju, tetapi abai pada fondasi moral pembangunan. Ketika kebijakan publik dikendalikan oleh ambisi politik jangka pendek, bukan kebutuhan rakyat, maka kecepatan hanya menuntun kita lebih cepat menuju kebuntuan.
Kini, tugas generasi berikutnya adalah menagih pertanggungjawaban: bukan hanya berapa cepat kita melaju, tetapi ke mana arah bangsa ini sebenarnya dibawa. Sebab di balik deru mesin berkecepatan tinggi, ada denyut rakyat kecil yang kian tertinggal di stasiun.
Tim Redaksi
