Makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk memberi makan kepada jutaan anak Infonesia yang masih kelaparan diduga memakan korban mulai dari tingkat kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah yang mengalami pemotongan anggarannya untuk efisiensi.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemangkasan anggaran beberapa kementerian/lembaga dan transfer daerah. Contoh pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 80 persen.
Hal tersebut sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo melakukan efisiensi anggaran belanja hingga total Rp360 triliun.
Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
Untuk pemangkasan dana transfer ke daerah menimbulkan banyak keluhan terutama daerah-daerah yang masih bergantung penuh pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah instruksi efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi hanya mendapat DAU Rp2,029 triliun dan DAK Rp51 miliar.
Demikian halnya pemerintah kota dan dan kabupaten di Provinsi NTT, bakal menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan di daerah karena kehilangan anggaran yang bisa mencapai 50 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari pusat.
Kondisi ini memberi pelajaran penting bahwa setiap daerah harus menggenjot potensi daerah sebagai sumber pundi-pundi keuangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai kemandirian fiskal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.
Provinsi NTT sebagai provinsi kepuluan sangat potensial mengembangan ekonomi biru sebagai masa depan pembangunan yang bergerak dari hulu sampai hilir. Produksi bahan mentah sampai industri olahan barang jadi atau setengah jadi. Membangun industri manufaktur. (*)
