Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat—tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa proses hukum internasional yang sah, dan tanpa perang terbuka—menjadi salah satu peristiwa paling serius dan berbahaya dalam sejarah politik global mutakhir. Jika seorang kepala negara berdaulat dapat ditangkap oleh kekuatan asing, diterbangkan ke New York, lalu diadili di pengadilan domestik negara lain, maka dunia sedang menyaksikan runtuhnya prinsip paling mendasar dalam hubungan internasional: kedaulatan negara.
Peristiwa ini tidak dapat dibaca sebagai tindakan penegakan hukum biasa. Ia adalah tindakan politik murni, agresi terselubung, dan bentuk paling mutakhir dari imperialisme. Amerika Serikat kembali memosisikan diri sebagai otoritas global tertinggi—hakim, jaksa, sekaligus algojo—yang menentukan siapa pemimpin sah dan siapa yang harus disingkirkan. Hukum internasional tidak lagi menjadi rujukan, melainkan alat selektif yang dipakai atau dibuang sesuai kepentingan geopolitik.
Kolonialisme klasik dahulu hadir melalui invasi militer, pendudukan wilayah, dan penguasaan administratif. Imperialisme hari ini jauh lebih canggih dan efisien. Negara sasaran tidak perlu dijajah secara fisik; cukup dilemahkan secara ekonomi, dihancurkan reputasinya, dan diisolasi secara diplomatik. Venezuela adalah contoh paling telanjang dari strategi ini. Selama bertahun-tahun, negara itu dicekik oleh sanksi ekonomi yang melumpuhkan sistem keuangan, memperparah krisis pangan dan kesehatan, serta menghancurkan daya tahan sosial masyarakatnya. Penderitaan rakyat kemudian diputarbalikkan sebagai bukti kegagalan rezim, seolah-olah krisis tersebut bukan hasil kebijakan eksternal yang disengaja.
Dalam kondisi negara yang dilemahkan secara sistematis seperti itu, penangkapan presiden menjadi langkah lanjutan yang relatif “mudah”. Tidak diperlukan invasi besar-besaran, tidak perlu deklarasi perang. Yang bekerja adalah tekanan berlapis: sanksi, propaganda, kriminalisasi, dan operasi senyap. Inilah wajah baru imperialisme—sunyi, teknokratis, dan dibungkus bahasa hukum.
Pertanyaan yang muncul di ruang publik adalah mengapa penangkapan ini dapat terjadi tanpa perlawanan berarti. Jawabannya terletak pada proses panjang delegitimasi negara. Selama bertahun-tahun, Venezuela dikonstruksikan sebagai negara gagal, ancaman regional, dan sarang kejahatan transnasional. Narasi ini penting karena dalam politik global, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta. Ketika dunia diyakinkan bahwa seorang presiden adalah kriminal, maka penangkapannya tidak lagi dibaca sebagai agresi terhadap negara berdaulat, melainkan sebagai tindakan “penyelamatan”.
Kriminalisasi politik menjadi senjata utama. Tuduhan narkoterorisme, senjata ilegal, dan kejahatan lintas negara adalah bahasa standar dalam kamus kekuasaan global.
Tuduhan-tuduhan ini bukan dimaksudkan untuk diuji secara adil, melainkan untuk menurunkan status seorang pemimpin dari aktor politik menjadi penjahat biasa. Dengan demikian, penangkapan presiden tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, melainkan sekadar penegakan hukum versi Washington.
Namun dalih hukum ini rapuh dan munafik. Jika Amerika Serikat benar-benar konsisten dengan prinsip yang diklaimnya, maka banyak sekutu dekatnya seharusnya sudah lama berhadapan dengan nasib serupa. Fakta bahwa hukum domestik AS digunakan untuk mengadili kepala negara asing di luar yurisdiksinya justru memperlihatkan satu kebenaran telanjang: ini bukan soal hukum, melainkan soal kekuasaan. Hukum hanyalah alat legitimasi bagi tindakan politik yang sejatinya adalah penculikan internasional.
Motif di balik semua ini nyaris tidak perlu ditebak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sejarah panjang Amerika Latin menunjukkan pola yang sama berulang kali: ketika sebuah negara kaya sumber daya menolak tunduk, maka pemimpinnya akan disingkirkan. Retorika demokrasi, HAM, dan perang melawan narkoba hanyalah lapisan luar. Di baliknya berdiri kepentingan energi, korporasi besar, dan politik domestik Amerika sendiri. Penangkapan Maduro juga berfungsi sebagai pengalihan perhatian dari krisis internal dan skandal politik di Washington. Musuh eksternal selalu menjadi alat efektif untuk menutup kebobrokan di dalam negeri.
Yang paling mengkhawatirkan dari peristiwa ini bukan hanya tindakan Amerika Serikat, melainkan sikap dunia yang nyaris diam. Ketika lembaga-lembaga internasional gagal bersuara tegas, ketika negara-negara besar memilih bungkam atau bersikap ambigu, maka sebuah preseden berbahaya sedang dilegalkan. Jika hari ini presiden Venezuela dapat ditangkap tanpa mandat internasional, maka besok hal yang sama dapat menimpa pemimpin negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan global tertentu.
Bagi negara-negara selatan termasuk Indonesia, peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras. Kedaulatan di era globalisasi ternyata bersifat bersyarat. Ia berlaku selama sebuah negara patuh, dan gugur ketika negara itu berani berkata tidak. Sejarah kolonialisme seharusnya membuat kita peka terhadap pola ini. Apa yang terjadi pada Venezuela bukan anomali, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang dominasi global dengan wajah baru.
Dunia kini berada di persimpangan berbahaya. Ketika kekuasaan berdiri di atas hukum, dan hukum tunduk pada kepentingan politik, maka tatanan internasional kehilangan fondasi moralnya.
Penangkapan Presiden Venezuela bukan hanya soal Maduro, bukan hanya soal Amerika Serikat. Ini adalah soal masa depan kedaulatan negara-negara kecil dan menengah di dunia. Jika peristiwa ini diterima sebagai hal biasa, maka yang sesungguhnya sedang ditangkap adalah hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
Tim Redaksi
