Oleh: Azarima
Ketika teknologi digital masuk ke sektor pertanian, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang diuntungkan, melainkan siapa yang sesungguhnya mengendalikan rantai nilai pangan.
Dalam satu dekade terakhir, gelombang digitalisasi menyapu hampir seluruh lini perekonomian, termasuk sektor pertanian. Platform perdagangan komoditas, aplikasi pemantauan lahan berbasis kecerdasan buatan, sistem logistik terintegrasi, hingga fintech pertanian bermunculan dengan narasi yang seragam: teknologi hadir untuk mensejahterakan petani. Namun di balik optimisme itu, terdapat dinamika kekuasaan yang perlu dicermati secara kritis. Digitalisasi agribisnis, alih-alih meratakan lapangan bermain, justru berpotensi menjadi instrumen baru bagi penguatan oligopoli pasar (Ilham, 2023).
Secara teoretis, digitalisasi menjanjikan efisiensi yang nyata. Petani dapat mengakses informasi harga secara real-time, memangkas rantai distribusi yang panjang, dan menjangkau pembeli di luar batas geografis tradisional. Adopsi teknologi digital di sektor pertanian negara berkembang mampu meningkatkan pendapatan petani antara 10 hingga 25 persen melalui pengurangan biaya transaksi (Noviar, 2023). Data ini tampak meyakinkan hingga kita bertanya lebih jauh: platform digital milik siapa yang menjadi perantara seluruh transaksi itu?.
Di sinilah masalah struktural mulai tampak. Platform agribisnis berskala besar memiliki keunggulan komparatif yang sulit ditandingi: infrastruktur data masif, modal ventura berlimpah, dan kemampuan membakar biaya operasional demi mendominasi pasar. Ketika sebuah platform berhasil mengonsolidasi jutaan pengguna baik petani maupun pembeli ia tak lagi sekadar fasilitator. Ia menjadi penentu harga, penyaring akses, dan bahkan pembentuk syarat kredit bagi jutaan pelaku usaha kecil di hilir maupun hulu pertanian. Digitalisasi tanpa regulasi yang memadai tidak menghasilkan pasar yang lebih adil ia hanya mengganti pemilik kekuasaan lama dengan aktor baru yang lebih tak kasat mata.
Fenomena ini bukan spekulasi. Di Indonesia, konsentrasi pasar pada beberapa platform agribisnis dominan sudah mulai terlihat. Pelaku platform agribisnis berskala nasional cenderung memprioritaskan komoditas bernilai tinggi dan wilayah dengan infrastruktur logistik memadai, sehingga petani di daerah terpencil dan dengan komoditas subsisten justru terpinggirkan dari ekosistem digital yang diklaim inklusif. Ini bukan kegagalan teknis ini adalah pilihan bisnis yang rasional namun berdampak politis (Lopualan, 2025).
Lebih jauh, monopoli data menjadi dimensi kekuasaan baru yang sering luput dari perhatian kebijakan. Platform digital yang beroperasi di sektor agribisnis mengumpulkan data produksi, pola tanam, volume transaksi, hingga perilaku kredit petani. Dengan volume data ini, mereka memiliki kecerdasan pasar yang jauh melampaui kapasitas pemerintah maupun asosiasi petani. Ketika data itu digunakan untuk menetapkan harga jual atau menentukan siapa yang layak mendapat pembiayaan, maka platform tersebut tidak sekadar berdagang mereka menentukan siapa yang boleh berpartisipasi dalam ekonomi pertanian modern.
Paradoks inilah yang perlu digarisbawahi: digitalisasi agribisnis tidak secara otomatis melemahkan kekuasaan pasar yang terkonsentrasi. Justru sebaliknya ia dapat mempercanggih mekanisme kontrol tersebut. Alih-alih kartel tradisional yang kasat mata dan dapat diintervensi hukum persaingan usaha, oligopoli digital bekerja melalui algoritma, syarat layanan, dan jaringan efek yang secara teknis sulit dibuktikan sebagai pelanggaran. Lalu apa yang seharusnya dilakukan?
Pertama, kebijakan pertanian Indonesia perlu mengintegrasikan perspektif regulasi persaingan usaha digital secara eksplisit. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat kapasitasnya untuk mengaudit praktik penetapan harga algoritmik dan penguasaan data di sektor agribisnis. Kedua, pemerintah perlu mendorong pengembangan platform agribisnis yang dikelola secara koperatif atau berbasis komunitas, sehingga petani tidak sekadar menjadi pengguna tetapi juga pemilik infrastruktur digital yang mereka gunakan. Beberapa inisiatif di India melalui skema “Agri-Stack” berbasis data terbuka dapat menjadi referensi kebijakan yang relevan (Viero, 2025).
Ketiga, literasi digital bagi petani tidak boleh berhenti pada tataran penggunaan aplikasi. Petani perlu memahami hak atas data mereka, mekanisme penetapan harga algoritmik, dan cara bernegosiasi dalam ekosistem platform. Tanpa pemahaman ini, adopsi teknologi hanya memindahkan ketergantungan dari tengkulak konvensional ke tengkulak digital yang beroperasi dari server jauh.
Digitalisasi agribisnis adalah peluang yang nyata, tetapi bukan tanpa risiko struktural. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membaca dinamika ini bukan sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai pertarungan politik distribusi kekuasaan di sektor pangan (Wulandari, 2025). Jika kita gagal mengatur siapa yang mengendalikan data dan infrastruktur digital pertanian, maka narasi “petani sejahtera di era digital” akan tetap menjadi retorika sementara keuntungan sesungguhnya terserap ke tangan segelintir pemain besar yang beroperasi jauh dari sawah dan ladang.
Penulis adalah Mahasiswa Agribisnis Universitas Bangka Belitung
