RADARNTT, Jakarta – Semangat kepedulian sosial dan intelektualitas mewarnai House of D’Light & Seven Grain Cafe, Jakarta Barat, Sabtu siang, 28 Februari 2026. Puluhan alumni bersama anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) se-Jakarta berkumpul dalam agenda Sharing Session (II) bertajuk “Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Ramah Disabilitas”.
Komitmen Nyata untuk Kesetaraan
Kegiatan ini digagas oleh Christopher Nugroho, sosok yang terus konsisten mendorong ruang gerak intelektual bagi kader dan alumni PMKRI. Dalam sambutannya, Christopher menekankan bahwa isu disabilitas bukan sekadar urusan karitas atau bantuan sosial, melainkan pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar dalam pembangunan negara.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang (leave no one behind). Alumni PMKRI harus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar benar-benar ramah dan aksesibel bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tegas Christopher.
Menurutnya, pembangunan inklusif harus memberikan akses yang sama bagi kaum disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan agar menjadi produktif dan berdaya. Pemerintah menciptakan kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna dan tanpa diskriminasi.
Membedah Tantangan dan Peran Strategis KND
Hadir sebagai narasumber utama, Ign. Kikin P. Tarigan, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), memaparkan materi yang menggugah kesadaran peserta. Kikin menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari infrastruktur fisik hingga stigma sosial.
Kikin menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI, sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang inklusif.
“Inklusivitas dimulai dari cara pandang. Kita perlu beralih dari model medis yang melihat disabilitas sebagai ‘hambatan fisik’, menuju model sosial yang melihat bahwa hambatan justru datang dari lingkungan yang tidak aksesibel. Di sinilah peran masyarakat sipil untuk terus melakukan advokasi,” papar Komisioner KND tersebut dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Robertus Juan Pratama, SH.
Kolaborasi Lintas Generasi di Jakarta Barat
Ketua DPC PMKRI Jakarta Barat, Ruben Nabu, SE., menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Jakarta Barat sebagai tuan rumah sesi kedua ini. Menurutnya, kehadiran alumni dan anggota aktif dari seluruh Jakarta membuktikan bahwa semangat persaudaraan (fraternitas) PMKRI tetap solid dalam isu-isu kemanusiaan.
“Acara ini adalah laboratorium hidup bagi anggota aktif untuk belajar langsung dari para senior dan pakar. Kami di DPC Jakarta Barat berkomitmen untuk terus mengawal isu inklusivitas ini dalam program kerja kami ke depan,” ujar Ruben.
Simbolisme Kelestarian Alam
Sebagai penutup rangkaian acara yang inspiratif tersebut, panitia melakukan aksi simbolis dengan menyerahkan bibit pohon kepada narasumber. Aksi ini bukan sekadar tanda terima kasih, melainkan manifestasi nyata dukungan PMKRI terhadap Arah Dasar (Ardas) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Tahun 2026 yang mengangkat tema Keutuhan Alam Ciptaan.
Penyerahan bibit pohon ini melambangkan harapan agar gagasan tentang pembangunan inklusif yang didiskusikan hari ini dapat “tumbuh dan berakar” kuat di tengah masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi demi masa depan generasi mendatang.
Kegiatan yang berakhir pada pukul 15.00 WIB ini sukses mempererat jejaring alumni sekaligus mempertajam nalar kritis kader PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. (TIM/RN)
