Oleh: Audia Rusalifia Penambangan timah ilegal merupakan salah satu persoalan lingkungan dan hukum yang paling mendesak di Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan
Tag: Universitas Bangka Belitung
Saatnya Pelajar Bangka Belitung Melek Hukum Pertambangan
Oleh: Siti Roaina Kegiatan sosialisasi hukum pertambangan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) di SMA Negeri 1 Mendobarat
Bukan Sekadar Penarikan: Kompleksitas Perlindungan Konsumen Jaminan Fidusia
Oleh: Alia Ani Safitri Jaminan Fidusia, instrumen hukum yang memfasilitasi pembiayaan barang bergerak di Indonesia, telah lama menjadi tulang punggung bagi sektor
Fidusia yang Retak: Saat Kepastian Hukum Tergantung pada Celah Administrasi dan Tabrakan Kepentingan Negara
Oleh: Lidia Jaminan fidusia sejak lama dirayakan sebagai inovasi penting dalam sistem pembiayaan Indonesia. Ia memungkinkan masyarakat mengakses kredit tanpa kehilangan penguasaan
Gadai Ilegal dan Retaknya Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Oleh: Siti Roaina Maraknya praktik gadai ilegal di berbagai daerah menunjukkan satu kenyataan pahit: masyarakat semakin terdesak oleh kebutuhan ekonomi, sementara negara
Apakah Ekosida Layak disebut Pelanggaran HAM Berat?
RADARNTT, Pangkalpinang – Apakah tindakan kerusakan lingkungan (ekosida) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat? Pertanyaan yang menjadi landasan diskusi
Dari Bumi untuk Negeri
Oleh: Alia Ani Safitri Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dari Sabang hingga Merauke,
Mahasiswa UBB Membangun Kesadaran Hukum Pertambangan di Kalangan Pelajar
RADARNTT, Sungailiat – Dalam upaya menumbuhkan kepedulian dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda terhadap isu pertambangan yang tengah marak di Provinsi
Keabsahan Jaminan Perorangan dalam Praktik Perbankan: Studi Kepatuhan terhadap Prinsip Kepastian Hukum
Oleh: Siti Roaina Dalam praktik perbankan, jaminan menjadi salah satu instrumen utama untuk memitigasi risiko kegagalan pembayaran dari debitur. Di samping jaminan
Meninjau Kembali Wewenang Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Otonomi dan Efektivitas Pelayanan Publik
Setelah reformasi 1998, desentralisasi menjadi dasar untuk memperbarui pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
- Sebelumnya
- 1
- 2
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.