PIDATO pemerintah kembali dipenuhi kata-kata besar: transformasi ekonomi, jalan tengah, ekonomi alternatif, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Aula mungkin bergemuruh oleh tepuk tangan para pejabat. Kamera televisi mungkin menangkap wajah-wajah puas. Tetapi pasar memberikan jawaban yang berbeda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah. Rupiah terus tertekan terhadap dolar AS. Dan rakyat kembali bertanya: siapa sebenarnya yang sedang diyakinkan oleh pidato-pidato itu?
Pada pagi hari, Kamis (21/5/2026), IHSG berbalik arah jadi turun 2 persen menyentuh posisi 6.186. Pelemahan IHSG datang usai rupiah melemah ke Rp17.669 per dolar AS, yang kembali mendekati level terendah sepanjang sejarah per pukul 10:00 WIB.
Pasar tidak mendengar retorika. Pasar membaca arah kebijakan. Ketika pidato terlalu normatif dan minim langkah konkret, yang muncul adalah ketidakpercayaan. Investor, pelaku usaha, bahkan masyarakat biasa membutuhkan kepastian. Mereka ingin mendengar bagaimana pemerintah menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan utang, memperkuat produksi nasional, serta melindungi daya beli rakyat. Tetapi yang terdengar justru rangkaian slogan yang mengawang di langit politik.
Inilah masalah besar bangsa ini: pemerintah terlalu sibuk membangun narasi, tetapi lupa membangun kepercayaan.
Rakyat semakin sulit membedakan mana pidato kenegaraan dan mana kampanye politik. Bahasa yang digunakan selalu terdengar megah, tetapi terasa jauh dari dapur rakyat kecil. Di pasar tradisional, harga kebutuhan pokok tetap naik. Di desa-desa, petani masih menjerit soal pupuk. Nelayan tetap bertarung dengan solar mahal dan cuaca buruk. Peternak rakyat terus hidup dalam ketidakpastian harga pakan dan distribusi pasar. Tetapi semua itu nyaris tidak mendapat ruang utama dalam pidato ekonomi negara.
Padahal negeri ini bukan hidup dari seminar ekonomi di hotel berbintang. Indonesia masih berdiri di atas keringat petani, nelayan, buruh, guru honorer, dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Anehnya, kelompok-kelompok inilah yang justru paling sering dipinggirkan dalam kebijakan nyata.
Pidato itu berbicara tentang ekonomi alternatif dan jalan tengah. Tetapi publik melihat kenyataan yang berbeda. Ujungnya tetap sama: ekonomi yang tunduk pada oligarki modal besar. Negara tampak sangat sigap ketika berhadapan dengan investor raksasa, tetapi lamban ketika berhadapan dengan rakyat kecil. Karpet merah digelar untuk proyek-proyek besar, sementara petani kecil tetap antre pupuk bersubsidi. Ini bukan jalan tengah. Ini adalah wajah lama ekonomi yang dibungkus istilah baru.
Lebih ironis lagi, pemerintah terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa bahwa pertumbuhan tanpa keadilan hanya akan memperbesar jurang sosial. Angka-angka makro boleh terlihat indah di atas kertas, tetapi rakyat hidup dalam kenyataan mikro yang keras. Mereka tidak makan dari statistik pertumbuhan. Mereka hidup dari harga beras, biaya sekolah, tarif listrik, dan ongkos kesehatan.
Kritik terhadap nasib guru dan tenaga kesehatan juga bukan tanpa alasan. Setiap tahun mereka disebut “pahlawan bangsa”. Tetapi penghormatan itu berhenti di podium pidato. Guru honorer tetap hidup dalam ketidakpastian. Banyak tenaga kesehatan di pelosok bekerja dengan fasilitas minim dan pendapatan yang jauh dari layak. Negara gemar memuji pengabdian mereka, tetapi gagal menjamin kesejahteraan mereka.
Sementara itu, rakyat miskin kembali hanya menjadi latar belakang pidato. Mereka disebut sekilas untuk mempercantik narasi keadilan sosial, tetapi tidak benar-benar ditempatkan sebagai pusat kebijakan ekonomi. Bantuan sosial lebih sering dipakai sebagai alat menjaga popularitas politik ketimbang strategi serius untuk memberdayakan masyarakat miskin keluar dari lingkaran ketergantungan.
Yang paling mengkhawatirkan justru absennya pembahasan serius mengenai rupiah. Nilai tukar bukan sekadar urusan teknokrat Bank Indonesia. Rupiah adalah cermin kesehatan ekonomi nasional. Ketika rupiah melemah terus-menerus, dampaknya langsung dirasakan rakyat: harga barang naik, biaya produksi meningkat, dan daya beli menurun. Karena itu publik menunggu keberanian pemerintah menjelaskan strategi konkret menghadapi tekanan global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Namun pidato itu gagal memberi rasa tenang. Tidak ada peta jalan yang jelas. Tidak ada keberanian mengakui tantangan ekonomi secara jujur. Tidak ada sinyal kuat mengenai disiplin fiskal, penguatan industri domestik, pengurangan ketergantungan impor, atau strategi memperkuat cadangan devisa. Pemerintah seolah lebih sibuk menjaga optimisme politik daripada membangun keyakinan ekonomi.
Tentu harus diakui, tekanan terhadap rupiah dan pasar saham tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Faktor global juga sangat mempengaruhi, mulai dari penguatan dolar AS, suku bunga Amerika Serikat, hingga ketegangan geopolitik dunia. Tetapi justru di tengah situasi global yang berat itulah rakyat membutuhkan pidato yang menenangkan, realistis, dan penuh arah. Bukan pidato yang terdengar seperti festival jargon.
Masalah terbesar bangsa ini hari ini bukan sekadar ekonomi. Masalah utamanya adalah krisis kredibilitas. Publik mulai lelah mendengar janji besar tanpa perubahan nyata. Rakyat sudah terlalu sering diberi harapan yang berakhir menjadi slogan. Dan pasar membaca kelelahan itu dengan sangat cepat.
Karena itu pemerintah perlu sadar: kepercayaan tidak dibangun dengan tepuk tangan pejabat di dalam ruangan. Kepercayaan dibangun lewat keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat, keberanian berbicara jujur tentang kesulitan negara, dan keberanian menghentikan politik pencitraan yang terlalu lama dipertontonkan.
Pidato boleh selesai dalam satu malam. Tetapi dampak dari hilangnya kepercayaan publik bisa menghantui bangsa ini bertahun-tahun.
TIM REDAKSI
