Pemecatan Kompol Kosmas Kaju Gae melalui sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri, yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), telah menjadi headline. Keputusan itu diambil setelah tragedi di mana seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, kehilangan nyawa karena terlindas kendaraan taktis Brimob pasca-aksi demonstrasi.
Publik melihat, sekali lagi, institusi kepolisian memilih jalan paling cepat: menindak individu yang dianggap paling bertanggung jawab. Nama Kosmas pun resmi dicoret dari daftar abdi negara berseragam. Namun pertanyaan yang menggantung adalah: apakah semua ini selesai dengan menjatuhkan sanksi kepada satu orang?
Dalam banyak kasus serupa, istilah “oknum” sering dipakai. Namun kita tahu, aparat tidak pernah berdiri sendirian. Ia lahir, dibentuk, dan bekerja di dalam suatu kultur dan struktur yang sudah berjalan lama. Kompol Kosmas, dalam kapasitasnya sebagai perwira menengah, memang harus memikul tanggung jawab komando. Tetapi ia juga anak dari sebuah sistem yang menormalisasi kekerasan dalam pengendalian massa.
Dengan kacamata ini, ia bukan hanya pelaku, melainkan juga bagian dari rantai yang lebih besar—rantai yang memberi ruang bagi tragedi untuk berulang.
Johan Galtung, pakar perdamaian asal Norwegia, membagi kekerasan dalam tiga bentuk: langsung, struktural, dan kultural.
Kekerasan langsung tampak dalam peristiwa tragis yang merenggut nyawa.
Kekerasan struktural hadir lewat SOP yang lemah, mekanisme pengawasan yang kurang, dan budaya operasi yang lebih menekankan penertiban ketimbang perlindungan.
Kekerasan kultural tampak dalam narasi dan kebiasaan yang membenarkan tindakan represif demi stabilitas.
Kosmas tentu tidak bebas dari tanggung jawab, namun ia juga terjebak di dalam lingkaran struktural dan kultural ini. Maka, pemecatan dirinya tidak serta-merta menghentikan kekerasan; hanya memotong satu mata rantai, sementara rantai panjang lainnya tetap bergerak.
Ada risiko besar ketika pemecatan ini hanya dipahami sebagai jawaban tuntas. Publik memang butuh sinyal akuntabilitas, namun bila akar masalah tidak disentuh—SOP yang belum teruji, pelatihan de-eskalasi yang minim, hingga budaya komando yang lebih reaktif daripada preventif—kita hanya mengulang siklus lama.
Kosmas dalam hal ini mungkin saja menjadi tumbal, meski ia bukan tanpa salah. Ia dibebani seluruh konsekuensi dari kegagalan kolektif. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya satu nama untuk ditumbangkan, melainkan keberanian institusi untuk berbenah dari dalam.
Tilikan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan Kosmas dari tanggung jawab. Ia memang mesti mempertanggungjawabkan perannya sebagai komandan lapangan. Namun kita juga perlu jujur mengakui: menyalahkan individu saja tanpa membongkar sistem, hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan.
Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik, bukan hanya bagi satu orang, tetapi bagi seluruh institusi. Pemecatan Kosmas jangan menjadi penutup, melainkan awal untuk reformasi yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Tim Redaksi
