Program Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan dengan narasi ambisius: memajukan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat melalui kekuatan kolektif sebagai basis produksi dan distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah pusat menempatkannya sebagai strategi besar untuk mengurai kemiskinan, memotong ketergantungan pada rantai pasok tradisional, serta menghadirkan motor ekonomi baru di desa-desa seluruh Indonesia.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebijakan ini disambut dengan harapan besar. Provinsi ini masih bergulat dengan ketimpangan pembangunan, keterisolasian wilayah, lemahnya akses pasar, dan tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Koperasi, dalam imajinasi kebijakan, seolah menjadi jawaban atas semua itu. Namun ketika gagasan besar tersebut bersentuhan dengan realitas desa, muncul sejumlah persoalan serius yang menunjukkan bahwa ambisi itu belum sepenuhnya bertumpu pada fondasi kelembagaan dan kapasitas ekonomi yang memadai. Persoalannya bukan sekadar apakah koperasi ini berhasil atau tidak secara teknis, melainkan apakah kebijakan makro yang dirancang di pusat benar-benar selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi nyata di wilayah yang paling membutuhkan dampaknya.
Secara administratif, capaian pembentukan koperasi di NTT memang impresif. Pemerintah mencatat seluruh 3.137 desa dan 305 kelurahan di provinsi ini telah memiliki Koperasi Desa Merah Putih pada pertengahan 2025. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan memenuhi target pembentukan secara cepat dan masif. Sejumlah pejabat pusat bahkan memuji koperasi di lokasi tertentu sebagai contoh yang lengkap dan siap menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari komoditas pertanian hingga penyediaan kebutuhan pokok. Dalam kunjungan ke salah satu koperasi di Kabupaten Kupang, pejabat pusat menyatakan koperasi tersebut tampak lengkap dengan berbagai fasilitas usaha yang dinilai menjanjikan.
Namun di balik angka dan pujian itu, realitas di banyak wilayah lain jauh lebih kompleks. Koperasi yang telah berdiri secara administratif belum tentu telah beroperasi secara nyata atau memberikan manfaat langsung kepada warga. Tidak sedikit pengurus desa yang masih berkutat pada persoalan mendasar seperti pengurusan badan hukum, akta pendirian, dan perizinan. Kegiatan usaha yang seharusnya menjadi denyut kehidupan koperasi belum berjalan optimal, bahkan belum dimulai. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa pembentukan koperasi lebih dipandang sebagai kewajiban administratif atau syarat formal tertentu, ketimbang sebagai lembaga ekonomi yang benar-benar lahir dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat desa sendiri.
Persoalan menjadi lebih sensitif ketika dikaitkan dengan Dana Desa. Kebijakan yang memperbolehkan Dana Desa digunakan atau bahkan dijadikan jaminan terakhir untuk pembiayaan koperasi menghadirkan dilema serius. Dalam regulasi tahun 2025 ditegaskan bahwa hingga 30 persen dari pagu Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk menutup kewajiban koperasi yang gagal membayar kredit kepada bank. Secara teori, mekanisme ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar koperasi dapat mengakses pembiayaan dan bertumbuh. Namun dalam praktik, ini berarti basis fiskal desa—yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, dan kebutuhan dasar lainnya—ikut menanggung risiko kegagalan usaha koperasi.
Di sinilah letak pertanyaan mendasarnya. Apakah bijak menjadikan Dana Desa sebagai instrumen penjamin risiko bisnis? Dana Desa lahir sebagai amanat untuk memperkuat otonomi dan kapasitas pembangunan desa sesuai kebutuhan lokal. Ketika sebagian ruang fiskal itu berpotensi terserap untuk menutup risiko kredit, desa menghadapi kemungkinan berkurangnya kemampuan membiayai prioritas lain yang lebih mendesak. Dalam konteks NTT, di mana akses jalan, air bersih, dan layanan kesehatan dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar, setiap rupiah Dana Desa memiliki arti strategis bagi kesejahteraan warga.
Pemerintah pusat berulang kali menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan mengganggu anggaran desa yang telah direncanakan. Disebutkan bahwa sebagian besar anggaran desa tetap fleksibel untuk program lokal, sementara program nasional hanya mengambil porsi tertentu dalam kerangka sinergi. Namun fakta bahwa Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan koperasi, baik sebagai modal awal maupun sebagai jaminan, menunjukkan adanya gesekan antara kebijakan pusat dan praktik otonomi fiskal desa. Kepala desa berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk mendukung program nasional; di sisi lain, ada tanggung jawab langsung kepada warga yang menuntut pemenuhan kebutuhan konkret dan segera.
Kritik lain yang patut dicermati adalah risiko ketidaksiapan kelembagaan desa dalam mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Membentuk badan hukum koperasi tidak otomatis melahirkan entitas bisnis yang sehat. Diperlukan perencanaan usaha yang matang, analisis pasar yang realistis, manajemen keuangan yang transparan, serta pengawasan yang akuntabel. Tanpa itu, koperasi berisiko menjadi bangunan administratif tanpa aktivitas ekonomi yang berarti. Jika koperasi tidak mampu menghasilkan keuntungan atau layanan yang nyata, maka janji pemberdayaan berubah menjadi formalitas belaka, sementara Dana Desa yang terlibat dalam pembiayaannya tidak memberikan imbal hasil sosial yang sepadan.
Program ini sejatinya lahir dari niat yang baik. Koperasi diproyeksikan sebagai alat untuk memotong peran tengkulak, memperpendek rantai distribusi, dan memberikan posisi tawar yang lebih kuat kepada petani serta pelaku UMKM desa. Dalam beberapa contoh, koperasi yang dikelola dengan baik memang mampu membantu petani mendapatkan akses pasar yang lebih adil dan harga yang lebih stabil. Hal itu menunjukkan bahwa koperasi bukanlah konsep yang keliru. Namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konteks lokal, kualitas manajemen, serta dukungan pendampingan yang konsisten. Tidak semua desa memiliki kapasitas dan kondisi pasar yang sama.
Karena itu, kritik terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih bukanlah penolakan terhadap gagasan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan. Kritik ini justru merupakan upaya untuk menjaga agar tujuan mulia program tidak tergerus oleh pendekatan yang terlalu administratif dan seragam. Pembentukan koperasi harus berangkat dari kebutuhan nyata dan potensi spesifik setiap desa, bukan semata-mata untuk memenuhi target angka atau persyaratan formal tertentu. Evaluasi berkala, pendampingan teknis yang serius, serta peninjauan kembali skema pembiayaan yang melibatkan Dana Desa menjadi langkah penting agar risiko fiskal desa tidak lebih besar daripada manfaat ekonominya.
Koperasi Merah Putih memiliki potensi untuk menjadi pilar ekonomi desa di NTT jika dijalankan dengan pendekatan yang kontekstual, hati-hati, dan berbasis kapasitas riil masyarakat. Pelatihan pengurus, transparansi pengelolaan, serta model bisnis yang sesuai dengan kondisi lokal harus menjadi prioritas. Tanpa itu semua, program yang diniatkan sebagai motor kesejahteraan justru berpotensi berubah menjadi beban fiskal baru yang menggerus prioritas pembangunan dasar di desa-desa NTT. Desa tidak membutuhkan sekadar lembaga yang berdiri di atas kertas, tetapi institusi ekonomi yang benar-benar hidup, bekerja, dan berpihak pada kebutuhan rakyatnya.
Tim Redaksi
