Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seharusnya menjadi momen reflektif—ruang hening untuk menilai arah, capaian, dan kegagalan pendidikan kita. Ia bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan titik evaluasi moral dan intelektual bangsa. Namun, peringatan Hardiknas di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini justru memperlihatkan gejala yang berulang: pendidikan kembali terjebak dalam simbolisme, kehilangan kedalaman makna.
Publik disuguhi dua hal yang cepat menyebar: pembagian tas sekolah dan kemunculan lagu “Veronika” dalam suasana perayaan. Dua peristiwa ini, meski tampak sederhana, memantulkan problem yang lebih dalam—yakni kecenderungan mereduksi pendidikan menjadi tontonan visual dan aksi seremonial.
Perlu ditegaskan sejak awal: bantuan tas, buku, dan alat tulis bukan sesuatu yang keliru. Dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi di NTT, intervensi semacam ini tetap relevan dan bahkan mendesak. Banyak siswa masih berhadapan dengan keterbatasan akses dasar. Negara memang tidak boleh abai. Namun persoalannya bukan pada “apa yang diberikan”, melainkan pada “apa yang diwakili”.
Ketika distribusi bantuan menjadi sorotan utama, sementara isu kualitas pendidikan nyaris tak terdengar, di situlah terjadi penyempitan makna. Pendidikan direduksi menjadi urusan logistik, bukan proses transformasi. Padahal, krisis pendidikan di NTT jauh melampaui persoalan tas dan buku: kualitas guru yang belum merata, infrastruktur sekolah yang timpang, akses pendidikan menengah yang terbatas, hingga rendahnya literasi dasar di sejumlah wilayah.
Lebih problematis lagi adalah bagaimana ruang publik menangkap peristiwa Hardiknas. Alih-alih memperbincangkan arah kebijakan atau capaian pendidikan, perhatian justru tersedot pada aspek hiburan—lagu yang viral, suasana yang cair, pejabat yang tampak larut dalam euforia. Di sinilah letak krisis komunikasi sekaligus krisis sensitivitas simbolik.
Pendidikan memiliki dimensi etik. Ia bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan fondasi peradaban. Karena itu, setiap simbol yang melekat padanya harus dijaga ketepatan konteksnya. Bukan berarti hiburan tidak boleh hadir, tetapi ketika hiburan menjadi pusat perhatian dan menggeser substansi, maka yang terjadi adalah disonansi: pesan utama hilang, yang tersisa hanyalah kesan.
Dalam konteks ini, negara sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa arah. Penegasan tentang pentingnya keseimbangan antara akademik, karakter, dan kewirausahaan merupakan langkah konseptual yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan tidak boleh semata-mata kognitif, tetapi juga harus membentuk manusia seutuhnya.
Namun, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirumuskan—ia harus dikomunikasikan dengan disiplin makna. Tanpa narasi yang kuat dan konsisten, kebijakan akan kalah oleh potongan-potongan peristiwa yang lebih mudah viral. Publik tidak membaca dokumen kebijakan; publik membaca simbol. Dan ketika simbol yang muncul tidak selaras dengan substansi, maka yang dipahami pun menjadi bias.
Fenomena ini sekaligus mengungkap kecenderungan yang lebih luas: menguatnya populisme dalam tata kelola pendidikan. Pendidikan dipentaskan sebagai ruang “aksi terlihat”—bagi-bagi bantuan, panggung hiburan, gestur kedekatan dengan rakyat. Semua itu penting dalam batas tertentu, tetapi menjadi problem ketika menggantikan kerja-kerja sunyi yang justru menentukan kualitas pendidikan: peningkatan kompetensi guru, reformasi kurikulum, pemerataan fasilitas, dan penguatan manajemen sekolah.
Populisme visual selalu menggoda karena cepat mendapat respons. Ia mudah direkam, dibagikan, dan dirayakan. Sebaliknya, kerja struktural bersifat lambat, kompleks, dan sering kali tidak menarik secara visual. Namun justru di sanalah inti perubahan berada. Pendidikan tidak berubah karena seremoni, tetapi karena konsistensi kebijakan dan ketekunan implementasi.
Hardiknas semestinya menjadi panggung kejujuran, bukan panggung pencitraan. Ia harus berani membuka pertanyaan-pertanyaan mendasar: mengapa kualitas pendidikan masih timpang antarwilayah? Mengapa banyak guru belum mendapatkan dukungan yang layak? Mengapa sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar? Tanpa keberanian untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan ini, Hardiknas hanya akan menjadi ritual tahunan yang kehilangan daya ubah.
Kita tentu tidak perlu terjebak pada sikap sinis. Bantuan tetap diperlukan, suasana gembira tidak harus dilarang. Tetapi keseimbangan harus dijaga. Pendidikan membutuhkan keseriusan, kedalaman, dan ketepatan simbol. Ia tidak boleh direduksi menjadi sekadar panggung peristiwa.
Akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pemerintah atau kemeriahan perayaan, melainkan masa depan generasi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa diukur dari satu acara, satu bantuan, atau satu momen viral. Ia adalah proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, integritas, dan visi yang jernih.
Jika Hardiknas terus terjebak dalam simbolisme dangkal, maka kita sedang merayakan sesuatu yang kita sendiri belum sungguh-sungguh bangun. Dan itu adalah ironi terbesar: merayakan pendidikan, tanpa benar-benar menghadirkan pendidikan yang bermakna.
TIM REDAKSI
