Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini digaungkan pemerintah seolah lahir dari niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan bergizi yang layak. Dalam situasi angka stunting yang masih tinggi dan kualitas gizi anak yang belum merata, program ini terdengar seperti jawaban manis atas kebutuhan mendesak. Namun di balik narasi itu, kita patut bertanya: apakah negara benar-benar sedang menyelesaikan persoalan mendasar, atau justru sedang memilih jalan mudah, salib yang ringan, sementara tanggung jawab utamanya tetap diabaikan?
Dalam kehidupan sosial, ada pembagian peran yang jelas: orang tua bertanggung jawab mendidik, mengasuh, dan memberi makan anak-anaknya; negara hadir untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan rakyat seorang diri, yakni menciptakan sistem kesehatan yang kokoh, pendidikan yang bermutu, ekonomi yang menyejahterakan, dan hukum yang adil. Jika pemerintah justru melangkah masuk terlalu jauh ke dapur rumah tangga dengan program MBG, sementara urusan struktural yang lebih besar ditinggalkan, maka sesungguhnya pemerintah sedang kabur dari panggilan utamanya.
Mari kita lihat secara jernih. Apakah masalah gizi di Indonesia terutama karena orang tua tidak mampu memberi makan anak-anaknya? Jawabannya: tidak sesederhana itu. Masalah gizi buruk lebih banyak terkait dengan kemiskinan struktural—lapangan kerja yang terbatas, harga bahan pokok yang mahal, upah yang rendah, serta akses kesehatan dan pendidikan yang timpang. Program MBG bisa saja meringankan beban sementara, tetapi ia tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih memperkuat daya beli keluarga dan menciptakan sistem pangan yang adil, negara justru memilih jalur cepat: memberi makanan gratis, lalu berharap masalah selesai.
Di sini kita melihat paradoks. Negara mengambil alih peran orang tua dengan memberi makan anak, tetapi gagal menjalankan perannya sendiri: membangun sistem ekonomi dan kesejahteraan yang memungkinkan setiap orang tua memberi makan keluarganya dengan layak. Apa artinya sebuah negara yang mengklaim sukses memberi makan jutaan anak, tetapi tetap gagal memastikan harga beras terjangkau, petani sejahtera, dan pekerja mendapatkan gaji yang layak? Bukankah tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi agar rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan justru semakin tergantung pada negara?
Kita tidak bermaksud menolak manfaat langsung MBG. Tentu, bagi banyak keluarga miskin, makanan gratis bisa menjadi pertolongan nyata. Namun, kita perlu kritis melihat risiko besar di baliknya: pertama, program ini berpotensi menjadikan rakyat semakin tergantung pada bantuan negara, bukan mandiri. Kedua, ia bisa menjadi proyek raksasa yang rawan korupsi dan manipulasi, mengingat skala pengadaan makanan, distribusi, dan anggaran yang begitu besar. Ketiga, jika pemerintah sibuk mengurus hal-hal teknis seperti menu makan anak sekolah, maka energi untuk reformasi besar dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bisa terbuang percuma.
Lebih jauh lagi, program MBG juga berpotensi menanamkan pola pikir yang keliru dalam kehidupan sosial. Anak-anak akan terbiasa menerima makan dari negara, bukan dari jerih payah keluarga. Orang tua bisa kehilangan rasa tanggung jawab, karena merasa negara sudah hadir menggantikan peran mereka. Padahal, pendidikan gizi sejatinya bukan hanya soal makanan yang masuk ke perut, tetapi soal nilai-nilai: bagaimana keluarga bekerja, berkorban, dan saling menopang demi kelangsungan hidup bersama. Jika peran ini dilucuti oleh negara, maka kita sedang menyiapkan generasi yang rapuh secara kultural.
Analogi salib menjadi sangat relevan. Negara dipanggil untuk memikul beban berat berupa pembangunan sistemik: membenahi layanan kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan, memperkuat daya beli rakyat, menegakkan hukum yang adil, dan memberantas korupsi yang merampas uang negara. Semua itu adalah salib yang berat. Tetapi apa yang kita lihat? Pemerintah lebih memilih salib ringan: program instan, bantuan langsung, makanan gratis. Lebih mudah dipamerkan, lebih gampang dijual sebagai pencitraan, lebih cepat mendapat simpati publik. Tetapi rakyat tetap harus menanggung salib terberat: kemiskinan yang terus berlangsung, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
Kita tentu berharap program MBG tidak berhenti pada simbol populis. Jika benar-benar serius, maka ia harus diiringi dengan kebijakan mendasar: memastikan gaji buruh layak, harga bahan pangan stabil, distribusi pangan adil, serta edukasi gizi yang berkelanjutan dalam keluarga. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi proyek besar yang memakan anggaran triliunan rupiah tetapi gagal memperbaiki akar persoalan.
Kita perlu mengingatkan: pemerintah tidak boleh mengambil alih peran keluarga, lalu pada saat yang sama mengabaikan kewajiban utamanya. Orang tua tetaplah orang tua, dengan tanggung jawab memberi makan, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak. Negara seharusnya hadir bukan untuk menggantikan mereka, melainkan untuk memastikan setiap keluarga memiliki kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan tanggung jawab itu dijalankan dengan baik.
Makanan bergizi gratis boleh menjadi pintu masuk, tetapi jangan sampai menjadi tujuan akhir. Tugas negara jauh lebih besar: menciptakan keadilan sosial, memastikan kesejahteraan, dan membangun sistem yang memampukan rakyat hidup mandiri. Inilah salib yang berat—dan justru di situlah panggilan sejati pemerintah.
Tim Redaksi
